SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) memerintahkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menyelesaikan pembentukan bursa kripto sebelum Juni 2023. Pasalnya, kehadiran bursa kripto telah banyak dinantikan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.
"Bursa kripto juga mudah-mudahan sebelum Juni, launching bagaimana pun itu diperlukan," kata Zulhas pada Pembukaan Rapat Kerja Bappebti, di Kementerian Perdagangan, Kamis (19/1).
Baca Juga: Forum Kyai Akan Kampung Laporkan Zulkifli Hasan ke Polda DIY
Ia menegaskan hal ini harus diselesaikan sebelum Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) berlaku, atau pengawasan kripto diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Zulhas mengatakan pemerintah mendapatkan waktu enam bulan untuk menyusun Peraturan Pemerintah berkaitan dengan peralihan pengawasan kripto ke OJK. Maka dalam masa transisi tersebut, ia mengagetkan bursa kripto harus sudah terbentuk.
Maka dari itu, diharapkan sembari PP disusun, pendirian bursa kripto juga dapat direalisasikan sehingga proses pengalihan ke OJK nantinya dapat berjalan mulus.
Kendati demikian, Zulhas menerangkan, jika dalam enam bulan bursa belum dapat berdiri, paling tidak sebelum berganti tahun keinginan itu sudah terealisasi.
"Saya harap nanti sebelum tahun ini berakhir kita sudah bisa launching bursa kripto yang sekali tanyakan semua orang. Anak anak muda itu selalu tanya kapan pak. Nah mudah-mudahan saya berharap sebelum berakhir 2023 kita sudah bisa launching bursa kripto ini," harapnya.
Selain itu, Bappebti juga memiliki waktu 2 tahun untuk menyiapkan berbagai aspek terkait pengawasan dan regulasi aset kripto, sebelum dipindahtangankan ke OJK.
Menurutnya, regulasi dan pengawasan kripto yang kuat menjadi penting. Pasalnya, jumlah transaksi dan investor aset digital itu tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: FA UIB Jateng-DIY Kecam Pernyataan Guyonan Zulkifli Hasan
Nilai transaksi pada 2022 memang turun menjadi sekitar Rp 200 triliun, namun pada tahun 2021 lalu nilai transaksi tembus hingga Rp 859 triliun.
"Jangan sampai masyarakat kita ini tiba-tiba uangnya hilang yang enggak mengerti, cuma ikut temennya," ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko sebelumnya pernah mengatakan bahwa target peluncuran bursa kripto adalah 2023 setelah gagal diluncurkan pada 2022 lalu.
"Saat ini ditargetkan (bursa kripto) 2023, saya harapkan mudah-mudahan," kata Didid di kantor Bappebti, Kamis (5/1/2022).
Baca Juga: Harga Cabai Masih Mahal, Mendag: Aceh Bisa Pasok Komoditas Itu ke Jawa
Didid menerangkan, salah satu penyebab belum terealisasinya pembentukan bursa kripto yakni kesulitan Bappebti dalam mencari tolak ukur atau benchmark ekosistem serupa di negara lain. Hal itu kemudian memperlambat pembentukan bursa.
"Kami kesulitan mencari benchmarking-nya yang sesuai dengan Indonesia sehingga ini membuat keterlambatan," ujarnya dalam pergelaran Outlook Bappebti 2023, Rabu (4/1/2023).
Lebih lanjut, Didid menjelaskan, nantinya fungsi dari bursa kripto itu seperti bursa saham. Bursakripto bisa menindak jika ada kripto yang mengalami kenaikan harga drastis dan anjlok. Saat kedua hal tersebut terjadi, kripto akan dihentikan sementara atau suspend.
"Dia akan melakukan pengelolaan, pengendalian, pencatatan, dan akan segera action kalau ada permasalahan. Seperti ini belum ada. Apa lagi melakukan tindakan atau menghentikan transaksi contohnya seperti bursa efek. Kalau ada saham naik drastis atau turun drastis itu akan langsung di suspend. Nah, nanti juga kira-kira akan begitu," jelasnya. jk
Editor : Redaksi
