Cawali PDIP di Pilwali Surabaya
Baca Juga: Eri Cahyadi Imbau Warga Surabaya Tak Gelar Takbir Keliling Kota
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hasto Kristiyanto Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan menegaskan kalau Partainya sudah memutuskan siapa calon kepala daerah (wali dan wakil walikota) Surabaya.
Meski sudah diambil keputusan, tetapi Hasto belum menyebut siapa nama pasangan Calon Kepala Daerah (Cakada) Surabaya tersebut.
Hasto mengatakan, PDIP tinggal menunggu momentum tepat untuk mengumumkannya ke publik. Yang pasti, kata Hasto, Cakada Surabaya adalah perpaduan antara Internal dan Eksternal (kader dan non kader) maupun sebaliknya bisa juga Eksternal dan Internal.
“Yang pasti adalah perpaduan antara internal eksternal maupun eksternal internal. Itu yang sudah kami lakukan. Keputusan sudah diambil dan tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya,” tegas Hasto dalam konferensi pers secara virtual, Rabu petang (26/8/2020).
Baca Juga: Bikin Wawali, Tutup 3 Rumah Biliar Lagi
Dalam perspektif ideal, kata Hasto, partai mendorong kader internalnya sebagai skala prioritas untuk dicalonkan. Dan itulah tujuan berpartai untuk mendorong anggota, kader yang telah dididik mengikuti proses kaderisasi, telah melakukan penugasan yang diberikan partai dan mereka teruji, kemudian dicalonkan.
“Karena ini pemilunya rakyat, maka partai mendengarkan dengan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh, turun ke tengah rakyat, melakukan survei politik, sehingga dari situlah kita tahu apa yang menjadi impian dari rakyat terhadap sosok pemimpin untuk kota Surabaya yang nanti akan menggantikan Bu Risma yang telah menjabat selama dua periode,” jelasnya.
Untuk Surabaya, kata dia, pemetaan sudah dilakukan, sehingga tinggal menunggu momentum untuk mengumumkan pasangan calon.
Hasto juga membantah kalau dirinya berbeda pendapat dengan Tri Rismaharini walikota Surabaya soal paslon Cakada yang akan diusung PDIP. Menurut Hasto, DPP tetap satu suara dalam mengajukan Cakada Surabaya.
Baca Juga: Berkedok Latihan Olahraga, 15 Tempat Biliar Dibiarkan
“Di salah satu media ada yang mengatakan sepertinya bu Risma dan saya itu berbeda, itu tidak benar. Karena DPP PDIP ini satu. Dan kewenangan untuk mengambil keputusan itu bukan berada di tangan orang per orang, tetapi kongres telah memberikan mandat kepada ibu Megawati Soekarnoputri untuk mengambil keputusan,” ujar Hasto.
Dengan demikian, tambahh Hasto, tugas DPP hanya membantu melakukan pemetaan politik. “Bu Risma otomatis beliau sebagai ketua DPP sekaligus walikota dua periode sangat dipercaya oleh ibu ketua umum menyampaikan pemetaan politik, demikian pula Dewan Pimpinan Pusat Partai,” imbuhnya. rko
Editor : Moch Ilham
