SURABAYA - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jatim Gus Fawait memastikan akan mengawal betul pambahasan Rancangan APBD Jatim 2023. Fraksinya ingin agar APBD ini memperhatikan dan memberi solusi mengahadapi kondisi ekonomi global yang berpotensi krisis dan dampak kenaikan harga BBM yang dialami masyarakat.
"Dua hal yang ingin kita ingatkan bahwa pasca pemerintah menaikkan harga BBM telah menciptakan multi player effect," ujar Ketua Fraksi Gerindra yang memiliki nama lengkap Muhammad Fawait ini.
Bendahara DPD Partai Gerindra Jatim itu menjelaskan, kenaikan harga BBM membawa dampak pada biaya transportasi yang otomatis akan ikut naik. Bila itu terjadi, berpengaruh pada barang di pasaran yang juga ikut naik. Inflasi pun tidak akan terhindarkan.
"Muaranya membuat masyarakat menengah ke bawah jadi kesulitan. Terutana masyarakat di bawah garis kemiskinan," katanya.
Meski menyebut di Jatim persoalan kemiskinan masih juga terjadi, namun tidak serta merta itu mutlak kesalahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Namun semua harus memahami ini juga dampak dari krisis yang terjadi di wilayah lokal dan internasional. Mulai dari pandemi Covid-19, penyakit mulut dan kuku (PMK), krisis ekonomi global, hingga konflik Rusia-Ukraina.
"Enggak fair lah kalau ini hanya disalahkan pada seorang gubernur. Banyak faktor juga yang menjadi penyebab," ungkap Presiden Laskar Shalawat Nusantara (LSN) ini.
Pun demikian, dia menilai, perlu Fraksi Gerindra DPRD Jatim mengawal, membahas, serta bersuara terkait kebijakan Gubenur agar anggarannya berpihak pada rakyat pada wong cilik. "Maka kami memiliki dua agenda besar untuk kepentingan rakyat pada APBD 2023 ini, yaitu Gubernur Jatim harus memasukan program padat karya dalam setiap programnya, dan perhatian khusus untuk petani dan nelayan," kata politisi muda asli Jember ini.
Program padat karya ini penting, mengingat dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil diprediksi akan banyak perusahaan yang merugi lalu kolaps. Pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi.
Gus Fawait mencontohkan, Indosat di Jakarta yang telah melakukan PHK. Program padat karya ini yang diharapkan bisa menjaring masyarakat, terutama terdampak PHK.
Ia juga mengingatkan agar APBD Jatim 2023 berpihak pada perlindungan petani dan nelayan. "Sektor pertanian adalah sektor yang sebagian besar adalah penduduk miskin, sehingga jika sektor pertanian mendapat perhatian lebih dari Gubernur Jatim, ini sekaligus bisa menjadi program pengentasan kemiskinan," kata Gus Fawait.
Gus Fawait berharap ini bisa menjadi atensi Gubernur sebagai masukan agar Jatim tetap bisa survive di tengah kondisi yang tak menentu saat ini. "Kami akan kawal Jatim agar tetap pada posisi on the track. Seperti saat ini Fraksi kami masih melihat Jatim pada posisi yang bagus dalam menjaga stabilitas ekonominya, dibanding provinsi lainnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofiffah Indar Parawansah dalam sidang paripuna DPRD Jatim dengan agenda pembacaan nota keuangan RAPBD 2023, Jum'at (30/9/2022).
Dalam paparannya Gubernur Jatim menyebut Potensi pendapatan dalam RAPBD 2023 Jatim sebesar Rp 27, 84 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 18,11 triliyun. rko
Editor : Redaksi
