Ia menjelaskan hal ini saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper) di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (1/10).

Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa tekanan pekerjaan tidak boleh dijadikan alasan bagi anggota kepolisian untuk melakukan pelanggaran hukum, termasuk memeras masyarakat atau merekayasa perkara. 

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026. 

Berikut adalah poin-poin penting dari komitmen dan program pembenahan yang disoroti oleh Suyudi.

Larangan Rekayasa dan Pemerasan: Anggota Polri dilarang keras melakukan rekayasa kasus maupun memeras masyarakat dalam situasi kerja apa pun. 

Program 100 Hari Pertama, Suyudi menyiapkan langkah konkret pembenahan internal yang mencakup pengukuran kualitas pelayanan publik, percepatan penanganan perkara, serta pembersihan internal dari penyalahgunaan wewenang

"Sembilan kegelisahan utama yang perlu dijawab: kepastian laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungutan liar (pungli) dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, fenomena no viral no justice, kepercayaan terhadap pengaduan, transparansi perkara, dan kultur pelayanan," kata Suyudi.

Salah satu yang disorot Suyudi adalah stigma no viral no justice yang melekat pada Polri. Untuk menghapus stigma itu, Ia ingin mengubah logika penanganan kasus. 

"Bukan lapor menunggu viral baru diperhatikan. Tetapi lapor, diverifikasi, ditangani, diberi kabar perkembangan, diselesaikan sesuai dengan hukum," kata Suyudi.

Negara Hadir Bagi Korban

Ia menyebut laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir bagi korban. Menurutnya, pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik.

Suyudi menegaskan bahwa hukum tidak cukup hanya adil, tetapi juga prosesnya juga harus terlihat adil.

Ia menjelaskan masyarakat harus didengar dan dihormati. Masyarakat harus memperoleh penjelasan dan melihat aturan diterapkan secara konsisten.

Menurutnya, kewenangan yang kuat juga harus disertai dengan pengawasan yang kuat
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengaku baru dihubungi tadi pagi untuk menjadi calon Kapolri dan menjalankan fit and proper test di DPR.

"Jadi kalau itu kami baru mendapatkan informasi tadi pagi, sehingga kami langsung mempersiapkan diri untuk melaksanakan ya paparan proper test," kata Suyudi usai dilantik menjadi Kapolri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10).

Suyudi menyampaikan sebelumnya ia juga telah memiliki konsep-konsep terkait Polri. Namun, ia tetap mematangkan kembali konsep tersebut.

Suyudi menyampaikan ia dihubungi oleh salah seorang pimpinan Istana. Namun Suyudi tak mengungkap siapa yang meneleponnya.

Pada saat yang sama, Suyudi juga menyebut pada saat kedatangannya di Selasa lalu dengan Prabowo tak ada pembicaraan terkait potensinya menjadi Kapolri.

Pada Kamis (1/10) Suyudi dilantik menjadi Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi Kepala KSP.

Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN. Pada Selasa (29/9) lalu, Suyudi menemui Prabowo di Istana untuk menggelar rapat membahas perihal overcapacity Lapas.

Pada Kamis (1/10) hari ini, DPR mengesahkan Komjen Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri. Ia menjalani fit and proper test sekitar 20 menit di Komisi III DPR RI pada hari ini.

Fit and Proper test Singkat
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Suyudi menjadi satu-satunya nama yang diserahkan Presiden Prabowo Subianto lewat Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

"Dari nama yang diusulkan memang biasanya hanya satu calon," kata Puan usai Paripurna pengesahan Suyudi.
Rapat fit and proper test terhadap Suyudi juga digelar secara singkat, hanya sekitar 30 menit.

Usai disahkan di Komisi III, nama Suyudi langsung dibawa ke Paripurna untuk disahkan.

Dalam fit and proper test, Suyudi mengatakan jika memperoleh amanah sebagai Kapolri, ia akan melanjutkan pembenahan dengan melihat kekurangan institusi secara jernih, sekaligus menjaga dan memperluas capaian yang telah dibangun para pendahulu.

