SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Bupati Yuhronur Efendi meminta semua kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk keroyokan dalam menangani penurunan dan pencegahan masalah stunting, dan sejumlah langkah pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
Permintaan itu disampaikannya saat melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala OPD juga Camat melalui kegiatan Coffee Morning pada Senin (30/1/2023), di Aula Pertemuan Gajah Mada Lamongan.
Baca Juga: 110 ASN Diambil Sumpah, Bupati Pesan Agar Pelayanan Publik Harus Berkualitas
Disebutkan olehnya, seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya ia mengajak untuk bekerja secara keroyokan, bersama-sama menangani permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, utamanya permasalahan stunting.
"Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan di tahun 2023, diantaranya ini masih ada Jamula, pembangunan showroom UMKM, pembangunan jalan lingkar utara, pembangunan RS Pantura, pembangunan kawasan terintegrasi gajah mada, penurunan dan pencegahan stunting," ungkapnya.
Selain diatas lanjut Bupati, masih ada beberapa persoalan yang lain yang perlu untuk selalu di koordinasikan. Tentu koordinasi ini sangat penting dengan harapan akselerasi kinerja pembangunan 2023 bisa tercapai.
Baca Juga: 2024, BKKBN Jatim Targetkan Angka Stunting Turun 14%
Bupati yang kerap disapa Pak Yes ini juga menyampaikan beberapa arahan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Kepala OPD dan Camat kedepannya. Arahan ini yakni terkait perilaku responsif dalam menyebarkan informasi, terkait evaluasi kinerja tahun 2022 dan rencana strategis 2023, arahan untuk menjaga budaya berprestasi, manajemen pengelolaan APBD, penurunan angka stunting, TPT dan kemiskinan, persiapan MPP mini berbasis digital di kecamatan, dan peningkatan kunjungan wisatawan.
Mengenai permasalahan stunting yang merupakan persoalan penting dan benar-benar harus ditanggulangi secara optimal, karena itu ia mengajak mengajak untuk lebih fokus melaksanakan penanganan secara konkrit. "Untuk penanganan stunting, kita tidak bisa membiarkan ini hanya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyak juga yang ikut andil di dalamnya, terkait gizi misalnya, keadaan sosialnya, Ini harus dikerjakan secara keroyokan. Camat bisa juga turut memonitor kader-kader posyandunya, aplikasi-aplikasi terkait juga harus benar-benar diefektifkan," terangnya.
Baca Juga: Lembaga Sosial Terus Diberdayakan Untuk Bisa Turunkan Angka Kemiskinan
Tidak hanya itu, pada kegiatan tersebut Bupati juga menyampaikan keinginannya untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui peningkatan kapasitas layanan di kecamatan-kecamatan, dengan menghadirkan MPP digital. Hal ini guna meningkatkan fungsi layanan terpadu kecamatan (Paten) menjadi MPP mini.
"MPP mini ini jangan bayangkan seperti MPP yang di Lamongan itu, tapi Paten yang ada di kecamatan itu kita naikkan kelasnya, bisa ditambah jumlah layanannya, infrastruktur, aplikasinya. Sehingga dengan beberapa urusan yang dilimpahkan melalui digitalisasi ini nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke Kota Lamongan," pungkasnya. jir
Editor : Moch Ilham
