Buruh akan Demo Sampai Desember untuk Yakinkan Jokowi, Kenaikan BBM Sengsarakan Rakyat

Demo di Jakarta Tegang dan di Surabaya Nyaris Ricuh

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya akan menggelar aksi hingga Desember 2022 menolak kebijakan kenaikan BBM. "Aksi ini hanya awalan dan akan terus menerus sampai bulan Desember," kata Iqbal di lokasi demo depan gedung DPR-RI, Selasa (6/9/2022).

Iqbal menuturkan melalui aksi tersebut buruh berharap Presiden Jokowi mencabut keputusannya. "Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat," ujarnya.

Ia menyebut pihaknya juga sedang mempertimbangkan rencana untuk menggelar mogok nasional.

Gerakan Mogok Nasional

Rencananya, gerakan mogok nasional akan dilakukan antara bulan November atau Desember mendatang. "Mogok nasional dalam arti mogok kegiatan produksi secara total," ujar Said ketika ditemui di sela-sela demo buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (6/9/2022).

Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh menuntut DPR RI membentuk panitia khusus (Pansus) terkait kenaikan harga BBM.

Massa mengancam jika hal tersebut tidak dipenuhi oleh wakil rakyat di Senayan, maka buruh akan membuat kerusuhan. "Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ingat Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan.

Demo di Surabaya Nyaris Ricuh

Massa gabungan buruh berdemonstrasi tolak kenaikan harga BBM di Kota Surabaya, Selasa (6/9/2022). Kericuhan sempat mewarnai aksi unjuk rasa hingga menyebabkan Jalan Ahmad Yani lumpuh.

Kericuhan terjadi saat ribuan buruh melakukan long march dari Bundaran Waru menuju Gedung Negara Grahadi Surabaya. Long march disertai dengan aksi sejumlah buruh yang jalan berbaris sambil mendorong sepeda motor.

Namun sesampai di Jalan Ahmad Yani, kericuhan pecah. Sejumlah buruh tak terima dengan aksi pemindahan sepeda motor secara sepihak oleh pihak kepolisian yang berjaga.

Beruntung, kericuhan bisa diredam setelah perwakilan polisi memberikan penjelasan kepada buruh untuk memprioritaskan pengguna jalan lain. Sebab, unjuk rasa tersebut mengakibatkan kemacetan parah di kawasan Jalan Ahmad Yani.

Pascainsiden kericuhan, para buruh melanjutkan long march sambil menyampaikan sejumlah orasi. Salah satunya menolak kenaikan harga BBM yang dinilai menyengsarakan rakyat.

"Aksi ini merupakan aksi nasional yang dilakukan serentak di Indonesia. Isu utama penolakan buruh yaitu kenaikan harga BBM," kata Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nurdin Hidayat.

Ditemui Kadisnakertrans Jatim

Sedangkan aksi demo di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Surabaya, hanya ditemui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo. Bukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Sekitar Selasa pukul 17:00 WIB, Himawan Estu, bersama tiga kepala dinas lainnya menyampaikan permohonan maaf pada para pendemo yang hadir sejak siang hari, tapi tidak ditemui Gubernur. Ia hanya membacakan membacakan lima permintaan buruh di hadapan pendemo.

“Saya akan membacakan berita acara hasil audiensi. Mas Jazuli (Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Jawa Timur) ingin Gubernur hadir, menemui pendemo dan menyampaikan. Tapi mohon izin tidak bisa hadir dan kami diminta menemui njenengan semua,” tuturnya pada para pendemo pada Selasa (6/9/2022).

Salah satu poin tuntutan yakni agar Pemprov Jatim meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali kenaikan BBM yang sudah dilakukan pada Sabtu 3 September 2022 lalu.

Selain itu, empat poin lainnya, terkait mengevaluasi UMK 2022 yang mempertimbangkan inflasi di Jatim, serta mengalokasikan dana iuran BPJS Kesehatan untuk orang miskin.