Ia mengatakan tema Polisi Bersama Masyarakat merupakan doktrin dan arah transformasi Polri yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian.

"Tema yang saya usung adalah Polisi Bersama Masyarakat, sebagai doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian," katanya.n jk, erc, dna

PT Bank Aladin Syariah Tbk dan PT Rintis Sejahtera meningkatkan layanan melalui jaringan PRIMA. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Tjatur Rachmadi, bersama Direktur Operasional PT Rintis Sejahtera, Cosmas Setiawan Suwono, di rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 Kamis (24/9) lalu.

Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi, mengatakan kerja sama teranyar dengan PT Rintis Sejahtera merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pertumbuhan bisnis berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan kepada nasabah. ec, he

Dalam revisi UU LLAJ, pemerintah dan DPR akan memasukkan ojol ke dalam kategori transportasi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu materi yang akan dibahas dalam proses revisi UU LLAJ.

Dudy mengatakan, pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada Komisi V DPR. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan akan menindaklanjuti masukan DPR terkait DIM yang telah disampaikan.

“Kita usahakan secepat mungkin, karena ini kan masuk dalam prolegnas tahun 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2027,” ungkap Dudy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Dalam kesempatan terpisah, Dudy mengatakan pemerintah telah menyetujui usulan DPR dalam DIM revisi UU LLAJ. Adapun dalam DIM, pemerintah mengusulkan 55 pasal yang diubah dan 28 pasal baru yang disisipkan.

Sementara usulan DPR, terdapat 89 pasal diubah, 56 pasal baru disisipkan, lima pasal dihapus, dua judul dalam BAB diubah, satu BAB baru, dan dua penjelasan atas pasal diubah. Pemerintah juga menyetujui usulan DPR terkait tiga pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait rumusan Bab IV dan Bab V yang mengatur mengenai pembinaan dan BAB penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dengan menambahkan tiga kementerian baru sebagai instansi pembina dan penyelenggara,” ungkap Dudy dalam rapat kerja tentang RUU LLAJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ec, he

Untuk diketahui, PSBI merupakan pemegang 60% saham KCIC dari pihak Indonesia. Sementara 40% sisanya dimiliki oleh konsorsium perusahaan China selaku pemodal utama proyek.

Dalam hal komposisi pemegang saham dalam PSBI yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Perkebunan Nusantara I 1,03%, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%.

Direktur Keuangan WIKA, Mulyadi, menjelaskan kepemilikan saham pada proyek kereta cepat tersebut selama ini memberikan tekanan terhadap laporan keuangan WIKA. Sebab selama ini imbal hasil atau return dari proyek tersebut masih berdampak negatif. ec,he

Di balik harga jual yang tak sampai Rp 200 juta itu, ternyata Wuling Aira ev juga punya nilai jual (NJKB) di bawah Rp 100 juta. Ditelusuri detikOto di laman Bapenda Jakarta dan Bapenda Jabar, Wuling Aira ev terdaftar dengan kode 112C E2D (4x2) AT. Selain itu, di laman Samsat Jakarta juga ada mobil Wuling yang terdaftar dengan kode serupa yakni 112C E1C.

Di situ tertulis nilai jual Wuling Aira ev masing-masing sebesar Rp 82 juta dan Rp 92 juta. Nilai jual memang bukan patokan harga, melainkan salah satu komponen penyusun harga jual. Sebab, masih ada komponen biaya lain seperti pajak. ec

Seperti dikutip dari situs Paultan, harga BBM RON 95 tanpa subsidi di Malaysia adalah RM 4,52 (Rp 19.808) per liter, turun lima sen dari harga RM 4,57 (Rp 20.027) per liter minggu lalu, sementara RON 97 turun dengan margin yang sama, menjadi RM 5,00 (Rp 21.911) per liter dari harga RM 5,05 (Rp 22.130) per liter minggu lalu.

Sementara itu bensin RON 95 bersubsidi di bawah skema Budi Madani RON 95 (Budi95) tetap dijual seharga RM 1,99 (Rp 8.720) per liter, dengan warga Malaysia yang punya SIM yang masih berlaku berhak mendapatkan bahan bakar tersebut dengan kuota bulanan yang kini telah dikembalikan menjadi 300 liter mulai 1 September.

