SURABAYA PAGI, Jakarta- Rencana pemerintah yang akan menaikkan harga gas LPG subsidi dan Pertalite, terus menjadi sorotan. Termasuk dari kalangan wakil rakyat di Senayan. Pangkalnya, opsi menaikkan kedua item tersebut sangat tidak relevan dengan model ekonomi bangsa ini.
“Jelas bertolak belakang dengan konsep ekonomi kita yang berbasis Pancasila. Pemerintah harus menghindari bakteri-bakteri jahat kapitalisme,” kata Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, kepada wartawan, Sabtu (16/4/2022).
Darmadi menerangkan, mengacu pada ketetapan MPR RI No.16/1998, jelas di situ tersirat dan tersurat bahwa basis ekonomi bangsa ini menitikberatkan pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran segelintir elite.
Terlebih, dalam TAP MPR RI No 16 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, khususnya di Pasal 1 jelas mengamanatkan bahwa tujuan politik ekonomi adalah untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.
Baca Juga: Baznas Probolinggo Siapkan Sembako Jelang Ramadhan
Tambah Deretan Beban Rakyat
“Jadi design ekonomi kita harus berkiblat ke konstitusi bukan ke model ekonomi kapitalistik,” tegasnya.
Menurutnya, jika pemerintah memaksakan menaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg di tengah kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, hanya akan menambah deretan beban rakyat.
Bendahara Megawati Institute itu mengaku khawatir jika isu kenaikan tersebut benar-benar terjadi. “Rakyat makin terhimpit. Daya beli melemah, pengangguran bisa meningkat, gejolak sosial pasti meningkat,” ujarnya.
Semestinya, kata dia, Pemerintah cari alternatif lain selain menaikkan BBM. “Subsidi memang perintah konstitusi jadi tidak ada alasan bahwa itu memberatkan keuangan negara. Kenapa ada subsidi? Karena konsep ekonomi gotong royong lah jadi spirit di situ. Rakyat yang masuk golongan kurang mampu memang sudah seharusnya jadi tanggung jawab negara. Itulah konsep berkeadilan. Yang lemah harus dilindungi,” tegasnya.
Sekali lagi, kata dia, mengurangi subsidi yang merupakan hak konstitusional rakyat bisa mendegradasi wibawa pemerintah itu sendiri.
“Negara mestinya mengurangi praktik ekonomi kapitalis bukan mengurangi subsidi untuk rakyat. Saat ini pertalite dan gas adalah barang kebutuhan pokok rakyat,” tukasnya. jk
Baca Juga: DPR dan Rakyat, Akui Harga Bapok Tinggi
Editor : Redaksi
