SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Menindaklanjuti akses utama mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, mengupayakan percepatan penanganan jalan lingkar Waduk Wonorejo, sekaligus sebagai langkah untuk mendukung peningkatan infrastruktur di kawasan sekitar waduk.
"Sebenarnya kalau kita diberikan izin, kita bisa menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan di daerah selingkar Waduk Wonorejo. Namun kewenangan itu sekarang dipegang oleh Kementerian Kehutanan," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi, Selasa (08/09/2026).
Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan Daerah, Pemkab Tulungagung Antisipasi Fluktuasi Harga Akibat Perubahan Iklim
Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui program padat karya dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan ruas jalan tersebut. Sehingga, pihaknya mencari solusi agar penanganan jalan segera direalisasikan karena ruas tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah.
Baca juga: Tingkatkan Layani Angkutan Gratis Pelajar, Pemkab Tulungagung Usul Tambah Bus Sekolah
Selain mendukung mobilitas warga, jalan tersebut diperlukan untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan pengembangan potensi wisata Waduk Wonorejo. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, warga meminta percepatan perbaikan jalan serta penjelasan mengenai pemanfaatan pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur.
Ketua Umum Laskar 212 Rakyat Makmur Sejahtera Tulungagung Rahmat Putra Perdana mengatakan masyarakat berharap pembangunan infrastruktur di wilayah Wonorejo segera direalisasikan karena jalan tersebut menjadi sarana utama aktivitas warga. "Kami merasa tidak puas karena tidak ada bukti dan realisasi nyata. Selama ini masyarakat taat membayar pajak, tetapi hasilnya untuk perbaikan jalan tidak ada," katanya.
Baca juga: Dukung kesejahteraan, Pemkab Tulungagung Naikkan Insentif Guru TPQ Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan aspirasi masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk mempercepat penyelesaian persoalan infrastruktur sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku. tl-02/dsy
Editor : Redaksi