SURABAYA PAGI, Surabaya - Kalangan DPRD Jawa Timur Terus mempertanyakan pengelolaan anggaran Rp2,3 triliun untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jatim. Selain tidak transparan, sejumlah item anggaran juga tidak punya konsep yang jelas .
Baca Juga: Komisi D Dukung Pembangunan MRT di Surabaya
Anggota Komisi E DPRD Jatim Deni Wicaksono, Mengatakan, ada tiga permasalahan terkait pengelolaan anggaran oleh Pemprov Jatim tersebut. Pertama, soal transparansi, termasuk dana yang sudah terpakai dan sisanya.
”Kita tidak melihat ada itikad untuk membangun sebuah sistem yang kredibel dan transparan dalam penggunaan dana Covid-19. Publik tidak tahu secara terperinci, duit itu buat apa saja di tiap-tiap alokasinya? Seharusnya Bu Gubernur men-declare ini biar publik tahu, lalu publik percaya, dan pada akhirnya kalau publik percaya, maka program Bu Gubernur akan sukses. Itu logika pengelolaan anggaran yang sehat,” ujar politisi PDI-P ini, Selasa (9/6/2020).
Permasalahan kedua, sambung Deni, adalah soal serapan yang relatif lambat. Dia menyoroti soal penyaluran bantuan sosial dari Pemprov Jatim, terutama yang dalam bentuk bantuan pangan, yang tidak semua disalurkan secara cepat. Hal tersebut membuktikan sinkronisasi kerja antara Pemprov Jatim dan kabupaten/kota yang dibinanya tidak maksimal.
Deni mendapatkan informasi bahwa tahapan pencairan lambat karena belum sinkronnya data, misalnya terkait pekerja seni, pariwisata, kelautan, transportasi, dan sebagainya.
”Serapan yang lambat juga membuktikan bahwa politik anggaran Pemprov Jatim tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Saat ini rakyat susah, tapi Pemprov Jatim bergerak lambat dalam sinkronisasi data, verifikasi dan sebagainya, sehingga penyaluran dana menjadi lamban dan tak optimal,” jelas alumnus Universitas Airlangga tersebut.
Ketiga, sambung Deni, adalah tak adanya konsep yang jelas terkait anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp454 miliar. ”Sekarang ini, semua pihak sudah bersiap new normal. Tapi Pemprov Jatim sangat lambat mengorkestrasi semua sumberdaya untuk pemulihan ekonomi. Soal pariwisata, misalnya, kita kalah cepat dari Bali dan Bintan yang sudah bersiap menyambut new normal,” terangnya.
Demikian pula desain pemulihan ekonomi untuk UMKM, BUMDes, dan masyarakat terdampak secara umum. Tidak ada penjelasan apapun tentanh siapa yang akan memperoleh anggaran pemulihan ekonomi yang sudah menjadi dampak sektor usaha itu. ”Publik tidak tahu Pemprov Jatim ini mau ngapain untuk pulihkan ekonomi, mau ngapain sambut new normal. Semuanya tidak jelas, hanya disebutkan akan alokasikan sekian ratus miliar, tapi detil kerjanya tidak jelas, programnya tidak konkrit,” tegas Deni. Rko
Baca Juga: Komisi B Desak Dinas Pertanian Jatim Maksimalkan Kualitas dan Fungsi UPT Hortikultura di Batu
Editor : Mariana Setiawati
