SURABAYAPAGI, Surabaya- Memasuki new normal Pandemi Covid 19 , bukan berarti permasalahan kesehatan dan ekonomi dunia menjadi lebih baik, namun sebaliknya, tantangan baru lebih berat, yaitu bagaimana memulihkan kembali masa-masa sebelum wabah covid 19 muncul di bumi ini. Begitu pula negara Indonesia, tidak ada cara lain selain menjaga keseimbangan antara kelangsungan hidup manusia dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah Indonesia tahun 2020 diproyeksikan sebesar 5,3%, namun dengan munculnya pandemi covid 19, terjadi perubahan proyeksi menjadi negative, bahkan menurut berbagai sumber di media, pada kuartal II tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah minus 3,8 %. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya jumlah pengangguran dan jumlah angka kemiskinan di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Resiliensi UMKM Guna Hadapi Krisis Global
Berbagai cara pemerintah ditempuh, salah satunya adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional / PEN. Secara garis besar program ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/UMKM, program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
Pemerintah harus berkolaborasi dengan pihak swasta dengan lebih intens, bahu membahu dalam rangka pemulihan ekonomi. Selain kebijakan pemerintah, peran APBN sebagai pemicu dan penggerak perekonomian menjadi sangat penting. Salah satu institusi penyalur dana APBN, yaitu Kementerian Keuangan, di daerah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang tersebar di seluruh Provinsi NKRI. Sampai dengan Semester I tahun 2020, penyaluran / realisasi belanja negara mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau setara dengan 39% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 2.739,2 triliun.
Kinerja semester I Tahun Anggaran 2020 sangat dipengaruhi oleh kebijakan perubahan pagu. Selain itu, realokasi, penghematan dan refocusing menyebabkan adanya keterlambatan dari beberapa eksekusi belanja, tetapi ini memang akan diakselerasikan di semester II TA. 2020, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi diharapkan akan mengalami percepatan mulai Juli 2020 sampai dengan akhir tahun.
Sedangkan Penyaluran Dana APBN pada Satuan Kerja K/L wilayah pembayaran KPPN Surabaya I, yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, mencapai sebesar Rp. 4,2 trilyun dari total pagu DIPA TA. 2020 sebesar Rp. 11,3 trilyun.
Baca Juga: Wujudkan Organisasi yang Berintegritas
Hal yang menarik adalah serapan Belanja Modal s.d Semester I T.A 2020 bisa mencapai 42,95% melebihi target nasional yaitu 40% dan Transfer ke Daerah mencapai 56,48%, Bila dibandingkan dengan serapan Belanja Modal dan Tranfer ke Daerah TA 2019, maka serapan TA. 2020 lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa, penyaluran dana pada KPPN Surabaya I tidak begitu terpengaruh oleh situasi masa Pandemic Covid 19.
Memasuki Semester II TA. 2020, KPPN Surabaya I masih mempunyai kewajiban untuk menyalurkan dana APBN sebesar 7 trilyun lebih. Langkah-langkah konkrit perlu dilaksanakan secara intensif yaitu melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja, menghimbau Satker tidak melakukan penundaan tagihan kepada negara serta menghindari penumpukan pengajuan tagihan negara di akhir tahun. Selain itu, KPPN Surabaya I siap melakukan pendampingan kepada seluruh mitra kerja jika terjadi hambatan-hambatan dalam pengelolaan keuangan, terkait dengan pencairan dana APBN. Langkah Koordinasi juga dilakukan dengan Pemda Gresik dalam rangka menginventarisasi permasalahan dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan Dana Desa.
Dengan percepatan penyaluran dana pada Semester II TA. 2020, diharapkan mendukung program program pemerintah dalam implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional, menggeliatnya kegiatan UMKM, kelancaran Transfer ke daerah dan Bantuan Sosial pada masyarakat, meningkatnya daya beli masyarakat, sehingga mampu menggerakkan perputaran perekonomian di daerah khususnya Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, dan perekonomian nasional pada umumnya.
Baca Juga: Peranan KPPN Surabaya II Dalam Implementasi Digital Payment-Marketplace
KPPN sebagai garda terdepan dalam penyaluran dana APBN, mulai dari biaya operasional Kementerian/Lembaga hingga program penanggulangan dampak Covid-19, menjadikan peran ini begitu penting agar pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan masyarakat yang terdampak tidak makin terpuruk.
Dengan tetap menatap ke depan, optimis, hati-hati, terus bekerja keras ,bekerja sama, bergotong royong, KPPN Surabaya I siap mengawal APBN bagi kemajuan negeri !
Editor : Aril Darullah
