Kapolresta Sidoarjo Cek Pembatasan Mobilitas di Perbatasan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro saat menanyai pengemudi luar kota. SP/Sugeng Purnomo
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro saat menanyai pengemudi luar kota. SP/Sugeng Purnomo

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo -  Di hari ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro pengecekan pembatasan mobilitas kendaraan di Pos pengendalian rayon 2 PPKM Darurat di Gempol, perbatasan Pasuruan-Sidoarjo dan Pos Waru Perbatasan Surabaya- Sidoarjo, Senin (5/7/2021).

Personel Polresta Sidoarjo bersama Polres Pasuruan didukung personel TNI, melakukan pengecekan kendaraan pribadi bernopol luar wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Pengecekan dilakukan dengan memeriksa KTP, kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) atau keterangan hasil swab antigen H-1. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut pengendara di putar balik.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro di lokasi pembatasan mobilitas Sidoarjo-Pasuruan dan Waru menjelaskan, dilakukan pemeriksaan kendaraan dari luar wilayah sebagai implementasi pelaksanaan PPKM darurat. “Mencegah penyebaran Covid-19, pada pelaksanaan PPKM darurat kami lakukan pembatasan mobilitas kendaraan pribadi dari luar wilayah Sidoarjo,” ujarnya.

Selain memeriksa kelengkapan identitas diri, surat vaksinasi atau hasil swab antigen petugas juga melakukan operasi yustisi bagi pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Di lokasi masih ditemui beberapa pengendara yang masih belum mematuhi peraturan PPKM darurat sesuai instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021.

“Kami himbau masyarakat dari luar Kabupaten Sidoarjo yang tidak ada keperluan untuk tetap di rumah selama masa pemberlakuan PPKM darurat, serta masyarakat agar mematuhi peraturan PPKM supaya penyebaran Covid-19 dapat segera teratasi,” lanjutnya. sg

 

Berita Terbaru

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Hadir di Surabaya, BSI Fest Ramadan 2026 Bidik Inklusi Keuangan Syariah di Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 23:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menghadirkan BSI Fest Ramadan 2026 di Surabaya pada 19–22 Februari 2026. Kegiatan ini me…

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Bukti Arkeologis Mengungkap Fakta Gajah Mada Lahir Di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 22:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bukti Arkeologis mengungkap Flkakta Gajah Mada lahir di Gunung Ratu Ngimbang Lamongan Jawa Timur, dari Dewi Andogsari tidak …

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

PN Surabaya Vonis Debitur FIFGroup dalam Kasus Fidusia, Pelaku Utama Diganjal 3,5 Tahun

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 20:55 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bersalah kepada sejumlah debitur pembiayaan FIFGroup dalam perkara p…

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Amicus Curiae Mantan Menteri, Bela Wartawan

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:28 WIB

Jaksa Dakwa Direktur Pemberitaan Jak TV, Buat Program dan Konten Bentuk Opini Negatif di Publik Terkait Penanganan Tiga Perkara Korupsi Minyak…

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Prabowo tak Sungkan Akui Praktik ilegal di Depan Pengusaha AS

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Washington DC - Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia memberikan beberapa contoh…

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

PDIP Usik Kekuasaan Jokowi, Revisi UU KPK

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

Kamis, 19 Feb 2026 18:26 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pembicaraan undang-undang di DPR bukan terkait selera kekuasaan. "Bagi saya,…