Baca Juga: Masyarakat Penyiaran Jatim ingin Jabatan KPID Ditambah
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Keputusan Komisi A DPRD Jawa Timur menggunakan votting tertutup untuk menentukan 7 komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang baru tidak sesuai dengan harapan Dunia Penyiaran di Jawa Timur. Dari 7 Komisioner yang diloloskan Komisi A, diduga kuat hampir semuanya tidak mewakili unsur praktisi penyiaran namun mewakili kepentingan ormas atau partai politik.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdus Salam menilai paska reformasi, tak dapat dipungkiri jika anggota komisi-komisi bentukan pemerintah daerah hingga pemerintah pusat untuk pengawasan sektor publik itu didominasi kepentingan politis.
"Ketika pengawasan publik melemah maka kepentingan-kepentingan politik akan mendominasi itu tidak bisa dihindari," kata Surokim saat dikonfirmasi, Senin (27/9/2021).
Kendati demikian, lanjut Surokim publik di Jatim dikenal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keberadaan KPID. Khususnya untuk kepentingan penyiaran baik telveisi maupun radio ditengah tantangan dunia digital. Mengingat, Jatim menjadi barometer nasional sehingga ketiadaan praktisi media penyiaran dan akademisi bidang informasi di KPID Jatim menjadi janggal bagi publik.
"Ibarat kompetisi sepak bola, rekrutmen KPID Jatim itu seperti liga utama tapi kok diisi pemain liga 1, liga 2 atau bahkan liga 3 sehingga kompetisinya turun kelas atau tak layak lagi disebut liga utama," kelakar Surokim mengibaratkan.
Ia berharap Komisi A DPRD Jatim yang melakukan seleksi tahap akhir calon komisioner KPID Jatim lebih pro publik sehingga mengedepankan kompetensi, kapasitas, kapabilitas dan managerial calon komisioner dibanding dominasi representasi kepentingan politis semata. Harapan masyarkat dunia penyiaran pun menjadi tidak terakomodir dengan cara penetapan komisioner secara voting di Komisi A.
"Peran KPID pada tahun 2024 itu sangat strategis khususnya untuk penataan media penyiaran di Jatim, sehingga masyarakat juga punya ekspektasi yang tinggi dan standart deviasinya juga tinggi. Kalau Komisi A bisa menyelaraskan dan masih ada waktu, tentu publik juga tidak menyangsikan keputusan Komisi A," jelas Dekan FISIB UTM ini.
Terpisah, ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (Purn) Estu Hari Subagio mengakui penentuan 7 komisioner KPID Jatim terpilih dan 7 komisioner KPID Jatim cadangan dilakukan melalui votting tertutup.
"Kalau ada yang mempertanyakan kenapa didominasi aktivis underbown PKB dan PDIP, itu adalah bagian dari dinamika demokratisasi karena anggota Komisi A memang yang terbanyak dari PKB dan PDIP," jelas politikus asal Partai Golkar.
Ia mengakui saat fit and proper tes rata-rata peserta memiliki integritas, kapasitas dan wawasan kebangsaan yang bagus. "Basic mereka memang aktivis semua, tapi 2 dari 7 orang yang terpilih itu calon incumbent," dalih Estu Hari Subagio. rko
Editor : Moch Ilham
