Bandara dan Tol, Era Jokowi Mulai Dijual ke Asing

Rinto Maha.

LRT Jakarta dan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Mangkrak. Pengamat ekonomi Geleng-geleng Kepala, Prihatin

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Sejak pemerintahan Indonesia dipegang Presiden Joko Widodo, mantan walikota Solo ini gencar membangun infrastruktur, mulai dari jalan tol hingga bandar udara (bandara). Tujuan dibangunnya infrastruktur untuk memecut geliat perekonomian Indonesia.

Namun, pembangunan ini kini mulai disorot publik.

Banyak pengamat ekonomi yang geleng-geleng kepala menunjukan keprihatinannya. Mengingat ada infrastruktur yang dijual ke asing. Bandara Kualanamu Sumatera Utara, misalnya dijual ke perusahaan India. Juga Tiga jalan toll dilego ke tiga investor Asia yaitu Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Ada juga sembilan toll dijual ke swasta. Bahkan ada bandara yang dibangun dengan APBN sebesar Rp 2,6 triliun, mangkrak. Itu Bandara Kertajati . Juga LRT di Jakarta mulai tak berfungsi. Dan sekarang ada pembangunan infrastruktur yang sedang disorot yaiyu kereta cepat Jakarta-Bandung dengan RRC.

 

PT Angkasa Pura Digugat

Saat ini, PT Angkasa Pura II, akan digugat terkait penjualan kepemilikan Kualanamu International Airport kepada pihak asing yakni GMR Airports Consortium senilai Rp85,6 triliun (kurs Rp14.268 per dolar).

Penjualan tersebut termasuk investasi kerjasama antara mitra strategis selama 25 tahun sebesar Rp15 triliun.

"Kita prihatin, Sumut ini milik kita. Kalau Kualanamu full dikelola India kita pastikan akan gugat. Saya gak terima nyawa saya, naik pesawat dikelola sama asing. Kita tidak pernah mau begini modelnya," kata praktisi hukum Rinto Maha kepada Indozone, Rabu (24/11/2021).

Rinto mengatakan tidak anti terhadap investasi asing, namun Bandara merupakan objek vital yang harusnya dikelola oleh anak bangsa sendiri, bukan malah diberikan pengelolaan kepada asing.

"Apapun latar belakang kita, kampung kita jaga kalau orang lain masuk. Bandara Kualanamu itu jelas-jelas milik masyarakat Sumatera Utara," katanya.

Persoalannya pengelolaan bandara itu menyangkut dengan keamanan dan kenyamanan pengguna bandara yang mayoritas dipergunakan oleh warga Sumut.

"Kan kita yang bayar pajak. Lalu pemerintah ganti pajak-pajak tadi dengan pembangunan. Salah satunya dengan dibangunnya bandara Kualanamu. Kenapa kita diam saat itu dikelola asing. Ini riskan. Apakah kita tidak berpikir ada sabotase atau spionase? Kita jaga lah itu," katanya.

 

Infrastruktur tak Dimanfaatkan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman N Karumpa, mengakui pembangunan infrastruktur yang mubazir, karena tak dimanfaatkan dengan baik.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad sependapat dengan Andi Rukman N Karumpa. Menurutnya, manfaat pembangunan infrastruktur saat ini rata-rata masih relatif kecil.

"Ya mubazir, bikin jalan nggak dimanfaatkan karena tidak tumbuh sentra-sentra ekonomi di antara infrastruktur yang harganya triliunan itu," tegas Andi kepada tim Blak-blakan detikcom, Kamis (8/4/2021).

 

 

Sembilan Ruas Tol

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendivestasikan sembilan ruas tol milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada tahun ini. Kepemilikan BUMN konstruksi ini beragam mulai dari 25% - 99% di tiap ruas yang akan dilego.

"Divestasi sembilan ruas tol in merupakan corporate action jadi Kementerian PUPR tidak terlalu masuk ke dalam, kecuali Waskita Karya membutuhkan dukungan yang bisa kita lakukan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI, Rabu (27/1/2021).

