Diduga Menipu Ratusan Juta, Kades di Madiun Dilaporkan Polisi

surabayapagi.com
Warga Mungut laporkan salah seorang Kades di Madiun degan dugaan Penipuan dan/atau penggelapan ke Polres Madiun

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun – Niat membantu seorang kepala desa mencarikan pinjaman uang justru membuat Suparno, warga Desa Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, terjerat utang bank hingga terancam kehilangan rumah.
‎
‎Menurut pengakuan Suparno, sebagian uang yang dipinjamkan tersebut digunakan untuk modal pencalonan kepala desa. Namun, pinjaman yang nilainya mencapai Rp220 juta itu tak kunjung dikembalikan. Persoalan tersebut akhirnya dibawa ke ranah hukum setelah upaya penagihan tidak membuahkan hasil.
‎
‎Handoko Setijo Joewono, kuasa hukum Suparno, mengatakan pihaknya telah melaporkan salah satu Kepala Desa, ke Satreskrim Polres Madiun atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan. 
‎
‎Handoko menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai urusan utang-piutang biasa. Sebab, demi membantu kepala desa tersebut, kliennya mengaku harus mencari pinjaman dari sejumlah orang, bahkan sampai mengagunkan sertifikat rumahnya ke bank.
‎
‎"Klien kami awalnya membantu karena hubungan persahabatan dan rasa percaya layaknya saudara kandung. Namun, dalam perjalanannya, uang yang sudah diserahkan hingga mencapai sekitar Rp220 juta tak kunjung dikembalikan. Sementara klien kami harus menanggung sendiri beban utang yang semakin berat," kata Handoko, Rabu (18/11/2026).
‎
‎Menurut Handoko, hubungan pinjam-meminjam antara kliennya dengan sang Kades sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali dan sebelumnya berjalan lancar. Namun, sekitar akhir 2022 mulai muncul persoalan pembayaran.
‎
‎Meski demikian, Suparno tetap memberikan bantuan pinjaman karena masih percaya dengan hubungan baik yang telah terjalin. Hingga akhirnya, total uang yang dipersoalkan mencapai Rp220 juta.
‎
‎Persoalan tersebut bahkan sempat dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 24 September 2025. Dalam surat itu, sang Kades disebut menyatakan kesanggupan mengangsur pinjaman sebesar Rp75 juta serta menyatakan bersedia menempuh jalur hukum apabila mengingkari janji.
‎
‎Namun, persoalan pengembalian uang tersebut tak kunjung menemui titik terang.
‎
‎Di sisi lain, Suparno justru harus menanggung beban angsuran bank lebih dari Rp8 juta setiap bulan. Kondisinya semakin berat setelah pembayaran kredit mengalami kemacetan selama sekitar tiga hingga empat bulan.
‎
‎"Klien kami merasa stres dan khawatir apabila kredit terus macet, rumah yang dijadikan jaminan akan disita oleh pihak bank," jelas Handoko.
‎
‎Sebelum membawa persoalan ini ke ranah hukum, pihak Suparno mengaku telah berupaya meminta pengembalian uang melalui teguran hukum atau somasi sebanyak dua kali.
‎
‎Somasi pertama dilayangkan pada 19 Agustus 2026. Namun, karena tidak kunjung mendapatkan kepastian, teguran hukum kembali dikirimkan. Tidak adanya penyelesaian membuat Suparno akhirnya memilih menempuh jalur hukum.
‎
‎Atas persoalan tersebut, pihak Suparno meminta kepolisian menindaklanjuti pengaduan dan memeriksa pihak yang dilaporkan. Dalam surat pengaduannya, Suparno menduga terdapat unsur penipuan sebagaimana Pasal 492 KUHP baru dan/atau penggelapan sebagaimana Pasal 486 KUHP baru.
‎
‎Sejumlah dokumen turut disertakan sebagai bukti awal, di antaranya salinan kuitansi, tangkapan layar percakapan, surat pernyataan, rincian transaksi, serta dua surat somasi.
‎
‎Sementara itu, Suparno berharap uang yang telah dipinjamkan dapat dikembalikan secara utuh. Baginya, pengembalian uang tersebut menjadi harapan agar kewajiban kepada bank bisa diselesaikan dan rumah yang selama ini ditempatinya tidak sampai disita.
‎
‎"Ya, uang bisa segera dikembalikan supaya bisa membayar utang bank dan rumah saya tidak disita," harap Suparno. Waf
‎

Baca juga: Dandim Gresik Minta Babinsa Berdinas di Balai Desa untuk Melindungi Kades

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru