SURABAYAPAGI.com, Jombang - Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) RI melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Jombang, Jawa Timur pada Sabtu, (08/8/2020).
Dalam kesempatan itu, bertempat di Gedung Bung Tomo, kunjungan kerja (kunker) DR. HC Drs. H. Abdul Halim Iskandar, MPd sekaligus silaturahmi.
Baca Juga: Silpa Dana Desa untuk Pengerjaan Tempat Parkir di Mancilan Jombang, BPD: Salahi Aturan
Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Drs Mas'ud Zuremi dalam sambutannya menyampaikan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih ats kehadiran MenDes PDTT untuk berkoordinasi terkait program pembangunan kedepan yang dapat disingkronkan dengan Pemkab Jombang.
“Saya menyebutnya Pak Menteri ini adalah asli orang ndeso, yakni asli Jombang. Jadi cocok kader desa yang menjadi Menteri Desa. Untuk itu harapan masyarakat Jombang, bawalah rakyat dan masyarakat desa di Kabupaten Jombang, bahkan seluruh Indonesia ini hidup lebih menjadi sejahtera," ujarnya.
Untuk itu, terang Masud, apa program Kemendes yang dapat ditarik ke Jombang, pihaknya siap mendukung. "Saya berharap, kunjungan MenDes-PDTT ke Jombang juga membawa kebaikan demi kemajuan Kabupaten Jombang ke depan," terangnya.
Kemudian, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab memaparkan, progres pembangunan Kabupaten Jombang, Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, yang visinya adalah Bersama mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
"Program-program inovatif sektor pelayanan publik seperti Bulaga, Bupati Melayani Warga, juga progress pembangunan infrastruktur sejak 2014. Pelebaran jalan dan pembangunan jalan sudah halus semua. Sudah cor semua," paparnya.
Pun demikian, lanjut Mundjidah, dengan pelebaran jalan Wonosalam. Termasuk perencanaan pembangunan stadion bertaraf nasional, juga pembangunan pasar daerah.
Disinggung pula perkembangan nilai Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang yang kini sudah mencapai Rp 280 Miliar, Rp 150 juta dengan capaian realisasi sudah 79, 53 persen, hingga penyaluran bansos.
"Di kabupaten Jombang telah terwujud kemandirian desa. Sudah ada 14 desa mandiri, dan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang siap menjadi pilot project program-program dari Kementerian Desa RI," tukasnya.
Baca Juga: Tanggapan Pj Bupati Jombang Usai Namanya Dikaitkan Masuk Bursa Pilbup 2024
Sementara, Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT) RI DR. HC Drs. H. Abdul Halim Iskandar, MPd, menjabarkan soal perkembangan terkini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah capai 99 persen.
"Proyeksi penggunaan dana desa hingga Desember 2020, masih membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp 53 miliar untuk desa-desa yang telah habis disalurkan," bebernya.
Lebih lanjut Halim menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yaitu soal desa aman Covid-19, maka alokasi dana desa bakal lebih difokuskan pada pengadaan masker.
"Kita akan melakukan gerakan masih pengadaan masker yang diproduksi oleh desa. Tapi sosialisasi dan gerakan pembagian masker ke rumah-rumah, dilakukan oleh Ibu-ibu PKK," jelasnya.
Hal ini, lanjut.Halim, bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan yang pada intinya ada empat, yaitu penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan.
Baca Juga: Pecah Ban, Bus Terbakar di Tol Jombang-Mojokerto
Presiden menginstruksikan untuk fokus pada tahap pertama ini penggunaan masker yang akan dimasifkan sosialisasi ke desa-desa. Desa juga diminta produksi masif masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok marjinal yang ada di desa," ujarnya.
Sementara untuk kelas menengah diminta untuk lakukan pengadaan masker sendiri, dan jika perlu lakukan gotong royong untuk mengadakan masker. Nantinya, warga desa diharapkan mempunyai masker lebih dari satu.
"Badan usaha milik desa yang mengelola pengadaan masker, agar meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, dari hasil produksi masker yang dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes," terangnya.
Dalam pendataan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), desa diberi kewenangan untuk mendata melalui RT, atau pendataan bisa melalui data yang sudah ada di desa itu sendiri.
"Serapan anggaran untuk PKTD sebesar Rp 36 triliyun, bertujuan selain untuk mendorong pembangunan fisik desa, juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin desa," pungkasnya. suf
Editor : Redaksi
