Pertumbuhan Ekonomi Digital Berada pada Angka Rp632 triliun
Baca Juga: Mendag Dorong Konsumsi Beras SPHP, Warga: Rasanya Kurang Enak, ‘Anyep’
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Digitalisasi ekonomi Indonesia di perkirakan akan meroket bahkan menjadi yang terbesar di ASEAN pada tahun 2030.
Prediksi dari Kementerian Perdagangan, tahun 2030 digitalisasi ekonomi Indonesia akan naik 8 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2021 ini. Saat ini pertumbuhan ekonomi digital berada pada angka Rp632 triliun. Dan diperkirakan akan naik menjadi Rp4.531 triliun pada 2030 mendatang.
Naiknya digitalisasi ekonomi ini, didukung dengan berjamurnya dunia e-commerce selama masa pandemi. E-commerce diprediksi akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34% atau setara dengan Rp1.900 triliun per tahun.
Selain e-commerce, health-tech juga diprediksi akan menjadi Rp471,6 triliun atau 8% dari pertumbuhan. Bahkan, naiknya digitalisasi ini juga akan berdampak pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Diperkirakan PDB Indonesia akan tumbuh dari Rp15.400 triliun menjadi Rp24.000 triliun pada tahun 2030.
Perlu diketahui, PDB Indonesia saat ini bahkan 50% lebih besar dari PDB digital ASEAN yang jumlahnya hanya sekitar Rp323 triliun. Dan di tahun 2030, PDB digital ASEAN diperkirakan akan naik menjadi Rp417 triliun. Jumlah ini tentu masih jauh dari proyeksi PDB Indonesia yang mencapai Rp24.000 triliun di tahun 2030.
PR Menuju Raksasa Digital
Tentu untuk mencapai proyeksi ini sekaligus menjadi raksasa digital, Indonesia perlu menyelesaikan sejumlah problem domestik yang hingga kini masih belum teratasi.
Menurut Pakar Informasi dan Telekomunikasi (IT) Universitas Brawijaya Andri Santoso, pekerjaan rumah terbesar Indonesia saat ini adalah pemerataan jaringan telekomunikasi berupa internet di seluruh Indonesia.
Data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga saat ini kurang lebih sekitar 12.548 desa dari 81.616 desa di Indonesia yang belum teraliri jaringan internet baik 3G ataupun 4G.
"Saya kira hilirisasi jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu yang penting. Jadi jangan berangan-angan tinggi untuk jadi raksasa digital dulu, tapi pemerataan jaringan internet itu yang diutamakan," kata Andri Santoso kepada Surabaya Pagi, Selasa (14/12/2021).
Agar pemerataan jaringan internet dapat teratasi, Andri menyebut pentingnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Untuk membangun infrastruktur ini, pemerintah dapat menggerakan BUMN seperti Telkom Indonesia selaku perusahaan penyedia jaringan dengan trademark telkomsel.
"Penelitian mahasiswa saya tahun 2020 menunjukan, persebaran telkomsel baru 60%. Artinya belum semua wilayah dijangkau. Nah ini tugas pemerintah untuk menaikan itu ke angka 100%. Kalau ini berhasil, saya hakulyakin proyeksi raksasa digital tidak perlu nunggu 2030 mas," ucapnya.
Bila hilirisasi jaringan internet selesai dilakukan, tugas penting yang wajib dilakukan oleh pemerintah adalah perlindungan konsumen digital.
Bocor
Baca Juga: Jelang Ramadhan Bapok Kian Mahal, Kemendag Pastikan Tak Akan Ubah HET Minyakita
Selama ini kata Andri, banyak kebocoran data pribadi masyarakat, manakala melakukan transaksi secara digital. Oleh karenanya, ia meminta agar, negara wajib menjamin dan melindungi data tersebut.
