4,2 Juta Orang Butuh Vaksin Dosis Kedua

Proses pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan antara Pemprov, Pemkot dan UINSA, dihadiri oleh Gubernur Jatim Khofifah dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (3/8/2021). SP/Alqomar

Gegara Stok Vaksin Kosong

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kekosongan vaksinasi Covid-19 dosis kedua hingga Rabu (4/8/2021) masih ditunggu warga Surabaya dan Jawa Timur. Bahkan, warga yang menunggu suntikan dosis kedua vaksin Covid-19 di Surabaya dan Jatim sendiri mencapai 4,2 Juta jiwa. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengaku, terdapat sebanyak 4,2 juta masyarakat di Jatim yang masuk tahap vaksin dosis kedua sudah jatuh tempo. Karenanya, ini memerlukan support pasokan vaksin dari pemerintah pusat dan telah dilaporkan kepada Menteri Kesehatan RI dan Mendagri.

“Setidaknya ada 4,2 juta masyarakat di Jatim yang butuh suntikan tahap vaksin dosis kedua. Mudah-mudahan bisa segera disupport, dan disupply kebutuhan vaksinnya. Sehingga kita bisa memberikan dosis kedua yang sudah jatuh tempo itu,” kata Khofifah disela-sela kunjungan pelaksanaan vaksinasi massal di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, yang bertajuk Gerakan UINSA Sehat Vaksinasi Massal di Sport Center UINSA, Rabu (4/8/2021).

Dalam vaksinasi massal itu, Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya bersama ITS dan Unesa hanya menyediakan vaksin 5.000 dosis tahap pertama. Vaksin yang disiapkan jenis vaksin AstraZeneca.

Dalam vaksinasi itu, Gubernur Khofifah ditemani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rektor UINSA Prof H Masdar Hilmy beserta jajarannya. Turut mendampingi Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Plt Kadinkes Jatim, Dirut RSUD dr Soetomo, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Proses vaksinasi di UINSA berjalan lancar dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Jarak diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Meski begitu, Khofifah menyatakan sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci sukses percepatan layanan vaksinasi bagi masyarakat di Jatim. Karenanya, maksimalisasi sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai elemen strategis atau stakeholder tentunya akan mempercepat capaian vaksinasi di Jatim. “Apakah berbasis kampus, berbasis tempat-tempat pelayanan kesehatan (yankes), atau berbasis perusahaan-perusahaan. Kita memaksimalkan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh stakeholder dalam pentahelix approach untuk mempercepat capaian vaksinasi,” ujarnya.

Mantan Mensos RI ini, menambahkan, dalam menerapkan sinergitas dan kolaborasi, Dinas Pendidikan Jatim diminta fokus untuk melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi. Sementara Dinkes Jatim menyinergikan dengan semua elemen strategis di Jatim.

 

Dosis Tak Seimbang

Sementara, kekosongan vaksin dosis kedua disorot oleh anggota DPRD Jawa Timur, asal PDIP, Agatha Retnosari. Menurut Agatha, penggunaan sistem “berebut antrean” sejak pagi tidak manusiawi. Selain itu, juga melecehkan akal sehat publik. Mengingat penggunaan teknologi informasi sudah semakin masif di kalangan warga tapi tak dimaksimalkan. “Untuk itu, saya mendesak pemerintah daerah cepat tanggap melakukan antisipasi agar kejadian ini tak terulang,” ujar Agatha Retnosari, Rabu (4/8/2021).

Menurut Agatha pengunaan teknologi informasi (TI) sangat diperlukan dan bisa menjadi alternatif solusi. Terlebih data masyarakat yang ikut vaksinasi dosis pertama sudah ada, sehingga untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, warga tinggal dikonfirmasi melalui SMS/WhatsApp dengan pengaturan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat.

“Saat ini stok vaksin untuk dosis 2 terbatas, jadi saya mengusulkan dua aspek untuk mengatur undangan ke warga. Pertama, rentang waktu jadwal pemberian dosis 2. Jangan sampai warga yang sudah telat 10 hari dari jadwal pemberian dosis 2, kalah cepat rebutan nomor antrean dengan yang baru telat sehari, hanya gara-gara rebutan nomor antrean di Puskesmas sejak dini hari,” pinta Agatha.

Kedua, lanjut Agatha, gunakan pertimbangan epidemiologi. Misalnya mengutamakan pemberian dosis kedua untuk warga yang berusia 50 tahun ke atas serta memiliki komorbid sesuai basis data yang dimiliki Dinkes/Puskesmas. Ia yakin, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sangat memahami penggunaan basis data dan instrumen teknologi informasi untuk memudahkan pelaksanaan vaksinasi covid-19.

“Jangan biarkan rakyat jadi berlomba-lomba tanpa kendali untuk bisa vaksin tanpa melakukan prokes. Saya berharap alokasi vaksin untuk Surabaya bisa disegerakan hadir. Saya berharap percayakan saja pelaksanaan vaksin di Puskesmas atau sentra vaksin yang tetap,” tegas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Agatha mengamati, stok vaksin di Puskesmas rata-rata hanya 150-200 dosis. Tapi di tempat lain, beberapa pihak bisa menjalankan vaksinasi gratis dalam jumlah yang lebih besar. Karena itu pihaknya berharap Pemprov Jatim untuk benar-benar memperhatikan hal ini juga.

Menurutnya percuma ada sentra vaksin yang lain, tapi pasokan di Puskesmas belum bisa terpenuhi stok permintaannya. Apalagi banyak sekali jatah vaksin kedua yang terpaksa mundur. Dan yang belum vaksin pertama juga tidak bisa vaksin akibat stok di Puskesmas yang sangat terbatas. arf/rko/cr2/rmc