SurabayaPagi, Surabaya – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Wilayah Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) tahun 2026 di Hotel Harris Gubeng, Surabaya.
Mengusung tema besar "Energize, Elevate, Empower", momentum ini menandai tahun kedua masa kepengurusan sekaligus menjadi wadah penguatan visi industri internet di Jawa Timur.
Acara ini dihadiri oleh jajaran penting, termasuk perwakilan dari Pemerintah Daerah Jawa Timur melalui Dinas Kominfo Jawa Timur, perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) APJII, Dewan Pengawas APJII, serta para sponsor dan anggota APJII Jawa Timur.
Internet Sebagai Kebutuhan Utama dan Objek Vital
Dalam laporannya, Ketua Panitia Rakerwil, Moch Ridoi, menekankan urgensi transformasi status infrastruktur internet di Indonesia.
Ia menyampaikan pesan kuat mengenai pentingnya menjadikan infrastruktur internet sebagai Objek Vital Nasional. Hal ini didasari pada realitas bahwa internet kini telah bergeser dari sekadar kebutuhan tambahan menjadi kebutuhan utama bagi seluruh lapisan masyarakat.
Tiga Pilar Transformasi APJII Jatim
Ketua Pengurus Wilayah APJII Jawa Timur, Yosvensa Setiawan, dalam sambutannya memaparkan tiga pilar utama yang menjadi ruh pergerakan asosiasi ke depan: ENERGIZE (Menghimpun Energi Baru): Mengajak anggota untuk melakukan recharging semangat kolaborasi guna menghadapi dinamika pasar dan tantangan regulasi yang bergerak cepat.
ELEVATE (Bertumbuh dan Naik Kelas): Mendorong transformasi bisnis dari skala UMKM menjadi korporasi yang akuntabel dengan tetap menjaga integritas dan ekosistem harga yang sehat.
EMPOWER (Berbagi Kekuatan): Menekankan pentingnya kepemimpinan yang memberdayakan sesama anggota, berdasarkan prinsip bahwa mengangkat orang lain akan turut mengangkat derajat bisnis sendiri (Elevating others will elevate you).
"Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momen refleksi kolektif. Dengan semangat Energize, Elevate, dan Empower, kita tidak hanya sekadar bertahan, tapi berani melompat maju untuk mewujudkan industri internet yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur," ujar Yosvensa Setiawan.
Ketua Umum APJII, Muhammad Arif Angga, dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga bisnis internet dan eksistensinya sehingga mampu memberikan layanan internet yang berkualitas bagi masyarakat. Saat ini, eranya kolaborasi dan konsolidasi industri, tidak hanya peduli dengan bisnisnya saja tapi juga infrastruktur.
“Hal ini perlu jadi renungan bersama dan butuh konsolidasi. Selama ini bisnis ada tapi duit tidak ada, kabel bersliweran dan cenderung penumpang menurun karena terjadi tumpang tindih. Gesekan antar ISP, tidak bisa dipungkiri, salesnya rebutan. Ini tidak bisa dihindari mengingat jumlah anggota APJII saja mencapai 1500 dan di Jawa Timur sekitar 290. APJII sendiri dalam waktu dekat dan ini janji saya waktu Munas yakni membuat aturan kode etik anggota. Bulan Mei nanti, kepengurusan akan membentuk Pokja dan harapannya dari anggota ikut menyusun kode etik,” paparnya.
Selain itu, M Arif juga menyampaikan soal stabilitas internet di tanah air seiring meningkatnya eskalasi global terutama perang antara Iran dengan Israel di Timur Tengah. Saat bertemu dengan Menkomdigi RI, lanjut Arif, membahas bagaimana Indonesia ke depan melihat infrastruktur internet apakah terdampak kalau kabel di Selat Hormuz diputus?
“Sebenarnya trafik internet dari Indonesia ke arah Eropa hanya sebesar 5 persen. Harusnya tidak terlalu ber-impact terhadap trafik internet. Hampir 90 persen lewat Singapura. Ini juga sempat jadi perhatian saat diskusi mengingat Single of Provider ada di Singapura. Sebagai negara kepulauan masih sangat tergantung dan masih banyak kekurangan soal submarine cable yang inter island, banyak kabel kabel yang tua dan ke arah timur juga minim dari opsi infratruktur. Dan untuk mengurus kabel laut leading sector berada di Kementerian Pangan,” ungkapnya.
Ada beberapa hal, kata Arif, yang memang harus dibenahi kalau ingin kemandirian secara kedaulatan infrastruktur internet di Indonesia. Satu diantaranya, mengurus perijinan. Untuk gelar kabel sepanjang 1000 km saja prosesnya hanya butuh waktu 2 bulan tapi ijinnya bisa sampai 3 tahun. Ini sangat tidak efektif.
Hal lainnya yakni masih banyak perangkat belum up to date, kabel kabel belum tertata rapi plus isu yang berkembang seperti banyaknya koordinasi di level dinas-dinas Pemerintah Daerah/Kota. “Masih ada biaya-biaya yang tidak tercatat lebih banyak daripada biaya yang tertulis. Dan nantinya akan diformulasikan dengan Mendagri,” pungkasnya.
Rakerwil ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat ketahanan industri internet dan memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital di Jawa Timur. Byb
Editor : Redaksi