Laporan dari Cyber Risk Index (CRI) pada September 2021 lalu menunjukan, Indonesia menjadi negara dengan resiko kebocoran data terbesar. Menurut CRI, sekitar 81% perusahaan di Indonesia berpotensi mengalami kebocoran data dalam 12 bulan ke depan hingga akhir 2022.
Tingkat keamanan data digital Indonesia dari hasil survey CRI berada di level -0,12 yang termasuk dalam kategori elevated risk. Dibandingkan dengan tahun 2020, nilainya mengalami penurunan, yang artinya saat ini Indonesia mengalami peningkatan risiko.
Skala pengukuran CRI sendiri berada pada skala -10 hingga 10 di mana nilai -10 mewakili tingkat risiko tertinggi.
Lebih lanjut, temuan utama CRI di Indonesia mencakup, 65 persen perusahaan mengatakan kemungkinan akan mengalami serangan siber serius dalam 12 bulan ke depan, dan 28 persen telah mengalami lebih dari 7 kali serangan siber pada jaringan atau sistem.
Lainnya, 20 persen telah mengalami lebih dari 7 pelanggaran terhadap aset informasi, serta 29 persen responden mengatakan telah mengalami lebih dari 7 pelanggaran data pelanggan selama setahun terakhir.
"Ini yang sangat krusial mas. Keamanan di dunia siber itu wajib menjadi perhatian pemerintah. Karena seringkali data kita mudah sekali dibobol oleh hakcer. Jangankan kita mas, Presiden saja datanya bisa bocor kok. Jadi perlindungan data pribadi itu juga penting," tegasnya.
Upaya Pemerintah
Baca Juga: Kemendag Dihimbau Tak Gegabah Terbitkan Izin Impor Sapi, Berakibat Harga Anjlok
Terkait pemerataan infrastuktur jaringan telekomunikasi, pemerintah melalui Kominfo telah menerapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah dengan membangun jaringan fiber optik sepanjang 342.239 kilometer di darat dan di laut, termasuk palapa ring sepanjang 12.200 kilometer.
Pembangunan tersebut dilakukan di wilayah dengan kategori 3T atau terluar, terdepan dan tertinggal. Dari penelusuran Surabaya Pagi, dalam rancangan APBN 2022, pemerintah telah mengalokasi anggaran sekitar Rp 27,4 triliun untuk pembangunan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Terkait 12.548 desa yang belum teraliri jaringan internet, pemerintah juga telah menyusun roadmap Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Dimana dalam roadmap tersebut, sekitar 9.113 desa akan dibangun akses 4G oleh Kemkominfo. Sedangkan 3.435 desa lainnya di wilayah komersial akan menjadi tanggung jawab operator seluler.
Upaya berikutnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan peluncuran satelit SATRIA-I dengan kapasitas 150 Gbps pada akhir tahun 2023. Pemerintah juga mengupayakan melakukan migrasi siaran TV analog ke siaran tv digital di seluruh wilayah Indonesia yang disertai pembagian set-top-box untuk masyarakat yang membutuhkan.
Ada pula strategi untuk membangun Pusat Data Nasional, serta mendukung para penyelenggara telekomunikasi untuk beralih ke jaringan internet 5G.
Guna memperlancar strategi tersebut, anggaran Rp27,4 triliun tersebut akan dibagi dalam 2 pos. Pertama belanja pemerintah pusat Rp 24 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 3,4 triliun.
Untuk belanja pusat, skema pemanfaatan anggaran TIK akan dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga, antara lain penyediaan base transceiver station (BTS) di wilayah 3T 9.586 lokasi desa, penyediaan akses internet layanan publik 20.965 lokasi, penyediaan satelit multifungsi, pembangunan Pusat Data Nasional, dan utilisasi Palapa Ring.
Sementara pemanfaatan melalui skema TKDD antara lain media pendidikan dan perangkat TIK pendidikan, pengadaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS), serta telemedicine dan telekomunikasi. sem/rkl
Editor : Moch Ilham
