SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai tanggung jawab memberikan akses pasar kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), melalui pembinaan maupun kerja sama pengadaan produk yang dibutuhkan untuk operasional perusahaan-perusahaan pelat merah di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa Kementerian BUMN telah menyiapkan berbagai program guna mendorong inklusi keuangan dan penguatan bisnis UMKM. Adapun program tersebut telah berhasil mengantarkan para pelaku usaha untuk naik kelas.
Baca Juga: Pasokan Migor Curah Menipis, Kemendag: Masih Mencukupi, Bisa Pakai ‘Second Brand’
Salah satunya adalah Program Pasar Digital atau PaDI UMKM. Program ini menjadi salah satu sarana mengarahkan bisnis UMKM pada kepastian dan keberlanjutan usaha. Program PaDI UMKM ini juga sejak awal mampu mendorong transformasi BUMN dalam membentuk ekosistem yang melibatkan UMKM.
Erick mencatat sebanyak 40.000 UMKM telah tergabung dalam program PaDi UMKM. Melalui 92 perusahaan dan anak perusahaan BUMN sudah menyalurkan pembiayaan Rp 24,4 triliun sepanjang tahun 2022.
"Itu dengan target tahun ini (2023), Insya Allah, mencapai Rp 50 triliun," kata Erick dalam sambutan pada acara BRI Microfinance Outlook 2023, dengan tema Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity, di Jakarta (26/1/2023).
Di sisi lain, transformasi program kolaborasi UMKM bersama BUMN dalam Program PaDI tidak hanya membantu menyerap produk dari UMKM. Program ini juga menjaga agar BUMN tidak bersikap sebagai menara gading yang tinggi menjulang dan tak tersentuh oleh rakyat.
"BUMN bukan menara gading yang tidak tersentuh oleh rakyat. PaDI UMKM juga menjaga agar dapat membantu perjalanan kita menuju Indonesia yang merdeka dan berdaulat," ujarnya.
Baca Juga: Perajin Kaligrafi di Tulungagung Banjir Pesanan, Tembus Qatar dan Amerika
Lebih lanjut, Erick mengaku pihaknya lega dan gembira karena pembicaraan mengenai inklusi keuangan semakin mengarah dan menajam kepada UMKM. Menurutnya, hal Itu penting karena UMKM merupakan arena kehidupan rakyat, arena perekonomian masyarakat, dan arena untuk mempercayakan harapan besar kala bertahan dengan usaha sendiri.
“(UMKM itu) bukan hanya untuk melompat jauh dengan inovasi. Seringkali, usaha rakyat ini dilakukan hanya untuk bertahan hidup sehari–hari,” tuturnya.
Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, sebanyak 13,7 juta unit UMKM telah berhasil mendapatkan pembiayaan dari Holding Ultra Mikro. Selain itu, sebanyak 25 juta UMKM telah berhasil mendapatkan akses pendanaan yang berikutnya bisa membuka lapangan pekerjaan.
Baca Juga: Dukung Sinergi Kementerian BUMN dan TNI, PLN Maksimalkan Sumber Daya Hingga Pengamanan Aset
"Sampai saat ini sudah mencapai 13,7 juta ultra mikro yang mendapatkan pembiayaan dari holding. Ditambah UMKM sekitar 25 jutaan, jadi membuka lapangan pekerjaan juga yang merupakan komitmen dari Menteri BUMN," kata Arya saat membuka Bazar UMKM Untuk Indonesia 2023, di Gedung Sarinah Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Kementerian BUMN pun menetapkan aturan bagi BUMN-BUMN di bawah binaannya, untuk biaya belanja barang di bawah Rp14 miliar, mereka harus mengalokasikan dana belanja tersebut untk barang-barang produk dari UKM.
“Sementara untuk anggaran di bawah Rp200 juta, harus dialokasikan kepada usaha ultra mikro,” ujar Arya. jk
Editor : Redaksi
