Anggaran Pengelolaan Organisasi Korpri Sumenep Diminta Transparan

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 14 Okt 2021 17:25 WIB

Anggaran Pengelolaan Organisasi Korpri Sumenep Diminta Transparan

i

Gedung Korpri Kab. Sumenep. SP/Ainur Rahman

SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Pengelolaan Gedung organisasi Korp Republik Indonesia (Korpri) di Kabupaten Sumenep kembali disoal. Infonya, Organisasi Korp. Republik Indonesia (Korpri) mendapat bantuan dari pegawai negeri sipil (ASN) di Kabupaten Sumenep 

Bantuan itu berupa pemotongan gaji pegawai senilai 5 ribu per/ orang dalam setiap bulannya dan nilainya bervariasi tergantung golongan ASN-nya.

Baca Juga: Pj Bupati Probolinggo Ajak ASN Tingkatkan Kinerja

Moh. Hariri menilai, pemotongan gaji pegawai itu dinilai tidak jelas, karena  Gedung Korpri pada saat menggelar kegiatan ulang tahun saja masih berkirim surat ke induk yakni pemerintah Kab. Sumenep.

"Lalu kemana hasil pemotongan uang gaji pegawai Negeri Sipil itu, terus pengelolaannya untuk apa," katanya kepada Surabaya Pagi Kamis (14/10).

“Pegawai Negeri Sipil jika ingin menggunakan fasilitas Gedung Korpri tetap bayar sekalipun dapat diskon,” imbuhnya.

Makanya kita pertanyakan pemotongan itu mengendap dimana, dan untuk apa. Sebab selama saya menjadi pegawai negeri sipil, saya beli seragam korpri menggunakan uang pribadi. Jelasnya

Semestinya, organisasi korpri itu memikirkan kesejahteraan pegawai negeri, dengan cara memberikan hadiah bagi ASN meski dalam 5 tahun sekali dari hasil pengelolaan Gedung Korpri, ini sama sekali tidak ada. Kalau pun ada itu dari koperasi.

Baca Juga: 50 ASN di Situbondo Absen di Hari Pertama Masuk Kerja

"Selama saya menjadi ASN saya belum pernah menerima kompensasi dari pengelolaan Gedung Korpri, hanya saja dari Koperasi" tudingnya.

“Kita berharap, kebijakan pemerintah Bupati Sumenep, Achmad Fauzi SH, MH menggerakkan kembali kebijakan pengelolaan Gedung Korpri yang selama ini dituding kurang transparan,” tambahnya.

Sementara ketua Indonesia Lanyalla Center (ILC) kab. Sumenep, RB. Faisol Sadamih, menekankan agar pemerintahan Bupati Achmad Fauzi SH, MH lebih bersikap bijaksana terkait pengelolaan Gedung Korpri tersebut.

Baca Juga: Pemudik Boleh "Bolos" Asal Ber-WFH

Lebih-lebih mengenai pemotongan gaji pegawai yang dinilai alokasinya untuk pengelolaan Gedung Korpri dan dituding jelas.

"Semoga Kepemimpinan Achmad Fauzi menjadi Bupati Sumenep, mampu menekan kebijakan yang lebih transparan terkait pengelolaan Gedung Korpri" pungkasnya. AR

 

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU