SURABAYAPAGI.COM, Solo - Sejumlah aktivis nasional menilai diantara capres-capres yang sudah muncul di publik, baru LaNyalla Mataliti yang berani menyuarakan dikembalikannya kedaulatan rakyat ke rakyat. Capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, sejauh ini tak berani menyuarakan kedaulatan rakyat.
Demikian rangkuman dari dialog “Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN”, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (5/6/2022).
Baca Juga: Mengapa Gibran dan Bapaknya Diusik Terus
Dalam dialog itu, tampil Deklarator dan Pendiri Mega Bintang, Mudrick Setiawan M. Sangidu, pengamat politik Rocky Gerung, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Ferry Juliantono (Sekjen Syarikat Islam) M. Jumhur Hidayat (Ketua KSPSI), Syukri Fadholi (Ketua Presidium FUI DIY), Syahganda Nainggolan, Lieus Sungkharisma, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.
Modal Pemimpin Keberanian
Ketua DPD-RI LaNyalla Matalitti dinilai oleh aktivis nasional satu-satunya penyelenggara negara yang berani menyuarakan kedaulatan rakyat. Maka Deklarator Mega Bintang, Mudrick Setiawan M. Sangidoe, menyatakan modal untuk menjadi pemimpin adalah keberanian. Karena keberanian itu penting. Tak punya keberanian berarti lemah. Tanpa keberanian artinya tak punya bargaining.
"Jadi keberanian adalah kekuatan. Saat ini yang dibutuhkan adalah orang yang punya keberanian. Tidak perlu kakehan teori yang mbelgedhes. Makanya dengan hadirnya para aktivis dan lainnya hari ini, semoga akan hadir Musa-Musa baru yang bisa hancurkan Firaun-firaun di negara ini," tegas dia.
Tak Suka Berbohong
Baca Juga: Kesimpulan Paslon 01 dan 03: Sumber Masalahnya, Gibran dan Cawe-cawenya Jokowi
“Selama ini Capres-capres yang muncul di media ini belum terbukti ingin kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Kita belum mendengar Anies, Prabowo, Ganjar atau lainnya yang meminta agar tidak ada ambang batas pencalonan presiden atau PT 0 persen. Hanya LaNyalla yang sudah bicara kemana-mana dan bahkan secara lembaga sudah melakukan gugatan Pasal 222 ke MK ," kata Rocky.
Karena itu, Rocky Gerung mengajak untuk memastikan gerakan yang konkret agar Mahkamah Konstitusi menghapus Pasal 222 di UU Pemilu. "Ini harus dinolpersenkan, supaya semua anak bangsa bisa berkesempatan sama menjadi pemimpin nasional. Kalau MK menolak, mungkin akan muncul PPP alias Partai People Power. Atau karena rakyat yang ingin berpartisipasi telah dihalangi oleh aturan Pemilu maka perlu juga adanya Gerakan LBP atau Liga Boikot Pemilu," paparnya.
Rocky Gerung juga mengatakan jika Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti masuk dalam kriteria pemimpin nasional yang tepat. Ada tiga parameter pemimpin nasional yang baik menurut Rocky Gerung.
"Pak LaNyalla ini jarang sekali masuk dalam survey Capres yang dirilis lembaga survey. Padahal menurut saya beliau masuk dalam tiga parameter pemimpin versi saya," katanya.
Baca Juga: Kesimpulan Sengketa Pilpres 2024, Diserahkan Selasa ini
Parameter pertama adalah Etikabilitas. Dimana pemimpin harus memiliki etika yang tinggi dan moral yang bersih, tidak suka berbohong, juga tidak memperkaya diri atau korupsi.
"Parameter kedua adalah Intelektualitas. Pemimpin harus pintar, cakap dan mempunyai konsep komprehensif tentang Indonesia," jelasnya.
Ketiga barulah parameter elektabilitas. Dalam pandangan Rocky, elektabilitas ini merupakan gabungan dari ukuran tentang etika dan kekuatan pola pikir pemimpin. "Ketiga parameter atau kriteria itu dimiliki oleh semua pemimpin saat awal bangsa ini berdiri. Bagaimana kita melihat Natsir, Hatta, Soekarno dan lainnya. Pemimpin dengan karakter seperti itu yang hilang pada diri elit yang berkuasa saat ini," ucap dia lagi.
Ditambahkan Rocky, nama LaNyalla selalu disebut terus oleh rakyat karena berani menyalakan gagasan melawan ketidakadilan. Karena ada elit di dalam kekuasaan mempunyai pemikiran jernih dan independen dalam melihat Indonesia yang bopeng dan buruk ini. Makanya positioning itu harus dimanfaatkan, tutup Rocky. n sl/cr3/br/rk
Editor : Moch Ilham
