SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Sebanyak 270 rumah tidak layak huni (RTLH) akan mendapat bantuan program bedah RTLH dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Pasuruan pada pertengahan bulan Juni 2022.
Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas PRKP Kota Pasuruan, Budi Santoso menuturkan, bantuan pembangunan RTLH tahun ini tersebar merata di 34 kelurahan. Proses verifikasi sudah selesai dilakukan. Hasilnya, tujuh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dinyatakan tidak lolos verifikasi.
Baca Juga: Pemkot Pasuruan Serahkan Bantuan 262 RTLH kepada KPM
"KPM yang dinyatakan tidak lolos verifikasi, karena terganjal tiga persyaratan. Pertama, sudah pernah mendapat bantuan pemerintah, masanya belum genap sepuluh tahun. Kedua, belum masuk Basis Data Terpadu Sistem Informatika (BDTSI) Kota Pasuruan, namun sudah berproses. Jika dalam waktu dekat bisa masuk, KPM yang bersangkutan otomatis lolos verifikasi. Terakhir, status tanahnya milik negara alias tanah gendom," urai Budi, di Sekretariat DPTD Kota Pasuruan, Jumat (03/06/22).
Dia menambahkan, nilai bantuan masih tetap sama dengan bantuan tahun sebelumnya sebesar Rp 17,5 juta untuk setiap KPM. Rinciannya pun sama, Rp 12,5 juta untuk belanja material, dan Rp 5 juta untuk ongkos tukang.
Baca Juga: Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan Sosialisasi Program RTLH
Selain program bedah RTLH yang menggunakan APBD Kota Pasuruan, lanjut Budi, tahun ini, Kota Pasuruan juga mendapat bantuan bedah rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Kota Pasuruan mendapat jatah 18 KPM- RTLH, terbagi di sejumlah kelurahan. Masing-masing penerima mendapat bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp 20 juta. Rincian penggunaannya, Rp 17,5 juta untuk belanja material, sisanya Rp 2,5 juta untuk ongkos kerja.
Baca Juga: 43 RTLH di Surabaya Akan di Bedah Rumah
"Tahun kemarin kami mengajukan 200 lebih RTLH di aplikasi BSPS, tapi yang turun hanya 18 RTLH. Kita lebih beruntung, Kabupaten Pasuruan dengan wilayah yang jauh lebih luas dibanding Kota Pasuruan hanya mendapat 7 RTLH. Kami Berharap tahun depan kita mendapat lagi BSPS. Berapa jumlahnya kami tidak tahu," jlentrehnya.
Dalam program BSPS Provinsi Jawa Timur, semuanya ditangani pemerintah provinsi. Mulai dari persyaratan pengajuan, menentukan KPM terpilih, penjelasan teknis, serta anggarannya. "Semuanya diurus pemerintah provinsi. Kami hanya mendukung memfasilitasi dengan mengundang warga yang mendapat program BSPS. Rencananya, kedua program bantuan RTLH ini akan kami luncurkan bareng di pertengahan bulan Juni," tutup Budi. ris/bw
Editor : Moch Ilham
