Balai Desa di Tuban Disegel Warga

Warga bergerombol menduduki pintu gerbang balai desa.

SURABAYAPAGI.COM, Tuban - Pintu gerbang balai desa Talangkembar Montong tuban disegel warga sekitar. Aksi penyegela tersebut dilakukan sebagai bentuk protes warga dalam menyikap salah satu kepala dusun (kasun) yang telah berselingkuh.

Dari informasi yang didapat, kasun tersebut akan kembali masuk kerja padahal dia sudah diberhentikan oleh kepala desa. Oleh karenanya, warga sekitar menyegel gerbang agar kasun tidak dapat memasuki balai desa.

Warga nampak meletakkan pohon pisan di pintu gerbang serta tampak pula sejumlah poster terpasang di pintu gerbang. Tak hanya itu, warga juga bergerombol menduduki pintu gerbang balai desa.

"Ini aksi protes kami, karena ada salah satu perangkat desa yang perilakunya tidak patut dicontoh masyarakat akan masuk kerja," terang Agus (36), salah satu warga yang protes, Jumat (1/10/2021).

Warga yang berunjuk rasa juga meminta kantor balai desa tidak dibuka karena warga sudah tidak menghendaki Kasun yang dianggap telah berbuat asusila.

"Ini jangan sampai dibuka, kami tidak ingin Kasun itu masuk ke kantor desa. Warga sudah menolak," imbuh Agus.

Warga menceritakan Kasun Kenti berinisial SIA diketahui warga saat masuk ke rumah seorang perempuan yang ditinggal suaminya. Beberapa warga Dusun Kenti yang mengetahui hali itu langsung menggerebeknya.

"Peristiwa ini sudah sejak bulan Januari lalu. Saat digrebek oleh warga, oknum kasun hanya pakai celana pendek. Banyak warga yang ikut grebek, termasuk suami dari wanita tersebut " jelas Kasmidi (40), yang juga warga desa Talangkembar.

Sementara itu Kades Talangkembar Kurniali mengatakam dirinya berharap aksi warga ini segera selesai agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Kurniali menegaskan oknum kasun yang didemo warga sebenarnya sudah diproses secara aturan yang berlaku.

"Kasus awal itu penggerebekan oleh warga pada tengah malam itu, Pak Wo dirumah warga yang suaminya lagi kerja. proses SK pemecatan ini sebenarnya juga karena adanya aduan warga. Dan prosesnya juga telah kita lalui mulai dari adanya pengaduan warga, musyawarah desa hingga terbit SK," kata Kurniali.