Anggaran Hampir Rp 1 Miliar, Diduga Diselewengkan Eks Kades

Proyek paving yang panjangnya diduga disunat dan sudah dalam kondisi tak terawat. Foto: Sp/tim surabaya pagi

Geger Dugaan Dana Desa Gempol Klutuk Sidoarjo (1)

Dana Desa disiapkan pemerintah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar desa tersebut. Tujuannya, agar ada peningkatan secara kualitas hidup warga desa. Namun, bila dana desa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, bisa jadi peningkatan kualitas hidup warga desa tidak terwujud. Seperti yang terjadi di Desa Gempol Klutuk Sidoarjo. Dari temuan tim investigasi Surabaya Pagi, Dana Desa untuk Desa Gempol Klutuk, Sidoarjo, untuk pembangunan pavingisasi dan pembangunan jembatan sejak tahun 2017 hingga 2018, sesuai APBDes, mencapai Rp 893 juta atau hampir Rp 1 Miliar, ini diduga diselewengkan oleh Kepala Desa setempat. Seperti apa kerugian yang berimbas pada pembangunan paving ini? Berikut laporan tim investigasi Surabaya Pagi yang akan diturunkan mulai seri pertama hari ini.

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Dana Desa Gempol Klutuk, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 dan 2018, diduga diselewengkan oleh Kepala Desa setempat yang menjabat saat itu, Nutriyo. Dugaan penggunaan dana desa di Sidoarjo ini yang pertama terungkap. Beberapa anggota dewan Sidoarjo dan pejabat Pemkab Sidoarjo ribut.

Berdasarkan data yang diperoleh tim wartawan Surabaya Pagi, APBDes Tahun 2017 untuk Paving Lor Krapyak dengan anggarannya sebesar Rp 42.287.000, yang seharusnya dipaving sepanjang 250 meter tapi pada kenyataannya kabarnya hanya dikerjakan sepanjang 50 m dengan lebar 1,5m. Ada selisih 200 meter yang tak dikerjakan. Ini yang kini menjadi sorotan anggota dewan.

Lalu yang kedua, dana desa untuk pembangunan jembatan pada tahun 2018 sebesar Rp 385.055.000, dialihkan untuk paving di RT 05/RW 08. Pekerjaan ini seharusnya sepanjang 900 meter dan lebar 2 meter. Tapi fakta di lapangan cuma dikerjakan 600 meter. Ada dugaan penyelewengan 300 meter.

Kemudian yang ketiga, Dana Desa dianggarkan di APBDes 2017 yaitu untuk Paving dan Pedamping RT 01-RW01 sebesar Rp 172.219.500 dilanjutkan pada Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp 115.490.000 (total anggarannya adalah sebesar Rp 287.709.500), seharusnya digunakan untuk pavingisasi sepanjang 298 meter. Tapi pada kenyataanya, yang dipaving cuma 160 meter.

Dan yang ke-4, dana APBDES tahun 2017 untuk pendamping jalan irigasi RT 01 RW 03 dan paving, sebesar Rp 178.723.000, seharusnya dibangunkan paving sepanjang 300 meter. Tapi kenyatannya cuma dikerjakan 118 meter.

Menurut warga setempat berinisial GP, tak hanya pavingisasi yang diselewengkan. Tapi ada juga penyelewengan lain yang dilakukan dan uangnya masuk ke kantong pribadi Kades Nutriyo. “Dalam membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diduga direkayasa, Nutriyo dibantu oleh staf desa bernama Atik,” terang GP pada Surabaya Pagi, Selasa (7/7/2020) lalu.

Tak Sesuai Spesifikasi

Saat tim Surabaya Pagi mendatangi dan melihat langsung lokasi pembangunan infrastuktur jalan sebagai akses aliran irigasi pertanian, penyelewengan sangat kentara. Jalan tersebut hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan bermotor. Padahal seharusnya, jalan paving ini dibangun dengan ukuran panjang 250 meter-lebar 2 meter, sehingga bisa digunakan dengan 2 kendaraan bermotor untuk simpangan. Tetapi faktanya hanya dipaving sepanjang 51 meter, lebar 1,5 meter.

