SURABAYAPAGI, Surabaya - Kinerja kantor kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur di tahun 2021 terbilang sangat positif.
Hasil evaluasi dari Ombudsman RI Jatim menunjukan, selama tahun 2021 tidak ada pengaduan terkait maladministrasi pelayanan publik yang dilakukan di wilayah kerja Kemenkumham Jatim.
Baca Juga: Tak Temukan HP Maupun Narkoba
Musabab tidak terjadinya mal administrasi, disebabkan karena adanya sistem inovasi pengaduan masyarakat yang dilakukan secara transparan sekaligus adanya sistem pengelolaan pengaduan internal yang baik.
"Pengelolaan pengaduan didukung dengan adanya SDM, SOP dan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat yang mengadu," kata Ketua Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin dalam keterangan resminya yang diterima Surabaya Pagi, Rabu (26/01/2021).
Selain tidak adanya aduan, di tahun 2021 Kemenkumham juga berhasil meraih predikat zona integritas. Setidaknya ada sekitar 10 satuan kerja kemenkumham yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/ WBBM) dari MenpanRB.
Menurut Plt. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto, dari ke-10 satuan kerja (satker) tersebut, delapan diantara meraih predikat WBK dan dua lainnya berhasil meraih WBBM.
Baca Juga: Pelayanan Publik di Kemenkumham Tetap Optimal Selama Ramadhan
Secara beruntun untuk satker dengan predikat WBK adalah Lapas I Surabaya, Bapas I Surabaya, Bapas I Malang dan Lapas IIB Pasuruan. Juga Lapas IIB Mojokerto, Kanim II Non TPI Ponorogo, Rupbasan I Surabaya dan Rupbasan II Probolinggo.
Sementara dua satker lainnya yaitu Kantor Wilayah Jawa Timur dan Kanim I TPI Tanjung Perak berhasil meraih predikat WBBM.
"Kanwil Jatim menjadi satu-satunya Kantor Wilayah Kemenkumham di Indonesia yang meraih predikat WBBM.(bahkan) kami menyumbang hampir 20% dari perolehan Kemenkumham secara nasional," kata Wisnu Nugroho.
Baca Juga: Polres Pasuruan Raih Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan dari Ombudsman RI
Kendati telah menorehkan capaian positif di tahun 2021, nyatanya masih ada pekerjaan rumah lainnya yang perlu diselesaikan oleh Kemenkumham Jatim. Salah satunya adalah peningkatan integritas SDM pegawai.
Data dari internal Kemenkumham menunjukan, setidaknya selama tahun 2021 masih ada pegawai yang tren kinerjanya menunjukan penurunan. Oleh karenanya, di tahun 2022 diharapkan Kemenkumham Jatim mampu mendorong integritas SDM pegawai.sem
Editor : Mariana Setiawati