Sedangkan harga solar B10/B15 tanpa subsidi akan dibanderol seharga RM 5,27 (Rp 23.094) per liter untuk minggu depan, turun 15 sen dari harga RM 5,42 per (Rp 23.752) liter minggu lalu.

Sebagai informasi, harga BBM tersebut berlaku di Malaysia mulai tanggal 1 hingga 7 Oktober 2026. Ini adalah edisi ke-41 dari format penetapan harga bahan bakar mingguan untuk tahun 2026, dan edisi ke-404 secara total sejak format ini diperkenalkan pada awal tahun 2019. bk,ec

Mashudi mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral setelah terbongkarnya fasilitas hunian mewah bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kemenimipas Akbar Hadi memastikan mundurnya Mashudi tidak mengganggu pelayanan pemasyarakatan.

“Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Akbar.

Sebelumnya, Dirjenpas memimpin pembongkaran 10 fasilitas “apartemen” mewah di Lapas Cibinong yang menjadi sorotan publik dan DPR.

Sementara itu, dugaan pungutan liar (pungli) juga terjadi di Rutan Kelas I Pondok Bambu. Ombudsman RI menemukan warga binaan harus bayar mahal hanya untuk pindah kamar dan bisa pakai ponsel.

Temuan itu diungkap Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan dalam RDP bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (29/9/2026).

“Untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar ada pungli ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp 500 ribu,” ujar Syafrida.

Tak hanya itu, untuk bisa menggunakan ponsel di dalam rutan, warga binaan dipatok harga fantastis.

“Dan untuk masuk, mereka bisa menggunakan ponsel di Rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp 250 juta,” jelasnya.

Syafrida mengatakan, informasi pungli tersebut diperoleh langsung dari keterangan penghuni saat Ombudsman melakukan kunjungan ke Rutan Pondok Bambu pada 15 September 2026.

Selain pungli, Ombudsman juga menemukan kelebihan kapasitas di beberapa blok.

“Pada kunjungan ke Rutan Kelas 1 Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk Blok A relatif normal,” ungkap Syafrida.

Pihak rutan berjanji akan melakukan penataan dan penempatan ulang warga binaan ke blok yang masih longgar.

Temuan ini menambah daftar panjang persoalan lapas dan rutan, setelah sebelumnya terbongkar fasilitas mewah bak apartemen di Lapas Cibinong. jk,rc

AH ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu (30/9/2026). Setelah menjalani pemeriksaan AH langsung ditahan di Lapas Kelas II-A Sidoarjo selama 20 hari.

Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo Sigit Sambodo mengatakan AH sebelumnya menjabat sebagai Accounting Control Unit Head pada BTN Kantor Cabang Sidoarjo pada 2020-2021. Selanjutnya, AH menjabat sebagai Kepala Kantor Kas BTN Tropodo.

“AH pernah menjabat sebagai Accounting Control Unit Head pada BTN Kantor Cabang Sidoarjo pada 2020 sampai 2021, kemudian sebagai Kepala Bank BTN Kantor Kas Tropodo pada 2021,” ujar Sigit, Kamis (1/10/2026).

Dalam menjalankan aksinya, AH diduga memanfaatkan User ID BDS dan password milik sejumlah pegawai. Akses tersebut digunakan untuk melakukan pemindahbukuan dana Rekening Antar Cabang (RAC).

Sigit menyebut User ID dan password tersebut merupakan milik sejumlah pegawai yang diduga digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mereka yakni pegawai Transaction Processing (TP) bank di Kantor Cabang Sidoarjo berinisial RH, RS dan TAR, serta Teller Service Kantor Kas Tropodo berinisial YE dan DTA.

