SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur Jumantoro menganggap banyaknya kasus penyelundupan pupuk bersubsidi merupakan salah satu bentuk dari cacatnya regulasi pemerintah dalam hal sektor pertanian.
Menurut Jumantoro, saat ini kebijakan pemerintah terkait pendistribusian pupuk bersubsidi sama sekali tidak menguntungkan petani, melainkan malah terkesan membunuh petani secara perlahan.
Baca Juga: Komisi B Desak Dinas Pertanian Jatim Maksimalkan Kualitas dan Fungsi UPT Hortikultura di Batu
“Ini bukti cacatnya regulasi pemerintah pada sektor pertanian. Regulasi pupuk bersubsidi bukan membuat petani untung, tapi malah buntung,” kata Jumantoro, Senin (20/3/2023).
Ia menyebut, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persyaratan sistem penyaluran pupuk bersubsidi sedangkan alokasinya sendiri tidak dapat mencukupi kebutuhan para petani.
Selain itu, kerugian lainnya yang diterima petani yakni adanya kebijakan pemerintah berupa pengurangan komoditias yang mendapatkan pupuk subsidi. Padahal sebelumnya, sebanyak 70 komoditas pertanian mendapatkan subsidi pupuk, namun saat ini hanya 9 komoditas saja yang disuplai pupuk oleh pemerintah.
Jumantoro juga mengatakan, pemerintah masih saja mengacu pada sistem dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal, tidak semua wilayah di Indonesia mengalami musim tanam dan panen yang sama.
Baca Juga: Mentan Warning Oknum Jual Pupuk di Atas HET
Ia menilai, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kelebihan pupuk sebelum memasuki musim tanam. Sehingga, beberapa oknum yang nakal lebih memilih untuk mendistribusikannya ke luar daerah.
“Kadang musim tanam, itu tidak sesuai dengan sistem. Jadi ketika misal di Madura pupuknya over, karena bukan musim tanam, ya mereka memilih untuk mengirimnya ke daerah yang sedang mengalami kelangkaan pupuk,” ujarnya.
Pihaknya pun mengaku, sebelumnya telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Pemkab Banyuwangi Terapkan Pertanian Presisi
Lebih lanjut, Jumantoro mengaskan, pemerintah harusnya bisa melakukan survei langsung ke lapangan untuk menentukan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga bisa menyesuaikan dengan musim tanam di setiap wilayah.
Dengan demikian, maka tak akan ada lagi alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menghalalkan distribusi pupuk bersubsidi ke luar daerah.
“Ayo dong, coba pemerintah turun langsung untuk bertani. Biar paham, bagaimana kondisi yang sebenarnya petani kita. Petani kok ya dibuat menangis di negeri agraris ini,” tutupnya. sb
Editor : Redaksi
