Ada Agenda Tersembunyi yang Korbankan Masyarakat

Penutupan sejumlah jalan di Surabaya dilakukan selama pemberlakuan PPKM Darurat untuk mengurangi mobilitas masyarakat. SP/Sam Muarif

Pakar Komunikasi Surabaya-Malang Soroti PPKM Darurat

 

 

 

Pemerintahan Jokowi sudah tak Kompak

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -  Pasca rapat terbatas (ratas) Presiden bersama sejumlah menteri kabinet Indonesia maju di Istana negara,  Jumat (16/07/2021) lalu, publik dibuat bingung dengan kebiijakan PPKM darurat yang ditetapkan pemerintah. Musababnya, muncul tiga pernyataan yang berbeda dari tiga pembantu presiden. Pernyataan pertama datang dari Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Muhadjir memastikan PPKM darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021. Ia bilang, ketetapan ini sesuai hasil kesepakatan ratas bersama presiden.

Pernyataan ini seolah mendapat bantahan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi terkait kebutuhan PPKM di masyarakat. Luhut belum bisa pastikan  perpanjangan PPKM darurat. Soal ini Luhut janji akan umumkan dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan.

"Pemerintah mengambil pilihan sulit terkait PPKM darurat. Oleh karena itu, keputusan belum bisa ditentukan langsung,” kata Luhut dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/07/2021) kemarin.

Selain ada pernyataan Luhut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menyampaikan, nasib PPKM darurat yang akan berakhir tanggal 20 Juli 2021 besok. Anung tegaskan, diperpanjang atau tidak, berada pada keputusan Presiden Jokowi. Sementara itu, Jokowi sendiri seolah masih kurang tegas dalam mengambil keputusan.

Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, mantan Gubernur Jakarta ini mengatakan perpanjangan PPKM Darurat harus dievaluasi dan diputuskan secara jernih. Menurutnya keputusan perpanjangan jangan sampai keliru. “PPKM darurat ini akan diperpanjang atau tidak, kalau mau diperpanjang sampai kapan, ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru," kata Jokowi saat menyampaikan pengantar pada ratas evaluasi PPKM Darurat dalam video yang diunggah Sabtu (17/7/2021) di YouTube Sekretariat.

Terkait ini, harian kita Surabaya Pagi menghubungi tiga pakar komunikasi dan pakar Managamen Isu dan Krisis dari beberapa universitas di Jawa Timur.  Tiga Pakar Komunikasi Politik itu terdiri Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik Unair, kemudian Praktisi Pers lulusan Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Dr. H. Dhimam Abror Djuraid dan Pakar Managamen Isu dan Krisis yang juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya, Maulina Pia Wulandari, Ph.D. Tiga pakar ini dihubungi wartawan Surabaya Pagi, secara terpisah, Minggu (18/7/2021) kemarin.

 

Komunikasi Pemerintah Bermasalah

Menurut Dhimam Abror Djuraid, selama ini komunikasi pemerintah selalu bermasalah. Beberapa kali pernyataan dari Presiden Jokowi selalu bertentangan dan bahkan diperbaiki oleh menterinya sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari ajakan Jokowi untuk membeli bipang ambawang pada jelang Idul Fitri 2021 yang akhirnya menjadi kontroversi di masyarakat. Berikutnya terkait pernyataan Luhut Panjaitan tentang PPKM darurat yang terkendali namun fakta di lapangan justru berbeda. "Selama ini komunikasi pemerintah selalu bermasalah. Sehingga orang akhirnya melihat apa yang tersurat itu tidak selalu benar, tetapi justru melihat apa yang tersirat," kata Dhimam Abror saat dihubungi Surabaya Pagi, Minggu (18/07/2021).

Tak ingin membela Muhadjir Effendy, Abror justru melihat pernyataan dari Menko PMK bisa dijadikan patokan. Musababnya, Muhadjir merupakan satu-satunya menteri koordinator yang tidak masuk dalam innercircle Presiden Jokowi.

Dalam analisis Abror, Luhut Binsar Panjaitan, Pramono Anung dan Jokowi berada dalam satu kapal yang sama. Sehingga pernyataan tiga sekawan ini akan selalu memback-up satu sama lainnya.

 

"Luhut, Pramono sama pak Jokowi ini, ibarat setali tiga uang. Pernyataannya mirip. Orang akhirnya lebih percaya pada Muhadjir Effendi. Walaupun Menko, tanggung jawabnya bukan ke innercircle Jokowi. Kan tidak mungkin dong, Menko menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan keputusan presiden. Apalagi beliau dari Muhammadiyah, jadi beliau tidak punya hidden agenda sama sekali," katanya menganalisis.

 

Ada Hidden Agenda

Kegagapan serta ketidaktransparannya pemerintah terkait PPKM darurat, lanjut Abror, patut ada alasan dibaliknya.

Abror menilai ada agenda tersembunyi (hidden agenda) yang ingin dicapai oleh pemerintah walau harus mengorbankan masyarakat.

