SURABAYAPAGI.com, Jombang - Belasan orang menggelar aksi di tepi jalan depan gedung DPRD Kabupaten Jombang. Tepatnya di Jalan Otto Iskandardinata, Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang.
Aksi yang dilalukan pada Kamis, (25/6) malam tersebut, terekam dalam sebuah video yang berdurasi selama 11 detik, dan foto-foto yang beredar di sejumlah grup WhatsApp.
Baca Juga: Jembatan Tak Berizin di Sambongdukuh Jombang Sebabkan Banjir, Warga Minta Dibongkar
Aksi itu berkaitan dengan adanya kegiatan kunjungan kerja anggota dewan ke luar daerah. Di dalam video tersebut, terlihat belasan warga terlihat membentangkan banner berukuran kurang lebih 2x1 meter.
Mereka berdiri di depan gerbang gedung ruang kerja anggota Komisi DPRD Jombang. Isi tulisan pada banner itu ada nama kelompok yang melakukan aksi, yaitu Aliansi Masyarakat Anti Resek, Pecinta Kebersamaan dan Ketentraman.
Dan kalimat di dalam banner itu yakni, "Kenapa Memang Kalau Anggota Dewan Melakukan Kunjungan Kerja. Kalau Kalian Pingin Daftaro Waktu Pileg Nanti".
Informasi yang diperoleh wartawan, aksi tersebut terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Belum diketahui secara pasti, aksi itu dilakukan oleh siapa atau dari kelompok mana.
Baca Juga: Sejumlah Proyek di Mancilan Jombang Diduga Mangkrak dan Dikerjakan Setengah-setengah
Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Mas'ud Zuremi mengungkapkan, bahwa dirinya mengetahui video dan foto aksi massa tersebut, batu pada dini hari menjelang Salat Subuh.
"Saya tidak tahu betul siapa yang melakukan, dan apa motifnya. Sampai hari ini pun saya tidak tahu siapa yang membuat, siapa orangnya, dari kelompok apa," ungkapnya, di gedung DPRD Jombang, Jumat (26/6/2020).
Mas'ud menegaskan, bahwa dirinya betul-betul menyesalkan sampai ada tulisan seperti itu. Ia khawatir, kalau aksi sekelompok warga tersebut akan membentuk opini publik.
Baca Juga: Polres Jombang Musnahkan Ribuan Botol Miras Hasil Operasi Pekat
"Saya tidak mau dinilai kalau aksi itu dianggap setingan para oknum anggota dewan. Untuk itu, saya akan melacak siapa yang ada dibalik aksi tersebut," tegas politisi PKB ini.
Untuk itu, lanjut Mas'ud, dirinya berharap jangan punya desain seperti itu. Masak DPR mendesain seperti itu, kan sangat buruk sekali. Untuk itu pihaknya minta informasi seakurat mungkin.
"Kemudian, mungkin kalau itu ada dari salah satu anggota dewan, tanda kutip ya, itu pasti akan kami panggil dan akan kami beri teguran yang keras," pungkasnya.(suf)
Editor : Redaksi