Parahnya lagi, kondisi jalan serta aliran irigasi yang dibangun dengan panjang 51 meter tersebut terlihat sudah mangkrak, tertutup dengan rumput liar. Padahal pembangunan proyek ini menggunakan dana desa APBDes Tahun 2017 sebesar Rp. 42.287.000 untuk Paving Lor Krapyak. Dan fakta di lapangan menunjukkan pengerjaaan tak sesuai spesifikasi.

Pembangunan tak Selesai

Dari hasil investigasi menemukan beberapa pembangunan infrastruktur di desa tersebut juga tidak terselesaikan. Sebagaimana dalam pantauan Surabaya Pagi yaitu dana desa yang dianggarkan APBDesa tahun 2017 yaitu untuk paving dan pedamping RT.01 RW. 01 sebesar Rp.172.219.500,- sempat berhenti dan dilanjutkan pada Tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 115.490.000, maka total anggarannya adalah sebesar Rp 287.709.500 seharusnya di paving 298 meter akan tetapi hanya dipaving sekitar 160 meter. "Ya memang benar, di desa kami melaksanakan pemasangan pavling tapi dalam pelaksanaan oleh Kepala Desa tidak sesuai dengan anggaran bahkan pembangunan 2017 yang seharusnya tuntas dilanjutkan tahun 2018 selesai dan dilanjutkan lagi 2019,” jelas GP lagi.

Selain itu penggunaan dana APBDES untuk pendamping jalan irigasi RT 01- 03 dan paving dengan anggaran 178.723.000, tahun 2017 yang seharusnya dibangunkan 300 meter hanya dikerjakan 118 meter,”imbuh GP.

GP menambahkan dalam pembangunan infrastuktur tersebut juga menyesalkan seharusnya diberi tanda papan pengerjaan meliputi “anggaran berapa, target pengerjaan, kontraktor serta lokasinya” agar masyarakat tahu.

Minta Transparan APBDes

Seperti halnya di pekarangan rumah saya yang juga dibangun jalan ukuran 2,6 x 17 meter, terpaksa saya hentikan, karena saya belum memberi surat pernyataan untuk menyetujui pembangunan itu dilakukan. Berbeda lagi kalau untuk kepentingan bersama, saya hibahkan untuk dibangun jalanya,” tuturnya.

GP juga mengatakan bersama N, ia meminta untuk transparansi terkait dengan anggaran dana kepada warga serta menginginkan penyelesaian pembangunan dengan mengumpulkan warga di balai Kecamatan Tarik. Tetapi Nutriyo tidak mau terbuka dan selalu mangkir jika diundang warga. Selain itu kami minta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) , tidak dikasih. Ini kan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan saya pribadi namun tidak direspon,” tegasnya.

Sementara itu, saat wartawan Surabaya Pagi berkunjung ke rumah Nutriyo, kondisi rumahnya dalam keadaan tertutup. Setelah diketuk, SurabayaPagi hanya ditemui istri dari Nutriyo.

“Keperluannya apa ya, pak Nutriyo lagi istirahat,” jelas wanita yang mengaku istri Nutriyo. Wanita ini diklarifikasi namanya. enggan menyebutkan.

Saat dikonfimasi terkait dengan penggunaan dana desa, wanita ini langsung memalingkan pandangan. “Saya tidak mau bicara panjang lebar, datang saja ke balai desa yang lebih jelas,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan masalah dana desa adalah soal politik. “Ini kesempatan untuk menjatuhkan lawan. Supaya tidak ada fitnah maaf bukan kami untuk memperbaik diri. Disini bukan wewenang kami karena masa periode jabatan suami saya sudah habis lalu menyerahkan pertanggungjawaban ke inspektorat dan sudah didatangi. Silahkan langsung konfirmasi ke balai desa saja,” pungkasnya. tim

Editor : Moch Ilham