In sembilan ruas tol yang akan di divestasi kepada pihak swasta yaitu:

Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (61,70 km) dengan porsi kepemilikan 30%

Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat (143 km) dengan porsi kepemilikan 30%

Cibitung - Cilincing (34 km) dengan porsi kepemilikan 55%

Cinere - Serpong (10,14 km) dengan porsi kepemilikan 35%

Bogor - Ciawi - Sukabumi dengan porsi kepemilikan 99,9%

Depok - Antasari (27,95 km) dengan porsi kepemilikan 25%

Pemalang - Batang (39,29 km) dengan porsi kepemilikan 60%

Batang - Semarang (75 km) dengan porsi kepemilikan 40%

Krian - Legundi - Bunder - Manyar (38,29 km) dengan porsi kepemilikan 99,9%.

Di tengah amuk wabah Covid-19, prospek bisnis jalan tol di Tanah Air masih menjanjikan.

 

Tiga Investor Global

Kabar terkini, tiga pengelola dana global siap berinvestasi di beberapa ruas jalan tol.

Ketiga investor itu adalah Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Mereka ingin membeli sejumlah ruas jalan tol milik BUMN (lihat tabel).

Total dana dari ketiganya bisa mencapai US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun. Ridha D.M. Wirakusumah, Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) menjelaskan, saat ini konsorsium INA dan tiga investor sedang melakukan uji kelayakan (due diligence) dan bernegosiasi dengan para pemilik jalan tol.

"Ada operator yang berminat menjual sebagian kecil, separuh bahkan seluruh sahamnya di ruas tol yang mereka miliki," kata dia melalui pesan singkat kepada KONTAN, Rabu (21/7).

 

Untuk Bayar Utang

Keseluruhan transaksi tersebut sepenuhnya berdasarkan principle willing buyer dan willing seller. "Bagi pemilik jalan tol yang berminat melepas (menjual), dana dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membayar utang atau memperkuat kinerja keuangan mereka ataupun untuk membangun tol baru," imbuh Ridha.

Secara lebih rinci, Ridha menjabarkan bahwa dari total dana investasi US$ 3,75 miliar milik konsorsium, sebanyak tiga entitas asing tadi (CDPQ, APG, dan ADIA) menyetorkan investasi US$ 1 miliar. Adapun INA menyetorkan dana investasi US$ 750 juta atau 20% dari total investasi konsorsium

 

Akan Jual Semua Ruas

Sementara Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu justru menyoroti alasan Waskita Karya menjual jalan tol.

Semua ruas jalan tol yang ada di Indonesia disebutkan akan dijual.

Direktur Utama (Dirut) Waskita Karya memberikan pernyataan akan menjual semua ruas jalan tol di Indonesia hingga 2025.

"Waskita Karya menyatakan akan menjual semua ruas jalan tol. Hal yang harus diperhatikan yaitu kalau pun akan belanjut, Waskita Karya hanya akan menjadi minoritas supaya tidak ditender sebagai kontraktor," kata Said Didu.

Selain hal itu, Said Didu mengungkapkan jika opsi penjualan jalan tol tersebut berkaitan dengan pendapatan Waskita Karya selama ini.

"Pernyataan ini menunjukkan kalau jalan tol ini tidak menguntungkan. Pernyataan tersebut berarti menyatakan jika Waskita Karya sudah tidak sanggup lagi ditugaskan untuk proyek jalan tol yang rugi sehingga memilih untuk menjualnya," ujar Said Didu.

 

PT Waskita Karya Memprihatinkan

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menilai divestasi jalan tol yang dilakukan PT Waskita Karya di sejumlah daerah bukan hal mengagetkan. Sebab, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya saat ini dalam kondisi memprihatinkan.

Salamuddin Daeng berpandangan, divestasi yang dilakukan BUMN Waskita Karya bukan opsi yang baik. Sebab penjualan infrastruktur di masa pandemi Covid-19 tidak akan mendapat untung besar.

