.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes (FKHN) melakukan aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).
Estimasi massa FKHN sekitar 10.000 dari berbagai provinsi . Mereka berjanji akan demo lagi di Jakarta dengan membawa massa lebih besar lagi. Mereka merasa sudah berjuang merawat pasien Covid-19, tapi kini seperti “diterlantarkan” dengan tidak diangkat sebagai ASN.
Baca Juga: 50 ASN di Situbondo Absen di Hari Pertama Masuk Kerja
Massa menuntut kepada Presiden Jokowi agar segera menerbitkan peraturan pemerintah yang mempermudah jalan bagi Nakes dan Non-Nakes untuk menjadi ASN atau P3K. Selain menuntut regulasi afirmasi yang memudahkan mereka menjadi ASN atau P3K.
Demikian dinyatakan Koordinator lapangan aksi Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) Idang Munawar.
Empat Tuntutan
Sore harinya, perwakilan yang dipimpin Ketua Umum FKHN Sepri Latifan, diterima audiensi dengan staf KSP.
"Alhamdulillah yang menjadi harapan kita, Kantor Staf Kepresidenan menerima kita dengan baik," kata Sepri kepada massa dalam orasi.
"Kita menuntut KSP untuk memfasilitasi kita untuk ketemu langsung dengan presiden. Setelah itu kita minta KSP untuk mengawal, memfasilitasi regulasi apa pun itu bentuknya yang pro kepada non-ASN," lanjutnya.
Sepri menyebut ada empat tuntutan yang diajukan massa nakes dan non-nakes honorer dalam demo siang-sore itu. Pertama, menuntut Peraturan Pemerintah khusus agar nakes dan non-nakes honorer diangkat jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kedua, massa menuntut agar KSP menghubungkan FKHN dengan Presiden Joko Widodo guna membahas nasib tenaga honorer di bidang kesehatan. Mereka juga menuntut agar rekrutmen ASN di wilayah Fasyankes ditunda hingga ada regulasi yang mengatur kesejahteraan tenaga honorer.
Terakhir, seluruh tuntutan diharapkan dapat diakomodasi sebagai bahan kajian untuk rapat terbatas Presiden bersama kementerian terkait.
"Mudah-mudahan ini betul-betul mengakomodasi semua harapan kami, non-ASN, agar dapat diangkat menjadi ASN," kata Sepri, lalu minta massa membubarkan diri dengan tertib pukul 15.30 wib.
Menkes Akui Kekurangan Nakes
Tuntutan Nakes atas Status Pekerjanya pada Presiden, karena Menkes sendiri akui kekurangan tenaga kesehatan.
Dalam aksi tersebut, mereka juga menyuarakan tuntutan melalui berbagai poster hingga spanduk yang dibentangkan selama demo berlangsung.
Ribuan massa tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 08.45 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian berwarna putih sambil membawa berbagai atribut.
Beberapa di antaranya mengusung bendera, slayer, spanduk, hingga poster. Dan berbagai atribut bertuliskan protes hingga tuntutan kepada pemerintah.
Sebagian besar menyuarakan tuntutan utama agar diangkat menjadi ASN. Massa juga menyinggung pengorbanan selama menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
"ASN harga mati! ASN harga mati! ASN harga mati!" teriak massa saat berjalan menuju Patung Kuda.
Sebagian poster ada yang menyuarakan protes berkaitan dengan kesejahteraan nakes. Tak sedikit juga yang mengilas balik bagaimana para honorer nakes menanggung risiko selama menangani Covid-19.
Baca Juga: Aksi Demo di Kejaksaan Kediri Ricuh
"Covid-19 Datang Kami Lawan, Covid-19 Hilang Kami Dilupakan," tulis salah satu poster.
"Capaian vaksin menuju 100 persen. Nasib kami menuju 0 persen," tulis poster lainnya.
Nakes Angkat jadi ASN
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Presiden (PP) khusus yang mengatur honorer nakes dan nonnakes bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kepada yang terhormat kepala instansi fasyankes se-Indonesia agar memberikan izin kepada karyawan honorer untuk mengikuti aksi, serta tidak mendiskriminasi karyawan honorer setelah aksi damai tersebut," tambah Ketua Umum FKHN Sepri Latifan.
Selain itu, sebagian pedemo lainnya menyuarakan nasib mereka yang tak kunjung diangkat menjadi ASN. Massa bahkan menyebut dirinya sebagai honorer abadi karena hingga kini belum mendapat kepastian.
"Di saat pandemi kami garda terdepan, di saat pendataan pengangkatan kami dikesampingkan," bunyi poster lainnya.
"Belasan tahun mengabdi, masa jadi honorer abadi?" tulis salah satu poster.
Bertemu Perwakilan Istana
Baca Juga: Pemudik Boleh "Bolos" Asal Ber-WFH
Saat demo, ada perwakilan massa yang menuju Istana Kepresidenan untuk bertemu perwakilan Istana. Mereka bakal melakukan audiensi untuk menyampaikan tuntutan para honorer nakes dan non-nakes.
Koordinator aksi Idung Munawar mengatakan sebanyak empat perwakilan termasuk Ketua Umum FKHN Sepri Latifan sudah berada di Istana. Mereka diterima oleh perwakilan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk melakukan audiensi.
"Untuk saat ini kita baru diterima oleh staf presiden dan mungkin tindak lanjutnya mudah-mudahan presiden sendiri bisa langsung terima kami dan Ketum," lanjutnya.
Sektor Kesehatan Kekurangan SDM
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah menjanjikan pemerintah akan mengangkat tenaga kerja honorer di bidang kesehatan sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Budi menyebut pengangkatan honorer nakes jadi PNS dilatarbelakangi mengkhawatirkannya kondisi di sektor kesehatan yang kekurangan SDM. Sebagai gambaran, kata Budi, masih ada 586 dari total 10.373 puskesmas yang tidak punya dokter.
Selain itu, 5.498 dari 10.373 puskesmas atau 53 persen Puskesmas belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Ditambah hanya 302 dari 608 atau sekitar setengah RSUD kelas C dan D saja yang sudah memiliki tujuh dokter spesialis lengkap alias yang memenuhi standar nasional. Sedangkan sisanya masih kompromi.
Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga telah menetapkan sebanyak 530.028 kebutuhan ASN nasional tahun 2022 level PPPK.
Jumlah itu merupakan total dari penetapan kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK Guru, 92.014 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 27.608 PPPK Tenaga Teknis. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
