SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan pariwisata dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tetap optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, terus mengupayakan kepastian pembaruan perjanjian kerja sama (PKS) pengelolaan kawasan hutan pesisir selatan.
Dimana, perubahan regulasi pengelolaan kawasan hutan dari Perum Perhutani kepada Kementerian Kehutanan membuat pembaruan PKS pengelolaan kawasan wisata hingga kini belum memiliki kejelasan.
Baca juga: Jadi Akses Utama Warga, Pemkab Tulungagung Percepat Penanganan Jalan Lingkar Waduk Wonorejo
"PKS terkait tata kelola kawasan hutan di pesisir selatan Tulungagung masih belum bisa diperbarui, sehingga kami tidak bisa menarik retribusi," jelas Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Minggu (13/09/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menghambat optimalisasi PAD dari sektor pariwisata, khususnya kawasan wisata pesisir selatan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar. Pada 2025, PAD sektor pariwisata Tulungagung mencapai hampir Rp2 miliar. Pemkab berpotensi tidak memperoleh penerimaan dengan besaran serupa pada 2026 apabila kepastian regulasi dan PKS tidak segera diselesaikan.
Baca juga: Jaga Ketahanan Pangan Daerah, Pemkab Tulungagung Antisipasi Fluktuasi Harga Akibat Perubahan Iklim
"Kami masih menunggu kepastian terkait perubahan regulasi tata kelola kawasan hutan ini agar tidak kehilangan potensi PAD itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Baharudin mengatakan Pemkab Tulungagung terus berupaya menyelesaikan status PKS tersebut dan menjadikannya salah satu agenda yang perlu segera dituntaskan.
Baca juga: Tingkatkan Layani Angkutan Gratis Pelajar, Pemkab Tulungagung Usul Tambah Bus Sekolah
Setelah perizinan dan kepastian kewenangan dari Kementerian Kehutanan diperoleh, Pemkab Tulungagung siap menyesuaikan sekaligus meningkatkan target PAD sektor pariwisata. "Asalkan PKS bisa segera diperbarui, kami siap menambah target PAD pariwisata untuk meningkatkan capaian PAD Tulungagung," katanya. tl-02/dsy
Editor : Redaksi