SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Pakar Hukum Pidana asal Surabaya I Wayan Titip Sulaksana mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik untuk menahan Achmad Ubaidi, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Gresik yang menjadi terdakwa kasus pemalsuan merk pupuk. Alasannya, tindak pidana yang dilakukan wakil rakyat ini dakwaannya pasal berlapis dan tergolong kejahatan subversif ekonomi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.
"Kejaksaan Negeri Gresik harus segera menahan dan menjebloskan terdakwa ke tahanan. Karena ancaman hukumannya diatas 5 tahun. Dan ini termasuk kejahatan subversif ekonomi. Karena pemalsuan produk pupuk membawa akibat fatal bagi petani dan lingkungan, lahan pertanian akan rusak akibat ditaburi pupuk yang tidak jelas kandunganya. Pupuk adalah produk strategis negara, tapi bagaimana seorang anggota DPRD bisa memalsukan merk pupuk dan tentu juga palsu isinya," ujar Wayan Titip saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (11/1/2023)
Baca Juga: Perampokan di Perum PPS Gresik Hanya Rekayasa, Polisi Ungkap Korban Terlilit Investasi Bodong
Wayan yang juga warga Gresik ini mengaku kaget dengan berita media arus utama yang beredar bahwa ada anggota DPRD Gresik yang tiba tiba menjadi terdakwa, tanpa mendengar kabar beritanya penyidikan dan bahkan jadi tersangka. Ia pun menduga kasus ini diproses dengan diam-diam dan sidangnya juga sidang tikus sehingga publik diharapkan tidak mendengar dan mengetahuinya. Pakar hukum pidana ini juga tidak kaget ketika terdakwa yang juga anggota DPRD ini tidak dilakukan penahanan oleh Kejari Gresik.
"Saya tidak kaget. Karena sidangnya juga sidang tikus. Tiba tiba jadi terdakwa dan tuntutannya ditunda setelah beritanya ramai. Jadi kasus ini merupakan tindak pidana umum mengenai pemalsuan merk dan kejahatan terhadap konsumen. Akibatnya fatal bagi petani dan lingkungan. Akhirnya yang rugi siapa petani lagi. Kok teganya wakil rakyat berbuat jahat seperti ini. Petani sudah melarat kok masih dibohongi," tegasnya.
Menelisik di sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Gresik, Achmad Ubaidi yang notabene anggota DPRD Gresik selaku pemilik PT Gresik Nusantara Fertilizer (GNF) yang beralamat di Jl. Raya Dandeles No. 115 Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu Gresik, dilaporkan Alianto Widjaya selaku Direktur PT Meroke Tetap Jaya yang beralamat di Jl MH Thamrin No. 67, 67-A, 67-B, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara selaku pemilik merk 'Mutiara dan Lukisan Tetesan Air ke Atas' yang sah terdaftar pada Direktorat Merek Ditjen HAKI Kemenkum dan HAM RI.
Penyidik Subdit I Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bertindak cepat dan melakukan penggeledahan di Kantor PT GNF. Dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa 25 ton atau 500 karung, 50 kg produk pupuk pembenah tanah dengan merk Lukisan Tetesan Air ke Atas dan GNF Mutiara, Pupuk 16-16-16 produksi PT GNF 500 karung kemasan pupuk pembenah tanah 4 lembar.
Baca Juga: Wakil Rakyat Minta Bupati Gresik Membatalkan Pelantikan Pejabat Baru
Akibat perbuatan tersebut terdakwa dijerat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu terdakwa juga dijerat dengan UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Karena terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan barang berupa pupuk atau pembenah tanah GNF Mutiara Pupuk 16-16-16 tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan khusus mengenai SNI 02-2804-2005 tentang pupuk Dolomit karena hasil analisis laboratorium kadar air dan ukuran butir atau kehalusan yakni 25 mesh dan 80 mesh seharusnya 100% dan 50%.
Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Baca Juga: 'Barok' ASN Satpol PP Gresik Divonis 7 Tahun Penjara dalam Kasus Narkotika
Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan barang berupa pupuk atau Pembenah Tanah GNF MUTIARA PUPUK 16-16-16 tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang karena kemasan menunjukkan sebagai pupuk anorganik NPK dengan formula 16-16-16 merek Mutiara sedangkan keterangan yang tercantum dalam label sebagai pembenah tanah dengan kandungan CaO dan MgO sebagai pembenah tanah.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan memperdagangkan barang berupa pupuk atau pembenah tanah GNF Mutiara Pupuk 16-16-16 tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang karena kemasan menunjukkan sebagai pupuk anorganik NPK dengan formula 16-16-16 merek Mutiara sedangkan keterangan yang tercantum dalam label sebagai pembenah tanah dengan kandungan CaO dan MgO sebagai pembenah tanah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. grs
Editor : Moch Ilham
