Ada Sekitar 6.874 KPM di Lamongan Datanya Belum Diperbaiki

PKM di wilayah Kecamatan Kalitengah Lamongan saat menerima sembako dari Kemensos. SP/MUHAJIRIN KASRUN

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bila  sebelumnya ada sekitar 18 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten di Lamongan,  yang terancam tidak mendapatkan bantuan dari Kemensos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akhirnya mulai ada titik terang.

Dari jumlah 18 ribu itu, seperti disampaikan oleh Moh. Kamil Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, data yang sudah diperbaiki hingga 16 Juni 2021 berjumlah 11.126 KPM. Saat ini tinggal menyisakan 6.874 KPM yang datanya masih belum lengkap, dan ada waktu sebulan lagi hingga akhir Juli 2021 untuk dilakukan perbaikan.

"Progres perbaikan data KPM penerima BPNT ini tinggal menyisakan  6.874 KPM, dan kami terus berupaya untuk memperbaiki hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Kemensos," kata Kamil panggilan akrab Kadinsos Lamongan ini saat dihubungi surabayapagi.com via WhatsApp nya, Jum'at (2/7/2021).

Disebutkan olehnya, keberhasilan perbaikan data tersebut karena atas kerja sama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), para pendamping desa dan stakeholder lainnya.

Apalagi tambah dia pihak Kementerian Sosial memberikan kelonggaran perpanjangan waktu deadline penyetoran. "Ya tentu kami bersyukur masih ada kelonggaran waktu untuk memperbaiki data kependudukan penerima BPNT, sehingga para PKM ini bisa kembali menerima BPNT seperti sebelumnya, " ujar Kamil.

 

Seperti diketahui, penyaluran sembako yang berisikan beras, telor dan berbagai makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin itu, sementara disalurkan dan diperuntukkan bagi 63.63.729 KPM dari 81.452 KPM yang terdata. "Untuk penyalur bulan Juni berakhir sudah berjalan dan berakhir pada 23 Juni 2021 lalu," kata Kamil menambahkan.

Lebih jauh kata Kamil, penyaluran sembako kepada KPM ini bulan Juli akan segera menyusul dalam waktu dekat. Data KPM ini sendiri lanjut Kamil datanya sesuai yang dikirim dari Kementerian ke Himpunan bank milik negara (Himbara), dan Lamongan bank yang ditunjuk adalah Bank BNI, yang sebelumnya mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Jumlah penerima bantuan sembako ini kata Kamil berpotensi bertambah. Karena sebelumnya pihaknya juga sudah mengajukan lagi 7 ribu KPM ke Kemensos setelah perbaikan kependudukan, diharapkan jumlah ini bisa menerima bersamaan dengan 63 ribu lebih itu kedepannya. "Kita maunya yang 7 ribu juga disalurkan bersamaan dengan 63 KPM, tapi sampai saat ini belum ada petunjuk," ujarnya.

Sebelumnya ada 18 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dari Lamongan terancam tidak menerima sembako dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), karena sampai saat ini proses pergantian dari kependudukan lama ke e -KTP belum selesai.

Pergantian kartu identitas lama dari yang manual ke e-KTP tersebut menjadi keharusan, agar data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus satu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terkoneksi dengan data Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sesuai amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Terhadap 6.874 KPM ini pihaknya terus berusaha untuk melakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lamongan, agar bisa membantu KPM yang mengurus e-KTP. 

"Hari-hari ini kami terus berusaha untuk melengkapi kependudukan dengan kerja sama para pendamping di lapangan, agar bisa membantu penerima KPM mengurus e KTP sebelum disetor pada akhir Juli 2021," pungkasnya. jir