SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, mengalokasikan sekitar Rp 224,8 miliar atau 2,16 persen untuk pemulihan ekonomi kota pahlawan.
Data yang dikumpulkan Surabaya Pagi, total APBD 2022 Kota Surabaya sendiri sebesar Rp 10,4 triliun atau tepatnya Rp10.405.185.113. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 9.533.435.129.951 dan belanja daerah senilai Rp 10.395.185.797.113. Sementara ada pula pembiayaan daerah dengan total anggaran sebesar Rp 861.750.667.162.
Baca Juga: Banyuwangi Jadi Pilot Project Pengembangan UMKM Secara Nasional
Dari jumlah ini, setidaknya ada beberapa prioritas anggaran yang mencakup urusan pendidikan Rp 2.324.846.009.953 (22,34%), kesehatan Rp2.146.115.654.358 (20,63%), infrastruktur Rp2.021.703.899.289 (19,4%) dan pemulihan ekonomi Rp224.856.253.590 (2,16%).
Khusus anggaran pemulihan ekonomi, Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono M. Ec. Ph.D, Ak, menyampaikan, anggaran tersebut harus dioptimalkan pada pembangunan digitalisasi bisnis UMKM.
Hal ini dianggapnya penting, mengingat selama pandemi covid-19, pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan platform digital dalam berbisnis cenderung kalah bersaing dan bahkan gulung tikar.
Data dari kamar dagang Indonesia (Kadin) pada Juli 2020 lalu menunjukan, kurang lebih sekitar 50 persen atau 30 juta UMKM dari 69 juta UMKM di Indonesia bangkrut akibat pandemi Covid-19.
Menariknya, survei Bank Indonesia pada Maret 2021 menunjukan setidaknya ada sekitar 12,5 persen UMKM yang tidak terdampak pandemi covid-19 dan 27,6 persen unit usaha justru mengalami peningkatan omzet saat pandemi.
Sementara 87,5% UMKM terdampak akibat pandemi dan 93,3% pelaku usaha sektor tersebut merasakan dampak penurunan omzet penjualan.
"Kalau kita lihat survey, ada UMKM yang justru pandemi mereka tidak berdampak sama sekali. Kenapa? Ya karena mereka lakukan transformasi usaha dari offline menjadi online. Nah PR buat pemerintah kita itu, harus perkuat ekonomi yang berbasis digital bagi pelaku UMKM. Jadi transformasi ekonomi digital itu wajib dilakukan pemerintah apalagi di era seperti sekarang ini," kata Prof. Tjipto saat dihubungi Surabaya Pagi, Kamis (11/11/2021).
Baca Juga: Dukung UKM Lokal, UNIQLO Hadir di Unimas District
Sebagai informasi, sebelumnya Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam janji kampanyenya sebelum terpilih menjadi walikota, menyebut ingin menaikan level UMKM Surabaya go internasional.
Salah satu upayanya adalah dengan meneruskan revitalisasi pasar tradisional untuk kebangkitan ekonomi rakyat, mengembangkan dan memfasilitasi sentra-sentra PKL milik rakyat (SWK), hingga membangun pusat ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
Sejalan dengan janji tersebut, Prof. Tjipto berharap agar pemerintah dengan anggaran yang ada, dapat menggandeng sejumlah stakeholders khususnya yang bergerak dalam ekonomi digital dan ekonomi kreatif untuk melatih UMKM-UMKM yang ada di Surabaya.
"Sebetulnya UMKM yang terdampak ini, saya yakin mereka ingin berusaha bangkit kembali. Tentu saja dukungan dari pemerintah baik melalui kebijakan atau anggaran itu yang mereka tunggu. Jadi sebetulnya kalau ingin pemulihan ekonomi di Surabaya berjalan dengan baik, ya itu tadi transformasi ekonomi digital," katanya.
Saat dikonfirmasi bentuk nyata dari trasnformasi ekonomi digital, ia mencontohkan beberapa hal. Mulai dari pembayaran berbasis online, pembelian produk berbasis online hingga penyediaan platform UMKM yang terintegrasi.
Baca Juga: 13 UMKM Ekspor 3.300 Handicraft ke Kanada
Ia pun mencontohkan beberapa platform ekonomi digital yang bisa dijadikan rujukan. Beberapa diantaranya adalah Bukalapak, Shopee, hingga e-commerce sekaliber alibaba.
"Dalam aplikasi itu, semua barang dijual. Tinggal klik-klik barang sampe rumah. Nah e-commerce yang sudah berkembang seperti ini bisa dijadikan referensi bagi pemerintah untuk mendesain model transformasi digital khas Surabaya," katanya.
Selain regulasi melalui transformasi digital ekonomi, tentu produk yang dijual oleh pelaku UMKM harus berkualitas. Oleh karenanya, tugas pemerintah berikutnya adalah pemberian pelatihan bagi pelaku UMKM baik mulai dari pembuatan produk yang baik, pengemasan, hingga penentuan pasar.
"Kalau itu sudah siap semua, ekonomi pasti berjalan normal. Karena pasarnya jelas, barangnya ada dan berkualitas, untuk memperolehnya juga tidak susah, cukup dengan gawai saja, barang sampai di rumah," pungkasnya. sem
Editor : Moch Ilham
