SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan klarifikasi untuk meluruskan isu anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun yang habis hanya untuk rapat dan studi banding sehingga tidak sepenuhnya dirasakan rakyat miskin.
Menurut Anas, tidak semua anggaran pengentasan kemiskinan senilai hampir Rp 500 triliun tersedot untuk kegiatan rapat dan studi banding kemiskinan. Namun, sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.
Baca Juga: Wali Kota Surabaya Minta Surveyor Gali Informasi untuk Atasi Kemiskinan
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," kata Anas, Senin (30/1/2023).
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan agar anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga.
Terkait penyataan seputar anggaran penanganan kemiskinan yang belum terserap dengan baik, ia memberi beberapa contoh soal kegiatan yang kurang efektif. Seperti kunjungan dari beberapa pemerintah kabupaten ke Kemenpan-RB untuk berkonsultasi soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat indikator program kemiskinan.
“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya?" ujarnya.
Anas juga menambahkan terkait perjalanan dinas yang berdasarkan data Kemenkeu, tahun 2022 ada puluhan triliun. Menurutnya, hal tersebut perlu dihitung dan dipilah ulang, mana yang perlu dan mana yang tidak.
Ia pun menuturkan, strategi untuk menghemat anggaran pengentasan kemiskinan yaitu dengan konsultasi secara online. Sosialisasi kebijakan kementerian di Kementerian PAN RB sekarang hampir semuanya sudah daring.
"Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan. Setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” terangnya.
Baca Juga: Tekan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen 2024, Pemprov Jatim Anggarkan Rp 27 Miliar
Anas menjelaskan pernyataan mengenai anggaran kemiskinan disampaikan saat sosialisasi kebijakan baru perihal jabatan fungsional secara hybrid di kementerian atau lembaga dan Pemda.
"Konteksnya adalah membangun logical framework soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan," tuturnya.
Saat itu, Anas menerangkan logical framework Pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
"Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," ungkapnya.
Baca Juga: Galakkan 15 Program Prioritas, Dinsos Entaskan Kemiskinan Jatim Hingga 383 Ribu
Ia juga memberikan contoh lain mengenai usaha penurunan angka stunting yang dilakukan dengan sosialisasi gizi. Menurut Azwar, pembelian makanan untuk bayi seharusnya juga dialokasikan dalam anggaran guna tujuan tersebut.
"Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan," tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan pelestarian sungai yang kegiatannya adalah seminar soal revitalisasi sungai. Menurutnya, seharusnya anggaran untuk menggelar kegiatan itu juga digunakan untuk membeli bibit pohon yang ditanam di sekitar sungai.
Sebagai informasi, sebelumnya, pernyataan Anas yang menyebut anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding menuai kritik, termasuk dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan DPR. jk
Editor : Redaksi
