Kekhawatiran Kadin Jatim Adik Dwi Putranto
Baca Juga: Demo Massal yang dilakukan Serikat Pekerja Otomotif AS, Berbuntut PHK Oleh Pihak Perusahaan
45 Ribu Karyawan di Industri Sepatu dan Tekstil Jabar dan Jateng Sudah Dirumahkan
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Gelombang PHK mulai mengancam Indonesia. Di Jawa Barat, tercatat lebih dari 11 ribu buruh terkena PHK per Juli hingga September 2022. Ini akibat ekspor perusahaan anjlok. Ribuan karyawan pun tidak diperpanjang masa kontraknya. Sementara di Jatim bakal ada PHK besar-besaran di Industri Tembakau.
Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) selama dua bulan terakhir dilaporkan anjlok sekitar 30% dibandingkan September-Oktober 2021. Kondisi ini kemudian berbuntut pada pemangkasan jam kerja.
Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja mengatakan ada beberapa pabrik yang sudah meliburkan Sabtu-Minggu, ada juga yang kini hanya kerja 4-5 hari seminggu, hingga mematikan 1 hingga 2 lini produksinya. Jemmy mengatakan kondisi ini berimbas kepada 45 ribu orang buruh industri TPT yang sudah dirumahkan hingga akhir Oktober 2022 ini.
Dari data laporan API lokasinya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nggak cuma industri, tapi IKM juga terkena. Karena di garmen itu banyak usaha hijab, gamis, baju koko, IKM yang menjahit untuk brand besar. Mereka kena akibat pelemahan daya beli ini," kata Jemmy.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengakui gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor industri. Menurutnya, ada dua sektor yang saat ini tengah 'berdarah-darah' imbas berkurangnya permintaan ekspor yaitu sepatu dan tekstil. Ia memperkirakan sektor sepatu drop ekspornya 50% dan garmen turun 30%.
Industri Tembakau, Terancam
Sementara Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto, mengkhawatirkan akan terjadi PHK besar-besaran di Jatim bakal menimpa Industri Tembakau. Bila pemerintah tidak akan menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun 2023.
Adik pun meminta pemerintah untuk kembali melihat dan memikirkan dampak yang terjadi sebelum kebijakan tersebut benar-benar diputuskan. Pasalnya, akan berdampak pada nasib jutaan tenaga kerja di sektor industri tembakau di Jatim.
"Berbicara soal gelombang PHK, saya mengingatkan, terutama di Jatim, sebagai lumbung sektor industri hasil tembakau. Saya khawatir saja, kalau memang ada kenaikan cukai, pasti akan mengerek inflasi. Ini saya khwatir akan terjadi gelombang PHK besar-besaran. Terutama di industri hasil tembakau ini," kata Adik Dwi Putranto.
Menurut Adik, ketika inflasi naik maka ujung-ujungnya membuat daya beli semakin turun sehingga produksi juga akan turun. "Ini yang bisa memicu gelombang PHK terjadi di industri ini," lanjutnya.
Untuk itu, kata dia, Kadin Jatim meminta pemerintah untuk kembali melihat dan memikirkan dampak yang terjadi ketika kebijakan tersebut diputuskan. Apalagi kontribusi industri ini sangat besar terhadap perekonomian nasional, baik dari besaran cukai yang telah disetorkan dalam setiap tahun maupun banyaknya tenaga kerja di industri terkait.
"Kami sudah berkirim surat ke Presiden meminta agar kenaikan cukai di 2023 nol persen untuk menjaga kestabilan ekonomi," ujar dia.
Adik mengatakan, pihaknya berkepentingan karena Jatim adalah provinsi dengan produksi tembakau terbesar di Indonesia. Industri hasil tembakau di Jatim juga sangat banyak. Sedangkan tenaga kerja yang terkait dengan pertembakauan ini mencapai jutaan tenaga kerja, mulai dari petani hingga pekerja di industri hasil tembakau.
Hentikan Operasi GrabKitchen
Baca Juga: Ketidakpastian Ekonomi dan Pendapatan, Google PHK Ribuan Karyawan
Saat ini, diperkirakan ada ada perusahaan ride hailing Grab akan menutup CloudKitchen pada akhir tahun nanti. Grab Indonesia mengkonfirmasi sejumlah karyawan yang bekerja pada divisi tersebut bakal terimbas pemutusan hubungan kerja atau PHK.