“Dana dari Rekening Antar Cabang dengan kode sandi 1931000 tersebut kemudian ditransfer ke rekening BTN milik AH,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan pemindahbukuan dana tersebut dilakukan sebanyak 24 kali. Transaksi berlangsung dalam kurun waktu 1 Juli 2020 hingga 8 November 2021. Dana yang telah pindahbukukan tersebut kemudian diduga masuk ke rekening pribadi AH dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kejari Sidoarjo kemudian melakukan penghitungan kerugian keuangan negara melalui auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hasilnya, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp3.291.739.411.

“Nilai kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit adalah sebesar Rp3.291.739.411,” kata Sigit.

Hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tersebut disampaikan melalui Surat Pengantar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor R-3843/M.5/H.V/08/2026 tertanggal 5 Agustus 2026.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AH langsung ditahan. Penahanan dilakukan selama 20 hari sejak 30 September hingga 19 Oktober 2026 di Lapas Kelas II-A Sidoarjo.

Dalam perkara ini, AH disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

“Untuk subsidair, AH disangkakan melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18,” ungkap Sigit.

Sigit menegaskan penetapan AH sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan tim penyidik Kejari Sidoarjo.

Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, penyidik sejauh ini belum menemukan bukti adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

“Berdasarkan hasil penyidikan sementara, belum ditemukan adanya pihak lain yang bertanggung jawab selain saudara AH. Namun, kami masih melihat perkembangan penyidikan,” pungkasnya. Hik

Sarmuji yang merupakan kader andalan dari Jawa Timur (Jatim) sebelumnya menjabat sebagai Anggota DPR RI tiga periode dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VI.

Sosok Sarmuji digadang-gadang akan masuk ke dalam bursa Kabinet Merah Putih sebagai menteri perindustrian, menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.

"Saya ditelepon Pak Seskab ya, ada kemungkinan pokoknya urusan industri lah kira-kira begitu," ujar Sarmuji sembari tersenyum

Ia mengaku mendapatkan kepastian terkait jabatan barunya pagi tadi.

"Kira kira untuk membantu Pak Presiden di bidang perindustrian," ujarnya.

Sarmuji dikenal di dunia politik sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Partai Golkar. Ia pernah bekerja sebagai Staf Ahli DPR sebelum akhirnya berhasil menjadi anggota dewan untuk tiga periode berturut-turut sejak 2014.

Sebagai anggota legislatif, ia banyak berada komisi-komisi yang terkait bidang ekonomi seperti Komisi VI yang menangani investasi, perdagangan, perindustrian, BUMN, dan koperasi.

Ia juga pernah berada di Komisi IX hingga Badan Anggaran.

Pada periode 2024-2029, alumni Universitas Indonesia ini kembali berada di Komisi VI DPR yang fokus pada bidang perdagangan, pengawasan persaingan usaha, dan BUMN.

Sejumlah menteri dan pejabat akan digant kemarin. Salah satu yang pasti adalah pelantikan Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. dna, rko

Berdasarkan catatan pelantikan pejabat negara, perwira tinggi (Pati) Polri yang mendapat penugasan baru di posisi strategis pemerintahan ada empat jenderal.

Jenderal Pol. (Purn./Aktif) Listyo Sigit Prabowo, Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 1 Oktober 2026, setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 

Komjen Pol. Dedi Prasetyo: Sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri, ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Komjen Pol. Karyoto resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) dalam perombakan (reshuffle) kabinet yang berlangsung pada 1 Oktober 2026.

Komjen Pol. Karyoto mengisi jabatan Wamen Imipas yang sebelumnya kosong setelah pejabat terdahulu, Silmy Karim, tersandung kasus hukum di KPK pada Juni 2026. 

Sebelum ditunjuk menjadi wakil menteri, perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1990 ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri sejak Agustus 2025. 

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komjen (Purn) Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

Fadil dilantik bersama sejumlah menteri dan pejabat negara lain di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10).

Sebelum menjadi Wakil Kepala BOPPJ, Fadil telah menduduki sejumlah jabatan di Polri. Fadil juga telah pensiun dari Polri pada akhir Agustus 2026 lalu.

Fadil Imran merupakan Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Fadil juga pernah menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Fadil juga pernah dipercaya sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2020-2023. Sebelumnya ia menduduki kursi Kapolda Jawa Timur pada 2020. jk, dna