SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pegiat dakwah, Ustaz Hilmi Firdausi dan Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) Achmad, soroti penggunaan anggaran sebesar Rp 21 miliar untuk kegiatan informasi pembatalan haji 2021 kepada masyarakat oleh Kementerian Agama.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas merespons sorotan itu. Yaqut mengatakan anggaran Rp 21 M sudah merupakan kesepakatan. "Soal jemaah tadi hasil kesepakatan kita, jadi namanya kesepakatan, kita tidak akan berani melanggar, insyaallah," ujarnya.
Baca Juga: Grand Launching Panglima Ekspres Lounge, Tawarkan Kemudahan Umroh dan Haji
Beda dengan pegiat dakwah, Ustaz Hilmi Firdausi. Ustaz ini meminta Kemenag membuka ke publik soal penggunaan anggaran itu. “Mohon dijelaskan @Kemenag_RI, kenapa biaya penyampaian pembatalan haji saja sampai 21 M?,” katanya melalui akun Twitternya @Hilmi28, dikutip Kamis, (2/9/ 2021).
Hilmi minta Gus Yaqut dan jajarannya merinci penggunaan anggaran Rp21 miliar tersebut. Terlebih dugaan pemborosan anggaran itu terjadi di saat pandemi Covid-19. “Dibuka ke publik dana itu utk apa saja agar tdk menjadi pertanyaan masyarakat, krn pembatalan ini kan sdh diketahui masyarakat luas,” pintanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat (PD) Achmad, secara tegas menyatakan penggunaan anggaran tersebut percuma karena informasi pembatalan haji 2021 sudah diketahui oleh masyarakat.
“Kok kita pakai anggaran untuk menyampaikan ke masyarakat sampai Rp 21 M di zaman COVID ini, kenapa dana ini tidak kita efektifkan untuk bantu masyarakat kita, pondok kita, penyuluh agama, yang terdepan memberikan kebijakan terhadap keputusan menteri dan segala macam," ujarnya.
Lebih lanjut Achmad juga menyoroti anggaran Rp 76 miliar untuk kegiatan prioritas Kemenag. Achmad meminta Kemenag memerinci kegiatan itu.
"Kegiatan prioritas Kemenag Rp 76 M, ini apa barangnya Rp 76 M. Kalau kita belikan kerupuk, ruangan Komisi VIII ini penuh, Pak. Ini Rp 76 M untuk apa gitu, Pak. Jadi beri kami gambaran yang jelas, perlu dikalkulasi kembali anggaran yang jumlahnya sangat tidak urgen, sehingga kita bisa arahkan untuk efektifitas terhadap pendidikan keagamaan," ucapnya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun merespons sorotan itu. Yaqut mengatakan anggaran Rp 21 M sudah merupakan kesepakatan.
"Soal jemaah tadi hasil kesepakatan kita, jadi namanya kesepakatan, kita tidak akan berani melanggar, insyaallah," ujarnya. Sementara itu, terkait anggaran Rp 76 miliar, Yaqut mengatakan angka itu justru terbilang kecil. Dia lantas menyebut beberapa program prioritas Kemenag yang dimaksud.
"Soal prioritas Kemenag, kenapa Rp 76 miliar, itu masih kurang, itu masih kecil karena kami memiliki beberapa prioritas program. Satu, penguatan sistem informasi halal, kemudian moderasi beragama, lalu kaum toleransi, lalu ada program revitalisasi KUA, kemudian pemulihan pesantren, lalu religius indeks," ucapnya.
Baca Juga: DPR-RI Mereaksi Debat Gus Miftah dan Kemenag, Soal Pengeras Suara di Masjid
Bayar Narasumber
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi mengatakan Program Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 yang menelan anggaran sebesar Rp21 miliar masih penting untuk dilakukan.
Ia menilai program itu sebagai upaya menjelaskan lebih jauh kepada masyarakat luas terkait kebijakan pembatalan haji tahun 2021. Itu Ia katakan sekaligus merespons kritik dari Achmad terkait urgensi penggunaan dana besar dalam program tersebut.
"Jadi gini, pembatalan itu kan sudah kita umumkan. Tapi kan juga harus kita jelaskan kepada masyarakat luas, kepada paling tidak lingkungan kita di aparatur pemerintahan," kata Khoirizi, kemarin.
Khoirizi menjelaskan total dana Rp21 miliar dipergunakan untuk menjalankan program tersebut di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kantor Kemenag yang ada di tiap-tiap Kabupaten/Kota, kata dia, menjadi penanggung jawab terlaksananya program diseminasi pembatalan haji 2021 itu.
Ia merinci dana itu juga dipergunakan bagi para narasumber yang mengisi program tersebut. Narasumbernya, kata dia, berasal dari anggota DPR, Kemenag pusat, para tokoh agama Islam hingga para penyelenggara haji. Meski demikian, Khoirizi tak merinci berapa besaran anggaran untuk para narasumber tersebut.
Baca Juga: Awal Puasa Ramadhan 2024 Pemerintah, Muhammadiyah dan NU
"Belum lagi kalau audience-nya misal yang hadir 100 orang, bisa kita bayangkan, bisa kita hitung. Lalu perjalanan narasumber yang akan jelaskan itu, dari sisi legislasi dan dari sisi pengawasan tentu dari DPR. Lalu, (narasumber) masalah kebijakan dan regulasi dari Kemenag," kata dia.
Khoirizi menilai anggaran sebesar Rp21 miliar lebih itu masih jauh dari cukup mengingat cakupan program yang luas. Ia mengatakan program itu sudah berlangsung sejak sebulan belakangan ini.
"Kapan berakhirnya? Sampai di (semua wilayah kabupaten/kota) itu semua selesai," kata dia.
Baginya, program ini dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami keputusan diambil pemerintah tak mengirim jemaah haji tahun ini bukan keputusan yang sederhana.
Dari kegiatan itu, harap Khoirizi, para tokoh-tokoh agama maupun para peserta dapat mengetahui seluk beluk mengenai pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Ia juga berharap peserta yang hadir dalam program itu dapat melakukan transfer pengetahuan yang lebih luas lagi di tengah masyarakat.
"Karena banyak juga masyarakat dan khususnya calon jemaah haji yang masih merasa gelisah, risau, galau akibat tak berangkat 2 tahun berturut-turut. Kalau kita gak edukasi ini bisa jadi bola panas," kata Khoirizi. jk2/erc
Editor : Moch Ilham
