SURABAYAPAGI.com, Myanmar - Dalam pidato publik pertamanya sejak serangan militan pada 25 Agustus 2017 lalu yang memaksa ribuan orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh, State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi menegaskan bahwa Myanmar tidak takut dengan adanya pengawasan internasional. Myanmar kata dia, berkomitmen untuk melaksanakan solusi berkelanjutan terhadap krisis Rohingya.
Suu Kyi mengutuk tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. Ia menegaskan bahwa semua orang yang terlibat pelanggaran di Rakhine harus menghadapi tuntutan hukum.
"Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas serta supremasi hukum di seluruh negara bagian," kata Suu Kyi dalam pidatonya sebagaimana diberitakan Reuters.
Penerima Nobel Perdamaian itu juga mengatakan, pelanggaran HAM dan semua tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan melemahkan aturan perundangan harus ditindak dengan hukum yang berlaku.
"Kami merasakan kesedihan yang mendalam atas penderitaan semua orang yang terjebak dalam konflik," ungkapnya.
Kendati demikian, Suu Kyi tidak mengomentari aksi militer Myanmar yang disebutkan melakukan kekerasan. Ia yakin, militer tidak melakukan operasi pembersihan etnis di Rakhine.
"Kami ingin mengetahui mengapa eksodus ini terjadi. Kami ingin berbicara dengan mereka yang telah melarikan diri maupun yang masih tinggal. Saya pikir tak banyak orang yang tahu bahwa masih ada sebagian besar umat Islam di Rakhine yang tidak bergabung dalam eksodus," ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pemerintah Myanmar telah berusaha untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas sekaligus mempromosikan keharmonisan antara komunitas Muslim dan sebagian besar umat Buddha Rakhine. 04
