Dispendik Surabaya Dorong Penguatan Sosialisasi Cakupan Pendidikan Gratis

surabayapagi.com
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati. SP/Pemkot Surabaya

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya terus mendorong penguatan sosialisasi mengenai cakupan pendidikan gratis kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua murid, agar seluruh pihak memahami kebutuhan pendidikan yang telah dibiayai pemerintah serta batasan dukungan sukarela masyarakat untuk kegiatan tambahan di sekolah. Karena, pemahaman yang belum utuh mengenai pendidikan gratis dapat menimbulkan perbedaan persepsi, Kamis (05/11/2026).

Disatu sisi, sekolah perlu memahami komponen pembiayaan yang telah ditanggung pemerintah, sementara orang tua juga perlu mengetahui bahwa dukungan untuk kebutuhan di luar pembiayaan standar bukanlah kewajiban. Dikarenakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), selain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. 

Baca juga: Wali Kota Eri Cahyadi Dorong Pemuda dan Ulama Perkuat Gerakan Antinarkoba

Pembiayaan tersebut diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah negeri sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya SPP maupun biaya operasional rutin sekolah. Meski demikian, ada kegiatan atau fasilitas tambahan yang tidak termasuk dalam pembiayaan standar. Untuk kebutuhan tersebut, sekolah dapat menerima dukungan dari orang tua yang memiliki kemampuan dan bersedia membantu. Namun, Febri menegaskan, bantuan itu harus bersifat sukarela, bukan iuran yang dibagi rata atau dibebankan kepada seluruh wali murid.

Baca juga: Pemkot Buka Vaksinasi HPV bagi ASN dan Keluarga Cegah Kanker Serviks di Surabaya

Karena itu, komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu dibangun sejak awal ketika muncul rencana kegiatan atau pengadaan fasilitas tambahan. Febri meminta kepala sekolah dan wali kelas tidak membuat daftar nama orang tua beserta tanda partisipasi atau nominal bantuan di grup komunikasi kelas. Cara tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial bagi keluarga yang tidak mampu memberikan bantuan.

Baca juga: Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Diskotek, Pengelola Wajib Sediakan Fasilitas Penanganan Pengunjung Mabuk

Sebaliknya, sekolah dapat berbicara secara langsung dengan orang tua yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi. Dengan cara itu, dukungan dapat diwujudkan tanpa membuat wali murid lain merasa harus ikut memberikan sumbangan. sb-05/dsy

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru