Alkes di Jatim Masih Terbatas, IDI Dorong Subsidi Pemerintah

author surabayapagi.com

- Pewarta

Senin, 07 Feb 2022 16:32 WIB

Alkes di Jatim Masih Terbatas, IDI Dorong Subsidi Pemerintah

i

RDP DPD RI Komite III bersama dokter dan rumah sakit di kantor gubernur terkait perbaikan layanan rumah sakit. SP/SAMMY MANTOLAS

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Salah satu indikator penting dalam dunia medis selain obat-obatan adalah alat kesehatan (alkes). Dengan alkes yang memadai, tenaga medis dapat melakukan diagnosis secara komprehensif sekaligus membantu proses penyembuhan pasien.

Sayangnya penyediaan alkes masih sangat terbatas di Indonesia, khususnya Jawa Timur (Jatim). Hampir semua alkes yang dilengkapi teknologi canggih diimpor dari luar negeri. 

Baca Juga: Terkait Penyerangan Fasilitas Kesehatan di Gaza, Ini Sikap PB IDI

Beberapa diantaranya adalah alat transplantasi organ, perawatan critical care canggih (Ecmo), hingga terapi regeneratif atau stem cell.

"Secara SDM, dokter di Jatim tidak diragukan. Semua punya kemampuan di atas rata-rata. Hanya saja, kita kekurangan alat, kekurangan teknologi medis. Semua profesi ada. Bisa dikerjakan. Bahkan stem cell juga bisa," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. Sutrisno dalam rapat bersama DPD RI Komite III di kantor Gubernur Jatim, Senin (07/02/2021).

Bagi rumah sakit yang memiliki anggaran lebih, dapat melakukan pembelian teknologi medis. Namun untuk rumah sakit yang memiliki anggaran terbatas, akan kesusahan mengakses alkes tersebut. 

Implikasinya, pasien dengan penyakit berat dan atau membutuhkan pelayanan medis lebih terpaksa akan dirujuk ke tempat lain. Hal ini kemudian berpengaruh pada kualitas layanan di rumah sakit.

Kendati ada rumah sakit yang mampu membeli alkes yang canggih, harganya pun terbilang sangat mahal. Sebagai contoh, harga 1 alat rontgen dengan teknologi x-ray dapat mencapai US5.000$ atau setara dengan Rp 70 juta (kurs 1$= Rp14 ribu).

"Karena alatnya mahal, maka otomatis biaya perawatan juga ikut mahal," katanya.

Baca Juga: Sambut HUT ke-73, IDI Gelar Pengobatan Gratis Ditangani 200 Dokter Spesialis

Oleh karenanya, ia mendorong agar pemerintah dapat memberikan subsidi pembelian alkes bagi rumah sakit. Bila hal tersebut dilakukan maka, tingkat layanan kesehatan di rumah sakit juga akan meningkat.

"Yang penting pemerintah bisa bantu melalui subsidi," katanya.

Sementara itu, wakil ketua Komite III DPD RI Muhammad Rakhman mengaku, akan membawa usulan subsidi tersebut dalam sidang di Jakarta.

Menurutnya, dengan hadirnya UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, sudah sewajarnya pemerintah membantu permasalahaan yang dihadapi rumah sakit selama ini.

Baca Juga: Sambut HUT ke-73, IDI Gelar Pengobatan Gratis Ditangani 200 Dokter Spesialis

"Karena memang selama ini belum semua rumah sakit terakses dengan sistem digitalisasi, padahal ini sangat penting. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini. Dibutuhkan kualitas rumah sakit yang betul-betul bagus dan berkualitas," kata Rakhman.

Ia juga mengakui secara teknologi medis, Indonesia banyak mengimpor dari luar. Secara data, jumlah perusahaan alkes di tanah air masih kalah jauh dari Malaysia. Hingga tahun 2021, jumlah perusahaan alkes di Indonesia hanya sekitar 518 industri alkes. Sementara Malaysia, memiliki lebih dari 1.000 perusahaan alkes.

Meski begitu, pemerintah terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan industri alkes di Indonesia. Salah satunya adalah dengan meningkatkan investasi modal di bidang alat kesehatan. Tahun 2021, investasi di bidang alkes mencapai Rp 441 miliar.   

Jumlah ini terdiri dari Rp 209 miliar investasi lokal dan Rp 232 miliar investasi asing. "Ya tentunya kita akan terus berupaya agar teknologi medis dapat diproduksi sendiri dalam negeri," pungkasnya.sem

Editor : Mariana Setiawati

BERITA TERBARU