"Ya karena sekarang ini pemerintah selalu ingin menyembunyikan sesuatu, tidak transparan, yang tadi kita bilang, ada hidden agenda atau ada agenda tersembunyi dari pemerintah," ucapnya.

Secara data, saat ini Indonesia masuk urutan pertama negara di dunia dengan jumlah penambahan kasus terbanyak. Worldometers pada 17 Juli 2021 kemarin, merilis jumlah penambahan kasus di Indonesia mencapai 51.952 kasus baru. Bahkan angka ini dua kali lebih tinggi dari negara Russia yang menjadi negara nomor dua dengan tambahan kasus terbanyak sebanyak 25.116 kasus.

Secara akumulasi, Indonesia masuk dalam urutan 15 negara di dunia dengan kasus covid-19 tertinggi. Data kasus pada 17 Juli 2021 kemarin mencapai 2.832.755.

"Sekarang ini kasus terus bertambah, sehingga pemerintah tidak mau Indonesia menjadi black spot atau titik hitam. Karena kalau kita sudah masuk episentrum dunia pasti kita akan dicekal. Pasti ada travel warning. Investasi juga akan terhambat. Jadi hidden agendanya ke sana mas (motif ekonomi dan investasi)," jelasnya.

 

Perbaiki Pola Komunikasi

Oleh karenanya, Abror meminta agar pola komunikasi pemerintahan Jokowi dirubah. Pola komunikasi yang transparan tanpa menutup-nutupi fakta di lapangan menjadi sangat penting. "Biarkan komunikasinya komunikasi sipil, terbuka kepada masyarakat. Lebih melihat masyarakat sebagai orang dewasa bukan anak-anak yang gampang dibohongi," katanya.

Karena selama ini yang terjadi, pola komunikasi pemerintah tidak memiliki arah yang jelas sehingga menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Bila hal tersebut berlanjut, maka yang terjadi adalah kegaduhan bahkan konflik antara pro pemerintah dan kontra pemerintah.

"Dia [pemerintah] mau menerapkan lock down gak berani karena gak berani keluar duit beratus triliun. Tetapi sekarang dana yang beredar cukup besar, itu pun dana yang tidak bisa diaudit dalam artian tidak bisa dijerat undang-undang korupsi. Akhirnya dibuat PPKM darurat, PPKM mikro, PSBB-lah macem-macem dan akhirnya buat masyarakat binggung," ucapnya

"Karena masyatakat ini bingung dengan pola komunikasi pemerintah, akhirnya timbul perlawan-perlawanan. Di Surabaya sudah timbul perlawanan, di Ambon sudah timbul perlawawan, di Pasuran ada video yang beredar ada perlawanan. Jadi resistensi muncul dimana karena pola komunimasi yang bermasalah," katanya menambahkan.

Senada juga diungkapkan pakar Komunikasi Politik Unair, Dr. Suko Widodo. Sukowi, begitu sapaan Suko Widodo, menilai komunikasi publik pemerintah akhir-akhir ini memang sempat membuat rakyat bingung. “Hal ini kan malah membuat masyarakat menjadi bimbang dan kurang percaya akan kebijakan pemerintah dan membuat resah warganya” ujarnya saat diwawancarai Surabaya Pagi, Minggu (18/7).

 

Suko menjelaskan termasuk informasi tentang perkara PPKM Darurat ini. Sebab, dibeberapa pihak, antara Presiden dengan anak buahnya, nyaris tidak sejalan dan ngambang. “Apa diperpanjang atau dibagaimanakan setelah tanggal 20 nanti. Khan gak jelas. Harusnya ada pernyataan resmi dari pemerintah,” katanya.

Ia pun juga mengatakan sebelum informasi tersebut dikonsumsi masyarakat haruslah disampaikan dan diverifikasi secara internal dulu. “Sebaiknya pastikan informasi yang disampaikan itu harus diverifikasi secara internal, setelah matang dan akurat baru diumumkan kepada publik” katanya.

Selain itu, untuk menghindari keterangan dari pemerintahan soal perpanjangan PPKM Darurat muncul berbeda-beda, Widodo menyarankan agar Presiden Jokowi sendirilah yang menyampaikan informasi. ”Jika tidak ya presiden harusnya menyampaikan info sendiri atau menunjuk secara resmi juru bicara,” pungkasnya.

Bahkan, ia meminta agar para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya komunikasi publiknya di tengah pandemi saat ini.  "Komunikasi publik jajaran pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan kontennya, harus diperbaiki agar wibawa Pemerintah lebih mudah terjaga," ungkapnya.

 

Pemerintah Sudah Tak Kompak

Sementara itu menurut pakar Managamen Isu dan Krisis Universitas Brawijaya Malang, ketidaksesuain informasi dalam kubu kabinet Jokowi seolah menunjukan ketidakkompakan pemerintah dalam menangani kasus covid-19.

