Tunjukkan Foto Mendiang Kim Il Sung, Korut Eksekusi Mati Ibu Hamil

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. SP/ SBY
Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un. SP/ SBY

i

SURABAYAPAGI.com, Korea Utara - Baru-baru ini tengah viral di Korea Utara (Korut) yang dilaporkan pernah mengeksekusi mati perempuan hamil lantaran menunjuk foto mendiang Kim Il Sung, pendiri negara tersebut sekaligus kakek Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un.

Laporan setebal 400 halaman itu menyebut perempuan hamil tersebut dieksekusi setelah sebuah video beredar memperlihatkan dia menunjuk foto Kim Il Sung saat berdansa di rumahnya.

Hal itu diungkap dalam laporan tahun terkait hak asasi manusia (HAM) di Korut yang dirilis Kementerian Unifikasi Korea Selatan (Korsel).

Laporan yang dirilis pada Kamis (30/03/2023) itu mengungkap berbagai bentuk penyiksaan dan eksekusi yang kerap dilakukan rezim Korut termasuk terhadap anak-anak hingga ibu hamil.

"Eksekusi mati kerap dilakukan terhadap berbagai aksi yang semestinya tak harus dihukum mati. Beberapa kejahatan yang dihukum mati oleh Korut yakni terkait narkoba, penyebaran konten dan video dari Korea Selatan, hingga aktivitas keagamaan," bunyi laporan itu, dikutip Minggu (02/04/2023).

Selain perempuan hamil, Korut juga pernah mengeksekusi mati dua remaja berusia 16 dan 17 tahun karena ketahuan menonton potongan video dari Korsel dan mengisap opium di sebuah stadion.

Otoritas berwenang juga dilaporkan memeras keluarga kedua remaja dan memaksa sejumlah anggota keluarga menjadi bahan percobaan penelitian medis.

Selain itu, Korut juga pernah menghukum mati pria gay pada 2014 dan seorang perempuan yang dituduh melakukan prostitusi pada 2013.

Laporan itu didapat pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol dengan mewawancarai lebih dari 508 warga Korut yang telah membelot ke Korsel sejak 2017-2022. Mereka telah menyaksikan aneka pelanggaran HAM yang serius selama di sana.

"Laporan itu mencerminkan tekad pemerintah untuk lebih berupaya meningkatkan hak asasi manusia di Korea Utara," kata Menteri Unifikasi Kwon Young-se.

Laporan ini menjadi yang pertama sejak beberapa tahun terakhir. Sebab, selama pemerintahan pendahulu Yoon, Presiden Moon Jae In, Korsel menganggap hasil laporan HAM di Korut ini sebagai rahasia negara. dsy/cnn/whn

 

Berita Terbaru

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro – Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras premium di tengah dinamika harga dan pasokan beras di pasaran. S…

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebanyak 362 anggota PWI Jawa Timur ditetapkan PWI Pusat sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang memiliki hak memilih Ketua d…

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Kementerian Transmigrasi membuka peluang luas bagi pesantren dan jaringan alumninya untuk ikut mengelola potensi ekonomi di k…

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah melalui program tahap II yang berlangsung 1 O…

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

‎SURABAYAPAGI, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita tiga unit ponsel usai melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam di Kantor Din…

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dituntut tidak cuma berkutat pada urusan rutinitas…