Prediksi BPK 5 Tahun ke Depan Banyak Rumah Sakit Menengah dan Kecil Tutup
Baca Juga: CEPI dan Bio Farma Berkolaborasi untuk Dorong Percepatan Produksi Vaksin
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada lima tahun ke depan, yaitu pada 2021-2026, dalam empat skenario.
Skenario itu termuat dalam Buku Pendapat Strategic Foresight BPK yang diluncurkan pada hari ini, Kamis, (21/10/ 2021).
Foresight BPK disusun menggunakan metode scenario planning dan data yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK, tren dalam negeri, regional, dan global.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan, skenario-skenario tersebut bukan prediksi tentang masa depan, tapi sarana untuk melihat kembali berbagai asumsi tentang masa depan.
"Agar kita tidak terlena dengan harapan-harapan dan agar kita mampu melihat lebih jernih kesiapan menghadapi masa depan,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, Kamis, (21/10/ 2021).
Ada skenario terburuk yang dibuat BPK yaitu skenario Tercerai-berai Terhempas Lautan. Skenario ini menggambarkan masa depan yang penuh risiko dan bahaya. Pada skenario ini, respon pemerintah terhadap krisis kurang efektif dan tingkat keparahan pandemi makin memburuk.
Pada skenario tersebut, program vaksinasi yang diselenggarakan secara besar-besaran oleh pemerintah dan swasta tidak mampu mengimbangi keganasan dan persebaran virus. Akibatnya, angka kematian akibat Covid-19 di semua usia meningkat tajam hingga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Rumah Sakit Menengah Tutup
Selain itu, banyak rumah sakit di kota-kota menengah dan kecil tutup karena tak tersedia obat, dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Dokter dan perawat pun berguguran dalam menjalankan tugas melawan Covid-19.
"Penambahan pemakaman baru tidak mampu menampung tingkat kematian yang tinggi. Pengembangan vaksin Merah Putih menghadapi banyak masalah di bidang sumber daya manusia, pendanaan, dan peralatan," seperti dikutip dari Buku Pendapat Strategic Foresight BPK.
BPK juga menuliskan, dalam skenario terburuk itu, dukungan finansial dan layanan dasar yang dicakup dalam skema jaminan kesehatan nasional terus menurun, dan menjadi salah satu sebab utama keruntuhan sistem kesehatan nasional.
Waspada Anak Kecil
Pasien yang memerlukan layanan cuci darah atau operasi jantung tak tertangani, meningkatkan kematian di kalangan warga yang tak terpapar Covid-19. Keluarga-keluarga yang memiliki anak kecil pun sulit mendapatkan layanan imunisasi dasar, seperti polio dan difteri.
Dalam situasi ini pula, terjadi kelangkaan tabung oksigen yang menimbulkan kepanikan di mana-mana. Akibatnya, suasana mencekam meluas di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Dari sisi ekonomi, kata BPK lewat skenario terburuknya itu, terlihat daya beli masyarakat menurun dan kemiskinan meningkat tajam. Penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin dan masyarakat terdampak menghadapi persoalan serius karena masalah birokrasi, data, dan dana. PDB pun mengalami kontraksi.
Baca Juga: Dokter Paru Mereaksi Jokowi Soal Endemi
Kondisi lainnya, kesinambungan fiskal tidak terjaga pada tahun 2026. Utang pemerintah meningkat, sehingga rasio utang terhadap PDB mendekati batas yang diperkenankan undang-undang. Peningkatan juga terjadi pada debt service ratio, sementara penerimaan negara anjlok.
"Peningkatan belanja meningkatkan risiko mandatory spending, di antaranya moral hazard dan kualitas belanja yang tidak dikelola dengan baik sehingga mempersempit ruang fiskal," tulis BPK.
Dalam skenario terburuk ini, defisit APBN terhadap PDB melebihi batas yang diperkenankan Undang-undang. Non-performing loan (NPL) rate yang menggambarkan tingkat risiko gagal bayar terjadi di seluruh segmen, mulai dari korporasi hingga mikro.
Selain skenario ketiga atau terburuk, BPK juga mencatat tiga skenario lainnya. Pertama, skenario Berlayar Menaklukkan Samudera, yaitu ketika respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif dan tingkat keparahan pandemi mereda.
Kedua, skenario Mengarung di Tengah Badai, di mana respons pemerintah terhadap krisis menjadi lebih efektif di tengah pandemi yang makin memburuk. Selain itu, BPK menyebut ada skenario keempat yaitu skenario Kandas Telantar Surutnya Pantai yang ditandai dengan meredanya pandemi namun respons pemerintah terhadap krisis kurang efektif.
Vaksin Covid-19 berbayar
Pemerintah Kota Semarang digegerkan dengan laporan warganet soal vaksin Covid-19 berbayar. Dari laporan di Instagram, vaksin disebut berbayar sejumlah Rp300 ribu.
Hal itu muncul dari komentar warganet dari sebuah akun yang bernama @belvaskincare di postingan akun Instagram @hendrarprihadi, Rabu 20 Oktober 2021.
Baca Juga: Ratusan Anggota DPC PERADI Sidoarjo Antusias Ikuti Gelar Bakti Kesehatan Vaksinasi Covid-19
Instagram @belvaskincare mengeluhkan adanya jual beli vaksinasi di Kota Semarang.
"Pak wali emang boleh ya vaksinasi diperjualbelikan? Kok ada orang yang nawarin vaksinasi Covid-19 seharga 300ribu," tulisnya.
Menyadur dari Ayosemarang.com, Hendrar Pirhadi saat ditemui dalam peringatan Hari Santri di Balai Kota Semarang menanggapi isu tersebut.
“Kami sudah minta Dinkes untuk menyelidiki dan memang kemungkinan ada indikasi mengarah ke sana. Saya minta pak Hakam untuk bisa berkoordinasi dengan teman-teman yang di Polres dan Kodim,” ujarnya Wali Kota yang akrab disapa Hendi tersebut pada Jumat 22 Oktober 2021.
Hendi berpesan kepada masyarakat untuk tidak risau dengan kabar ini. Saat ini stok vaksin juga masih banyak.
Presiden Indonesia Joko Widodo, lanjut Hendi, juga sudah menjamin semua masyarakat sudah diberikan vaksin secara gratis.
“Jadi gausah tergiur iming iming pengen vaksin cepet tapi bayar, sudah itu penipuan. Karena hari ini semua vaksin gratis,” pungkas Hendi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Beberapa waktu lalu terdapat isu terkait vaksin Covid-19 di Kota Semarang yang dijual hingga ratusan ribu rupiah.
Padahal, izin vaksinasi berbayar untuk umum hingga saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. n sm, er,07
Editor : Moch Ilham
