SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Meski sempat telat, akhirnya bantuan sembako Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabupaten Lamongan akhirnya mulai tersalurkan mulai Rabu (26/5/2021).
Penyaluran sembako yang berisikan beras, telur dan berbagai makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin itu, sementara disalurkan dan diperuntukkan bagi 63 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari total seluruhnya 87 ribu KPM.
Baca Juga: Warga Terdampak Tanah Gerak di Jombang Bakal Dapat Bantuan Peralatan Isi Huntara
"Untuk penyalur nya sudah mas mulai kemarin (Rabu red), dan penyaluran bulan Mei ini ada 63.558," kata M. Kamil Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, saat dihubungi surabayapagi.com Kamis (27/5/2021).
Penyaluran ini sendiri lanjut Kamil, dimulai pada 26 -31 Mei 2021 di 27 Kecamatan, dan semua pihak diminta ikut mengawasi distribusi sembako ini, agar bisa terjaga kualitasnya.
Lebih jauh kata Kamil, penyaluran sembako kepada KPM ini, lanjutnya datanya sesuai yang dikirim dari Kementerian ke Himpunan bank milik negara (Himbara), dan Lamongan bank yang ditunjuk adalah Bank BNI, yang sebelumnya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Baca Juga: Jokowi Berbunga-bunga, Tudingan Politisasi Bansos tak Terbukti
Jumlah penerima bantuan sembako ini kata Kamil berpotensi bertambah. Karena sebelumnya pihaknya juga sudah mengajukan lagi 7 ribu KPM ke Kemensos setelah perbaikan kependudukan, diharapkan jumlah ini bisa menerima bersamaan dengan 63 ribu KPM. "Kita maunya yang 7 ribu juga disalurkan bersamaan dengan 63 KPM, tapi sampai saat ini belum ada petunjuk," ujarnya.
Sebelumnya ada 18 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari Lamongan terancam tidak menerima sembako dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena sampai saat ini proses pergantian dari kependudukan lama ke e -KTP belum selesai.
Pergantian kartu identitas lama dari yang manual ke e-KTP tersebut menjadi keharusan, agar data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus satu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terkoneksi dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sesuai amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Baca Juga: Mentan Bolak Balik ke Lamongan Ingin Pastikan Programnya Terealisasi
Terhadap 18 ribu KPM ini pihaknya terus berusaha untuk melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lamongan, agar bisa membantu KPM yang mengurus e-KTP. "Hari-hari ini kami terus berusaha untuk melengkapi kependudukan dengan kerja sama para pendamping di lapangan, agar bisa membantu penerima KPM mengurus e KTP sebelum tanggal 29 Mei 2021 dikirim ke Kemensos," terangnya.
Meski rasanya sulit untuk bisa secepat nya selesai, tapi pihaknya tetap berharap KPM bisa memenuhi persyaratan itu secepatnya, karena sudah menjadi ketentuan dari Kemensos seperti itu. "Kami terus berusaha dengan stakeholder yang ada untuk membantu para KPM bisa memiliki e KTP," harapnya. jir
Editor : Moch Ilham