Musabab ketidakkompakan tersebut kata Pia, bukan didasari atas kepentingan partai namun karena faktor internal lainnya. Karena di era Jokowi saat ini, partai oposisi banyak yang bergabung dalam kabinet Indonesia maju.

 

"Saya pikir miss-communication saja. Kepentingan partai rasanya tidak. Anggap saja pak muhadjir yang terburu-buru. Cuma ya g harus dilihat, ke-4 orang ini representasi pemerintah. Kalau gak hati-hati, publik akan menilai macam-macam, dampaknya itu yang gak bisa dikontrol," kata Pia Wulandari kepada Surabaya Pagi.

Secara sederhana, masyarakat Indonesia terbagi atas dua kubu. Kubu yang pro akan pemerintahan Jokowi dan berikutnya kubu yang kontra pemerintah. "Kalau yang pro bisa bersabar, yang kontra bisa memprovokasi akhirnya muncul kegaduhan dimana-mana. Buktinya sudah banyak demonstrasi, banyak resistensi dari masyarakat terkait PPKM darurat ini," ucapnya

 

Kebutuhan Masyarakat yang Utama

Tak hanya itu, Pia juga menyinggung terkait penerapan kebijakan PPKM darurat. Menurutnya, pemerintah selama ini seolah menganggap dengan keluarkan kebijakan yang berjilid-jilid dapat mengatasi permasalahan masyarakat.

Kebijakan yang berjilid-jilid ini mulai dari Pemberlakuan PSBB, PPKM, PPKM mikro hingga PPPKM darurat Jawa dan Bali.

"Negara Indonesia kita tercinta ini polanya itu selalu programnya jalan dulu, baru duitnya belakangan. Memang kebutuhan hidup rakyat itu apakah bisa ditunda. Yo gak bisa. Harusnya kalau mau punya PPKM duitnya disiapkan dulu," tegasnya.

Kendati keuangan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan berarti tidak ada alternative lain. Pia menjelaskan, pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan individu atau kelompok masyarakat lain yang dianggap mampu membantu negara dalam memenuhi kebutuhan hidup warganya.

"Kalau pemerintah kesulitan perkara duit, banyak kok kelompok-kelompok yang milioner yang ngaku sultan, itu bisa dirangkul. Sehingga mereka tidak hanya pamer kekayaan di medsos, tapi bisa membantu rakyat juga," ucapnya.

Tak hanya itu, Pia juga mengkritisi metode vaksinasi yang dilakukan oleh beberapa institusi, salah satunya dari institusi TNI. Niat hati ingin menggenjot 2 juta vaksin, nyatanya Pia menilai metode yang dilakukan justru menimbukan kluster baru.

Hal ini dapat dilihat dari program vaksinasi masal yang dilakukan Danrem Kota Malang di Universitas Negeri Malang (UM) pada beberapa waktu lalu.

"Kemarin itu danrem kota Malang ngadain vaksinasi di UM. 10 ribu orang ngantri di situ. Ini kan bisa bikin kluster baru, danrem mas yang ngadin itu. Target sih boleh, tapi ada caranya. Bisa diatur jadwalnya jadi gak harus sekaligus datang semua. Bisa daftar online, dikasih tahu jadwalnya kapan," ucapnya.

 

Pola Komunikasi Satu Pintu

Lebih lanjut soal komunikasi publik pemerintah, Pia menghimbau agar diberlakukan komunikasi satu pintu. Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan oleh pemerintah berasal dari satu sumber sehingga tidak membuat gaduh masyarakat seperti sekarang  ini.

"Pemerintah komunikasi publiknya kacau. Terlalu banyak komunikator, terlalu banyak yang berbicara. Akhirnya yang korban masyarakat juga. Kalau satu pintu kan pada kompak semua," katanya.

Bila diterapkan satu pintu, komunikator yang dipilih pun harus benar-benar memiliki kapabilitas dan kapasitas yang cukup. Sehingga dalam pernyataannya tidak ada multi tafsir dari masyarakat yang akhirnya menjadi bumerang sendiri bagi pemerintah. "Kalau percaya pak Luhut, ya pak luhut saja yang jadi komunikator. Sumbernya satu, jadi orang percaya. Kalau banyak sumber akhirnya kacau," terangnya.

Berikutnya ia juga meminta agar pemerintah serius dengan penerapan PPKM darurat. Karena yang terjadi di lapangan, bandara internasional di Indonesia masih banyak menerima WNA masuk, dan banyak publik figur serta artis-artis bebas melintang ke luar negeri.

"Pemerintah harus serius dong. Bandara Internasional masih terbuka, orang asing masih masuk ke Indonesia, Nikita Mirzani masih bisa ke Turki. Coba lihat Taiwan itu, ditutup utuk orang asing, malah yang bisa masuk hanya tenaga medis. Selama itu bisa dibuka terus yo gak bisa turunin covid," katanya mengakhiri perbincangan.