Siap Sulap Pantai Pasir Putih, Pemkab Situbondo Tawarkan Investasi Rp40 Miliar
Baca juga: Revitalisasi 56 Gedung PAUD-SMP, Pemkab Situbondo Peroleh Dana Rp31 Miliar
Caption: SP/IST
Keindahan Pantai Pasir Putih Situbondo.
Baca juga: Kelola Wisata Pasir Putih, Pemkab Situbondo Tawarkan Peluang Investasi Rp40 Miliar
SURABAYAPAGI, Situbondo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo mengundang investor melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) untuk mengubah kawasan Wisata Bahari Pantai Pasir Putih menjadi destinasi wisata kelas dunia. Dengan adanya kerja sama dengan investor menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pengelolaan kawasan wisata yang lebih profesional, inovatif, dan berorientasi jangka panjang.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan pemerintah membuka peluang investasi sedikitnya Rp40 miliar dalam lima tahun, dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. “Nilai aset kawasan Pasir Putih yang menjadi objek kerja sama diperkirakan mencapai Rp143,5 miliar, terdiri atas aset tanah, bangunan, dan aset lainnya,” ujarnya, Rabu (26/08/2026).
Dia menegaskan Pasir Putih memiliki posisi strategis karena berada di jalur Pantura dan memiliki akses terhadap berbagai destinasi unggulan di Jawa Timur. Dalam perspektif pengembangan kawasan, Pasir Putih tidak berdiri sendiri. Destinasi ini berada dalam potensi travel pattern yang menghubungkan Bromo–Besuki–Argopuro–Pasir Putih–Ijen–Baluran hingga Bali.
Baca juga: Lelang Pengelolaan Pasir Putih, Bupati Situbondo Pastikan Sesuai Regulasi dan Transparan
“Kami tidak melihat Pasir Putih sebagai destinasi yang berdiri sendiri. Pasir Putih akan menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan konektivitas kawasan. Ini yang membuat kami optimistis peluang investasinya sangat besar,” kata Mas Rio.
Pengembangan kawasan diharapkan tetap mempertahankan karakter Pasir Putih sebagai destinasi bahari sekaligus memperluas pilihan aktivitas wisata dan meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung. Dalam skema KSP, investor akan memberikan kontribusi tetap kepada pemerintah daerah dengan nilai minimum Rp1,5 miliar per tahun. st-01/dsy
Editor : Redaksi