"Situasi ini memaksa kami untuk mengambil keputusan sulit untuk tidak melanjutkan operasi GrabKitchen di Indonesia, efektif mulai 19 Desember 2022," ujar Chief Communications Officer Grab Indonesia Mayang Schreiber dalam keterangannya, Sabtu kemarin.
Ada Subsitusi Bisnis
Melihat maraknya gelombang PHK di Indonesia, Dr. Ir. Jamhadi, Ketua Kadin Surabaya periode 2009-2020, menilai karena adanya beberapa sektor usaha yang mengalami penurunan dari daya beli masyarakat atau menurunnya permintaan sebuah barang dari masyarakat. Tetapi ada juga yang terdampak era digitalisasi di era industri 4.0 ini.
"Karena itu, timbulnya PHK. Pengangguran pun benar, juga bertambah. Tetapi kita harus tetap optimis untuk berkarya. Khususnya bagi seseorang yang terdampak PHK. Saya melihat masih ada substitusi bisnis yang bisa menyerap lapangan kerja," kata Jamhadi, kemarin.
Jamhadi melanjutkan, masih ada banyak sektor ekonomi yang masih tumbuh. Terutama di sektor riil, yakni UMKM. Ia melihat, di Jatim sendiri ada 27 juta angkatan kerja, sedangkan di Indonesia, ada 138 juta penduduk angkatan kerja. Ditambah ekonomi Indonesia juga masih tumbuh 3,9 persen.
"Jadi masih ada peluang usaha kerja baru bagi yang kena PHK. Kita lihat, sektor usaha transportasi, pertumbuhannya 15,79 persen. Sektor pertanian on farm dan off farm juga tumbuh 17 persen. Sedang sektor jasa lain juga mengalami kenaikan 8,29 persen. Apalagi pemerintah kita, juga memperhatikan UMKM. Makin banyak sektor ini yang tumbuh, selama pandemi," beber pria yang kini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Surabaya ini.
Polri Siap Pengamanan
Baca Juga: KADIN Jatim Bakal Permudah Perijinan UMKM
Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono mengatakan aparat kepolisian siap melakukan pengamanan. Atas dampak resesi ekonomi global yang muncul pada kehidupan masyarakat.
"Terkait prediksi resesi ekonomi, polisi selalu siap. Karena tugas polisi memelihara keamanan, penegakan hukum, melindungi, dan mengayomi masyarakat," kata Gatot kepada wartawan usai menghadiri pengukuhan dua guru besar Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (29/10/2022).
Pada tahun 2023 kondisi perekonomian global diperkirakan akan menghadapi resesi, sejumlah negara akan mengalami keruntuhan. Banyak perusahaan bangkrut dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja secara besar-besaran.
Situasi itu tidak menutup kemungkinan menimbulkan potensi kerawanan dan tindakan kriminal di tengah masyarakat.
Menurut Wakapolri, aparat kepolisian akan selalu siap dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Karena selama ini setiap anggota polisi sudah dibekali langkah-langkah cara pengamanan, baik dalam situasi kondusif maupun situasi kurang kondusif. "Setiap anggota polisi sudah dibekali cara-cara dalam mengendalikan pengamanan, baik dalam situasi yang kondusif maupun situasi yang genting," katanya.
6 Perusahaan PHK Massal
Dari catatan Surabaya Pagi, dalam tahun 2022, badai PHK di beberapa perusahaan di Indonesia terus terjadi. Perusahaannya pun beragam. Mulai dari perusahaan startup, perusahaan telekomunikasi hingga perusahaan tekstil. Mulai dari Shopee, Indosat, Grab, Matahari Departemen Store, hingga supermarket Giant.
Selama September 2022 kemarin, sudah ada tiga perusahaan yang melakukan PHK karyawan. Jumlahnya bertambah 3 lagi di bulan Oktober, sehingga ada 6 perusahaan yang melakukan PHK Karyawannya.
Ada berbagai alasan di balik keputusan PHK karyawan. Salah satunya efisiensi demi menghadapi ketidakpastian global tahun 2023. jk/erk/ana/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