Surat dengan tulisan tangan itu telah ditandatangani oleh Kepala Disnakertrans Jatim, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bakesbangpol, dan Kepala Satpol PP Jawa Timur. “Kita ingatkan pada Gubernur cepat mengambil sikap, mengevaluasi kebijakan yang tidak relevan saat ini,” timpal Jazuli Ketua Eksekutif Komite Partai Buruh Jawa Timur, setelah audiensi bersama Pemprov Jatim.

Sementara, massa demo juga mengancam bila tuntutannya tidak didengarkan, mereka akan melakuakn aksi selama seminggu penuh. "Ini kalau misalkan tidak didengar, kami mungkin akan unjuk rasa ketiga kalinya dan mengajak lebih banyak massa untuk memberikan suara," ucap Wahyu, anggota FSPKEP Kabupaten Gresik.

Aksi Sepekan Sekali

Said Iqbal mengatakan aksi demo buruh menolak kenaikan harga BBM digelar secara masif di sejumlah daerah Indonesia. Aksi itu direncanakanakan digelar setiap pekan sekali.

"Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR (tidak gelar pansus). Kita pastikan bisa saja seminggu sekali sebulan dua kali," ujarnya.

Said menjelaskan, penolakan terhadap kenaikan harga BBM akan terus dilakukan oleh kalangan buruh. Aksi-aksi lanjutan akan dilaksanakan tuntutan para buruh agar pembatalan kenaikan harga tersebut tak direspons pemerintah.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga mempertanyakan pernyataan pemerintah bahwa pengguna BBM bersubsidi adalah orang kaya. Hal tersebut disampaikan Said di sela-sela demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.

Said menegaskan bahwa pernyataan pemerintah itu adalah salah. Sebab, selama ini konsumen utama Pertalite dan Solar adalah pengguna sepeda motor. "Jadi, siapa yang dibilang orang kaya pakai BBM bersubsisi? Orang kaya pakai Pertamax atau Solar Dex," ucap Said.

Perlawanan Terus Dilakukan

Massa buruh berdatangan di depan Gedung DPR-MPR sejak Selasa pagi. Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur.

Aksi Demo di Jakarta berlangsung tegang. Polisi siramkan water connon, jelang Selasa sore. Mereka menggelar aksi penolakan atas kenaikan harga BBM.

Said menyatakan kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga barang dan jasa. Dalam hitungannya, laju inflasi bakal tembus 8 persen karena dipicu kenaikan harga BBM. Sedangkan, upah minimum kabupaten dan kota atau UMK tak naik. "Inflasi makanan sudah 11,5 persen, dengan kenaikan harga BBM bisa tembus 15 persen," ujar Said.

Said memastikan perlawanan atas kebijakan sewenang-wenang pemerintah ini akan terus dilakukan hingga Desember. Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh menolak Omnibus Law dan menuntut kenaikan UMK sebesar 10 hingga 13 persen. Kalangan buruh mendesak agar DPR membentuk Panja dan Pansus untuk menyelesaikan masalah ini.

Presiden Partai Buruh itu juga mengatakan gerakan rakyat harus dimulai agar pemerintah mendengar langsung apa yang dirasakan masyarakat bawah. "Jika rakyat hanya diam, maka terancam mengalami kemiskinam struktural. Kita harus yakinkan Presiden Jokowi bahwa keputusan beliau tidak tepat dan menyengsarakan rakyat," ucap Said.

Janji Kurangi Marjin

Sebanyak 20 ribu pedagang warteg memastikan belum akan menaikkan harga menu makanan pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Mereka adalah pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Warteg Indonesia (Hipwin).

"Sementara kami belum akan menaikan harga menu, tapi kami mengurangi margin dulu," janji Ketua Umum Hipwin Rojikin Manggala dikutip dari laman Tempo.co, Selasa, (6/9/ 2022).

Reaksi Jokowi

Presiden Joko Widodo, mempersilahkan masyarakat atau buruh untuk melakukan aksi demo terkait kenaikan harga BBM. "Ya ini kan negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik," kata Jokowi singkat usai berkegiatan dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) malam. n jk/tmp/erc/sa/ari/rmc

Editor : Moch Ilham