SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk kebutuhan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) tahun 2022.
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 ini digelar secara nasional melalui video conference (vidcon). Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati bersama asisten tiga inspektur beserta staff mengikuti agenda tersebut di Command Center Pemkab Mojokerto, Selasa (14/6) pagi.
Baca Juga: Raih Suara Terbanyak, PKB Kabupaten Mojokerto Siap Usung Kader Terbaik di Pilbup 2024
Rakornas yang bertajuk 'Kawal Produk Dalam Negeri Untuk Bangsa Mandiri' ini diikuti oleh 2.247 peserta, dan agenda Rakornas tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo.
Dalam kesempatan ini, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kembali meminta agar kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan produk-produk lokal. Jokowi menyoroti pembelian 842 produk impor di e-katalog yang sebenarnya sudah ada produk lokal penggantinya.
"Untuk apa itu? Coret 842 itu. Drop, kalau memang produknya sudah ada," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah.
Laporan terkait 842 produk impor tersebut diterima Jokowi dari Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ateh menyampaikan laporan itu di agenda yang sama.
"Keengganan membeli salah satunya dipicu harga produk dalam negeri yang relatif lebih tinggi dibanding impor," kata Ateh.
Baca Juga: Perkokoh Sinergitas, Pemkab Mojokerto Gelar Buka Puasa Bersama Ratusan Ulama dan Umaro
Ateh juga menyampaikan, kondisi sudah mulai membaik sejak terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
Menurut Jokowi, masalah-masalah seperti ini yang harus diawasi oleh institusi seperti BPKP maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Meski demikian, Jokowi tetap mengaku senang dengan kondisi beberapa bulan terakhir.
Awalnya, kata dia, hanya ada 46 pemerintah daerah yang punya e-katalog lokal, dari total 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Tapi sekarang angkanya sudah naik jadi 123. "Ini pasti dikejar BPKP, awasi betul, kawal betul, agar semua Kabupaten Kota segera memiliki e-katalog lokal," ujar Jokowi.
Baca Juga: Bupati Mojokerto Instruksikan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Rp 340 Miliar
Masih Jokowi, pihaknya juga menjelaskan terdapat tiga hal yang penting dalam pelaksanaan belanja pemerintah pusat maupun daerah. "Pertama, menciptakan nilai tambah, jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini, yang kedua, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, memang efisien, ini harus," ucapnya.
Selain itu, Jokowi meminta untuk terus mengawal secara konsisten terhadap terpenuhinya target pemanfaatan belanja produk-produk lokal dalam negeri.
"Jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD, agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini. Saya minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
