SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Sekretaris Daerah Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetya meminta tenaga Non ASN Kota Mojokerto tidak cemas terkait nasib pekerjaannya kedepan.
Sebab Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari sudah menugaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merumuskan skema kebijakan agar tenaga Non ASN masih bisa dipekerjakan tanpa melanggar regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Baca Juga: Respon Cepat Aduan Masyarakat, PJ Ali Kuncoro Sidak TPS Benpas dan TPA Randegan
"Saat ini kita sedang bekerja mencari cara agar bapak dan ibu tenaga Non ASN tetap bisa bekerja. Dan kita diberi waktu oleh pemerintah sampai bulan November 2023 nanti. Jadi gak usah cemas," ujarnya saat melakukan pembinaan SDM ASN dan Tenaga Non ASN Diskopukmperindag Kota Mojokerto di Hotel Blessing Hills, Trawas Mojokerto, Kamis (22/12) sore.
Masih kata Gaguk, awal tahun 2023 nanti, Pemkot Mojokerto akan melakukan survey data serta kebutuhan tenaga Non ASN di seluruh OPD. Data tersebut akan dikunci di e katalog dan akan otomatis muncul saat penyedia barang dan jasa membutuhkan spesifikasinya.
"Regulasi terbaru honor Non ASN tidak bisa masuk dalam belanja pegawai tapi masuk belanja barang dan jasa. Sehingga kita tidak bisa lagi melakukan kontrak secara perorangan melainkan harus melalui tenaga alih daya atau pihak ketiga," tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini jumlah tenaga Non ASN Kota Mojokerto sebanyak 2200 orang, dan hanya 200 orang saja yang bisa masuk dalam pendataan Kemenpan RB. Sisanya terpental lantaran tak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
Baca Juga: Realisasi Pajak Kota Mojokerto Naik Signifikan Capai Rp 71,4 Miliar
"Yang tidak masuk pendataan gak perlu kecil hati, kita sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Pun sebaliknya, yang sudah masuk pendataan jangan jumawa, karena tak otomatis juga diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab masih ada seleksi lagi dari BKN," ujarnya.
Untuk itu, Gaguk meminta seluruh tenaga Non ASN di Kota Mojokerto tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai abdi negara. Karena regulasi sangat dinamis dan seleksinya pun sangat ketat.
"Sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tugas utama ASN ada tiga yakni memberi pelayanan publik, melaksanakan kebijakan publik serta menjaga persatuan dan kesatuan. Jalankan tugas itu sebaik-baiknya," pesannya.
Sementara itu, Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan jumlah tenaga Non ASN di dinas yang diampunya ada ratusan. Dan saat pendataan Kemenpan RB kemarin hanya 2 orang saja yang lulus seleksi.
Baca Juga: Pimpin Apel Pagi Pasca Libur Lebaran, Pj Ali Kuncoro Ingatkan PR Sudah Menanti
"Maka dari itu dalam kegiatan kali ini kita kumpulkan seluruhnya, baik yang berstatus ASN maupun Non ASN. Selain untuk silaturahmi juga untuk memberikan pembinaan SDM nya agar bisa tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai abdi negara," ungkapnya.
Ia juga berterima kasih kepada Sekdakot, karena telah memberi kabar lega terkait nasib Non ASN di dinasnya. Sebab sejak munculnya aturan terkait rencana penghapusan tenaga honorer, banyak tenaga Non ASN yang galau.
"Semoga kabar baik yang disampaikan Pak Sekda ini menjadi amunisi semangat baru dalam bekerja menyambut tahun 2023 nanti," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
