Solusi Atasi Kemiskinan, Pemkab Banyuwangi Mutakhirkan dan Optimalisasi DTSEN

surabayapagi.com
Kegiatan bimbingan teknis untuk pemutakhiran dan optimalisasi DTSEN di Banyuwangi. SP/BYW

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Sebagai upaya mengoptimalkan program penanganan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, segera melakukan pemutakhiran dan optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan menggelar bimbingan teknis yang diikuti 300 petugas DTSEN yang terdiri dari operator desa/kelurahan, anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

"DTSEN bukan sekadar kumpulan angka atau pekerjaan administrasi, tapi merupakan fondasi penting yang menentukan ketepatan sasaran perlindungan sosial, serta efektivitas intervensi pemerintah. Oleh karena itu pembaruan data perlu terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo, Minggu (22/11/2026).

Baca juga: Saling Dukung Kemajuan Daerah, Pemkab Situbondo Belajar SPM ke Banyuwangi

Jika data tidak diperbarui secara berkala, lanjut dia, maka warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya mereka terima. "Oleh karena itu semua harus lebih proaktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang tercatat. Pemutakhiran data tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif, namun harus disertai verifikasi faktual dan tindak lanjut yang nyata," ucapnya.

Baca juga: Pemkab Banyuwangi Dorong Pelestarian dan Perkuat Industri Batik Lokal Lewat BBF

Pihaknya juga meminta para petugas menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, seperti camat, desa/kelurahan, operator, pendamping, pekerja sosial, dan seluruh perangkat daerah harus bergerak proaktif dan bekerjasama. "Jangan pernah memanipulasi data hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu, tugas kita bukan menentukan seseorang harus masuk desil berapa, tapi memastikan bahwa data yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya," imbaunya. by-02/dsy

Editor : Redaksi

Ekonomi dan Bisnis
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru