SURABAYAPAGI.com, Lumajang - Baru-baru ini, masyarakat di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur khawatir terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (Kg) di wilayahnya. Sehingga, menindaklanjuti fenomena tersebut, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat akan memperpendek jalur distribusi elpiji subsidi tersebut dengan melakukan penataan distribusi elpiji, guna mencegah penimbunan di tingkat pengecer.
Sehingga, proses pendistribusian secara langsung bisa tepat sasaran. Dimana, kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.10/1/427.14/2026 sebagai langkah untuk memastikan distribusi energi berjalan lebih tertib dan terkontrol. Jadi, distribusi elpiji harus langsung menyentuh masyarakat dan tidak melalui rantai yang terlalu panjang.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkap, dalam kebijakan tersebut, pangkalan diwajibkan menyalurkan minimal 90 persen elpiji 3 kg langsung kepada masyarakat, sementara maksimal 10 persen dapat disalurkan melalui pengecer.
"Langkah itu diambil untuk menutup celah penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam rantai distribusi. Dengan distribusi yang lebih pendek, kami ingin memastikan elpiji selalu tersedia dan mudah diakses masyarakat," tuturnya.
Pasalnya, selama ini, rantai distribusi yang panjang dinilai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kelangkaan semu, penimbunan, hingga kenaikan harga di tingkat pengecer. Sehingga, dengan adanya penataan tersebut, pemerintah berharap elpiji bersubsidi dapat segera sampai ke masyarakat sebagai pengguna akhir.
Ia mengatakan kebijakan itu juga memperkuat peran pangkalan sebagai titik distribusi utama yang lebih mudah diawasi. Dari sisi harga, distribusi langsung dinilai mampu menekan potensi kenaikan harga di luar ketentuan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi lokasi pangkalan melalui laman resmi https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg dan pengawasan pelaksanaan kebijakan itu akan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta partisipasi masyarakat. lj-02/dsy
Editor : Redaksi
