Capres 2024, Dibebani Utang Rp 7.000 Triliun

Pengamat Politik, Siapa pun Capresnya, Termasuk Prabowo, tak Ada yang Mampu Lunasi Utang Warisan Jokowi

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Calon presiden (capres) 2024, bakal dihadapkan utang segunung. Sejumlah aktivis BEM Surabaya dan Malang, meragukan kesanggupan capres pengganti Jokowi mampu melunasi utang Indonesia yang diwariskan oleh presiden Jokowi, yang sampai Februari 2022 sudah mencapai Rp 7.000 Triliun lebih.

Jusuf Kalla, mantan Capres SBY dan Jokowi, menganggap capres 2024, sangat berat. Capres 2024 terbebani kewajiban bayar utang. Termasuk ke negara China.

“Saya bilang presiden akan datang harus punya kemampuan besar dan tahan banting, karena tantangan pada masa mendatang salah satunya sisi ekonomi masih belum dalam kategori baik," ujarnya ketika ditemui di kediamannnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, seperti dikutip Bisnis.com, Minggu, (17/4/2022).

Seret Indonesia Kayak Srilangka

“Utang terus naik, ini bunganya saja kalau rata-rata 6 persen karena obligasi atau 7–8 persen itu berarti untuk membayar bunga saja Rp400triliun," imbuhnya.

Bukan itu saja, kata JK, bila cicilan kalau umur 10 tahun yang harus dibayar per tahun maka jumlah cicilan utang yang harus dibayar pemerintah mencapai triliunan rupiah.

"Sehingga betul-betul pemimpin [Indonesia] berikutnya harus bisa menyelesaikan itu semua," ingat JK.

Tercatat Per Februari 2022 lalu, jumlah total utang negara sudah lebih dari Rp7 ribu triliun. Ini yang membuat masyarakat merasa khawatir kondisi utang Indonesia, bakal menyeret Indonesia seperti Sri Lanka yang terkena "jebakan" Pemerintah China.

Penyebabnya, lantaran pemerintah Srilangka menolak untuk merestrukturisasi utang sebesar 8 miliar dolar AS melalui skema Belt and Road Initiative (BRI).

Siapa pun tak Mampu

Sementara Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai pemerintah yang akan datang tidak akan sanggup melunasi utang Indonesia yang diwariskan Presiden Jokowi.

"Tak akan mampu. Siapapun yang jadi presiden tak akan mampu menyelesaikan utang negara yang sudah segunung itu,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/4).

Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai pemerintah yang akan datang tidak akan sanggup melunasi utang Indonesia yang diwariskan Presiden Jokowi.

"Tak akan mampu. Siapapun yang jadi presiden tak akan mampu menyelesaikan utang negara yang sudah segunung itu,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/4).

Dia menambahkan solusi yang perlu ditempuh pemerintah sekarang adalah memberantas korupsi dan memastikan uang negara tidak masuk ke dalam perut para koruptor.

"Tak ada jalan lain, selain membasmi korupsi dan menyita seluruh aset-aset koruptor,” tegasnya.

Pemerintah Dikerjai Pengusaha

Pasalnya, jika pemerintah terus berupaya menutup utang dengan menerapkan berbagai pajak yang memicu kenaikan sejumlah harga pokok, maka akan timbul gesekan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Karena jika diambil dari pajak, rakyat sangat keberatan dengan banyaknya pajak dan kenaikan pajak. Ini kan uang itu adanya di pejabat-pejabat dan para pengusaha. Artinya uang itu adanya di pihak swasta. Negara tak punya uang, dan punyanya utang,” ujarnya.

Menurut Ujang, salah satu yang menjadi andalan pemerintah untuk menutup beban utang negara yakni memberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Namun program itu ternyata tidak berjalan dengan baik dan cenderung dimanfaatkan oleh pengusaha pengemplang pajak.

"Tax amnesty yang mestinya bisa menghasilkan pendapatan bagi negara, tapi cenderung dikerjai oleh para pengusaha,” tutupnya.

Ganjar, Prabowo dan Anies

Survei Maret 2022, calon presiden 2024 yang digelar Charta Politika merekam, ada persaingan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan di tiga provinsi.

Elektabilitas Ganjar tak tertandingi di kandang sendiri, Jawa Tengah. Tingkat keterpilihan Ganjar mencapai 70 persen di provinsi itu. Prabowo hanya mempunyai elektabilitas 9 persen, sedangkan Anies 7,1 persen.

Posisi keempat diduduki Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas 3 persen. Ketua DPR Puan Maharani duduk di posisi kelima dengan 1,8 persen.

Prabowo Teratas

Sedangkan Hasil survei lembaga riset Survey dan Polling Indonesia (SPIN) memperlihatkan bahwa elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, berada di posisi teratas dalam bursa calon presiden (capres) 2024.

Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan SPIN pada tanggal 28 Maret-7 April 2022 melalui wawancara langsung dengan bantuan kuesioner terhadap 1.230 responden yang berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan metode multi-stage random, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen, serta kontrol kualitas 10 persen dari sampel.

Berdasarkan survei itu, elektabilitas Prabowo mencapai 26,5 persen. Di bawah Prabowo terdapat nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, serta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Prabowo 26,5 persen, Ganjar 17,2 persen, dan Anies 13.9 persen," demikian hasil survei SPIN yang dipaparkan Direktur SPIN Igor Dirgantara, Rabu (13/4).

SPIN juga melakukan simulasi head to head antar capres. Hasilnya Prabowo mendomimasi dengan persentase kemenangan di atas 50 persen apabila berhadapan dengan Ganjar, Anies, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri BUMN Erick Thohir, ataupun Menko Perekonomin Airlangga Hartarto

"Semua capres tak dapat memenangkan pertarungan bila berhadapan dengan Prabowo. Berhadapan dengan Ganjar dan Anies, Prabowo katanya mampu memperoleh tingkat elektabilitas di atas 50 persen," imbuhnya.

Pada variabel elektabilitas capres, Igor menerangkan Prabowo masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar publik bila pemilu dilaksanakan hari ini.

Menurutnya, angka persentasenya meningkat dari 24,5 persen menjadi 26,5 persen. Ganjar dan Anies berada di posisi dua dan tiga, dan terpaut angka cukup jauh dengan Prabowo.n bs, rml, jk, erc

Editor : Moch Ilham