SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Menjelang tutup tahun 2022, sebanyak 50 anggota DPRD Gresik menemui konstituennya untuk menyerap aspirasi masyarakat atau reses.
Minggu (4/12/2022) siang, anggota DPRD Gresik M Syahrul Munir menggelar reses di Kafe Paddock Bungah. Di sana, dewan termuda ini diwaduli berbagai masalah.
Baca Juga: Mubin dan Arif Rasyidi Resmi Menjadi Anggota DPRD Gresik
Salah satu persoalan yang dihadapi warga adalah berobat gratis dengan modal KTP atau Universal Health Coverage (UHC) masih ada kendala.
Dari persoalan tersebut, dia pun mendorong dinas kesehatan mensosialisasikan program positif tersebut. Hal ini agar tak ada mispersepsi.
"Tadi warga tanya UHC, nah kami juga memberikan informasi bahwa berobat gratis ini berlaku di rumah sakit mana saja yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, tentunya yang kelas tiga," ungkap dia.
Baca Juga: Komisi Pendidikan DPRD Gresik Minta Dispendik Fokus Rehabilitasi Bangunan Kelas Rusak
Untuk mendukung program UHC, Syahrul mengaku dewan telah menyetujui anggaran Rp100 miliar pada tahun 2023. Hal ini agar cakupan warga yang tercover BPJS bisa lebih luas.
"Untuk yang sakit, asal warga Gresik bisa langsung ke faskes pertama, tahun ini dianggarkan Rp23,5 miliar, tahun depan ada Rp100 miliar," ucapnya.
Selain sektor kesehatan, warga juga menyoroti problem ketenagakerjaan yang belum optimal. Bahkan, kondisi balai latihan kerja milik dinas memprihatinkan.
Baca Juga: DPRD Gresik Minta Pemkab Bentuk UPT untuk Mengelola Bandar Grissee
Dari persoalan itu, Syahrul mendorong warga mengusulkan pelatihan kerja bersertifikat melalui Jasmas dewan. Nanti bisa dikelola pemerintah desa.
"Sudah ada buktinya, tahun ini kita sudah melakukan di Desa Tanggulrejo, sudah ada hasilnya dari program pelatihan tenaga kerja bersertifikat. Ini penting karena perusahaan meminta kualifikasi khusus," imbuhnya.
Editor : Moch Ilham