Ia juga soroti sejumlah infrastruktur yang dibangun pemerintah disebut mangkrak hingga tidak maksimal dipakai. Mulai dari LRT Jakarta hingga ada enam bandara.

Hal tersebut seperti diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio. Ia mengungkapkan sejumlah infrastruktur yang kini mangkrak bahkan ada yang tidak terpakai.

Misal proyek LRT Jakarta. Menurutnya infrastruktur ini harusnya sudah beroperasi namun karena ada kesalahan dari sisi rel, proyek LRT tidak juga digunakan.

Hal penting ada kesalahan dari sisi pengadaan rel, sehingga rel LRT yang digunakan berbeda dengan rel Kereta Api pada umumnya sehingga diperlukan Depo baru untuk menampung LRT.

 

Dirancang Sejak Megawati

Juga Pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri. Studi kelayakan Bandara ini sebenarnya sudah ada sejak 2003, izin penetapan lokasi pun dilakukan sejak 2005. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup mendanai sendiri pembangunan bandara dengan APBD.

Namun, Pemprov Jawa Barat tak kunjung merealisasikan pembangunan bandara tersebut hingga 2011. Setelah dilakukan peninjauan ulang, pembangunan bandara ternyata membutuhkan alokasi APBN.

Bandara ini diperkirakan menelan investasi mencapai Rp2,6 triliun.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat Djoko Setijowarno juga prihatin Bandara Kertajati, belum tersambung oleh jaringan tol. Hal Ini yang menyebabkan lokasi ini masih sangat sepi dari penumpang.

"Lewat jalan pantura masuk kedalamnya jauh, lewat jalan tol belum ada aksesnya, tentu orang dari bandung lebih memilih ke Jakarta, karena kalau ke situ (Kertajati) bisa muter hingga 4-5 jam, sedangkan ke Jakarta cuma 3 Jam," ujar Djoko.

Bahkan sejak April 2020, bandara Kertajati sudah tidak melayani penumpang lagi. Padahal sebelumnya terdapat 4 maskapai yang memiliki slot penerbangan di bandara Kertajati, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, dan Wings Air.

Djoko menambahkan proyek mangkrak juga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya FS, namun juga berubahnya kebijakan pemerintah daerah setiap ganti kepemimpinan.

Misalnya pembangunan LRT di Sumatra Selatan, sebelumnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ada rencana perpindahan perkantoran di Jakabaring.

Proyek ini memakan biaya hingga Rp 12,5 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada awal pembukaannya, moda transportasi ini menarik minat masyarakat setempat namun saat ini jumlah penumpang kini hanya 10%.

"Kalau sepi peminat itu alasannya sederhana, dulu janjinya Pemprov Sumsel itu ada perpindah perkantoran gubernur di Jakabaring, sehingga bisa menimbulkan kebangkitan, tapi ternyata ganti guber

 

Keuangan Negara Prihatinkan

Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat, Yan Harahap turut berkomentar soal penjualan 49 persen saham Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Menurutnya, penjualan saham aset negara senilai Rp85,6 triliun itu menandakan bahwa kondisi keuangan negara sedang mengkhawatirkan. Bahkan dia menduga negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sebenarnya sudah bangkrut.

“Ternyata 49% saham Bandara Kualanamu sudah dijual ke pihak asing. Jika ini benar, jangan-jangan negara ini sudah bangkrut di tangan rezim ini. Apa begitu?,” ujarnya lewat akun Twitter @YanHarahap, disitat Kamis (25/11).

Sebagaimana diketahui, Bandara Internasional Kualanamu selama ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II (Persero).

Adapun pihak asing yang membeli 49 persen saham adalah GMR Airport Internasional yang berbasis di India. Meski begitu, AP II masih memegang saham mayoritas 51%.

GMR Airport Internasional sendiri merupakan perusahaan konsorsium yang terdiri atas GMR Group asal India dan Aéroports de Paris Group (ADP) asal Prancis. n er, 07,jk, md