SURABAYAPAGI.com, Probolinggo - Menindaklanjuti penyelesaian tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah tersebut untuk memperkuat koordinasi antarpemangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Rapat koordinasi difokuskan pada evaluasi tindak lanjut hasil koordinasi pencegahan korupsi di seluruh OPD," jelas Bupati Probolinggo Mohammad Haris, Rabu (01/07/2026).
Baca juga: Genjot Ekonomi Lokal, Pemkab Probolinggo Upayakan Kopi Pinang Jadi Produk Unggulan
Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar OPD telah menyelesaikan penginputan data dan penelaahan kelengkapan dokumen. Namun, masih terdapat sejumlah OPD yang harus melengkapi persyaratan administrasi, antara lain dokumen yang belum ditandatangani pejabat berwenang, dokumen kepemilikan tanah, serta penjelasan tambahan terkait dokumen hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir).
Baca juga: Dorong UMKM Naik Kelas, Pemkab Probolinggo Komitmen Fasilitasi Legalitas Usaha
Lebih lanjut, Haris menegaskan kepatuhan terhadap aspek administrasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Ia juga meminta setiap kepala OPD tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi memastikan seluruh dokumen disusun secara lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan.
“Seluruh Perangkat Daerah harus bergerak cepat menyelesaikan setiap kekurangan. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan program pembangunan. Penyelesaian seluruh catatan hasil evaluasi harus dilakukan secepat mungkin agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun berbagai agenda strategis pemerintah daerah," katanya.
Baca juga: Lewat Pekerjaan Tambal Sulam, Pemkab Probolinggo Kebut Perbaikan Jalan Rusak
Pemkab Probolinggo menegaskan akan terus memperkuat sinergi antarpemangkat daerah untuk mendukung reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sehingga, seluruh OPD diminta responsif menindaklanjuti hasil evaluasi agar pelayanan publik tetap optimal dan akuntabilitas pemerintahan terus meningkat. pr-01/dsy
Editor : Redaksi